Sidang Lanjutan Dugaan Tipikor Alkes Untan, Pontianak, Hadirkan Dua Saksi

PONTIANAK, SP – Sidang lanjutan kasus tindak pidana Korupsi Alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Untan, kembali digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, Selasa (19/4).

Agenda sidang dilanjutkan dengan mendatangkan saksi dari terdakwa M Nasir, Biro Administrasi Umum dan Keuangan Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak yang merupakan PPK dalam Pengadaan Alkes Untan. M Nasir dan Ya’ Irwan Syahrial, Direktur Utama PT Annisa Farma Dewi, diduga telah bersama melakukan mark up serta pembagian alat bukan pada tempatnya dalam proyek Pengadaan Alkes RSP Untan tersebut.

“Menyatukan barang yang seharusnya tidak dilelangkan bersama dengan pengadaan peralatan RSP Untan. Ini  jelas temuan, akan kita hadirkan saksi ahli terkait gabungan pengadaan item,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU), Juliantoro, usai sidang.

Menurutnya, pembelaan dari tim penasehat hukum terdakwa M Nasir, sah-sah saja dilakukan. Namun perlu dicatat, jika pengadaan peralatan Untan jelas diperuntukan bagi RSP Untan dan faktanya dari 141 item pengadaan Alkes tersebut, juga dibagi di beberapa fakultas Untan lainnya seperti Fakultas Mipa, Fakultas Pertanian, bahkan hingga ke UPT Bahasa Mandarin.

“Nah logika apa keterkaitan fakultas lain dalam Rencana Anggaran Bangunan (RAB) RSP Untan? Pengadaan jelas untuk praktek kemahasiswaan kedokteran, tapi ini malah juga diserahkan pada pertanian atau lab Mandarin. Alasannya apa? nanti akan terjawab saat kita menghadirkan saksi ahli,” katanya.

Dalam sidang kasus Tipikor pengadaan Alkes, pihaknya telah memanggil dua saksi dari pihak Untan. Selanjutnya dari nama-nama yang telah masuk di berkas penyidik akan dipanggil di pengadilan untuk memberikan keterangan saksi.

“Separuh saksi dari berkas, terutama dari Untan, termasuk fakultas yang menerima bersamaan barang  akan kita panggil untuk memberikan keterangan saksi, kemudian akan menyusul dari perusahaan distributor atau perusahaan yang memberi dukungan terhadap PT Annisa Farma Dewi,” jelasnya.

Sementara untuk Rektor Untan, pihaknya tidak dapat menghadirkannya sebagai saksi lantaran nama tersebut tidak masuk dalam bekas perkara, namun tidak menutup kemungkinan jika orang nomor satu di Perguruan Tinggi Untan akan hadir sebagai saksi yang meringankan.

“Panitia dalam berkas perkara akan dipanggil, Rektor diberkas tidak masuk sebagai saksi oleh penyidik, namun demikian jika menjadi saksi yang meringankan bagi terdakwa sah-sah saja dihadirkan,” tukasnya.    

Seperti diketahui, sebelum kasus ini naik ke meja hijau, Polisi Daerah Kalbar telah menetapkan tiga tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan Alkes Rumah Sakit Pendidikan Untan Tahun Anggaran 2013, dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 6,9 miliar.

Tiga tersangka itu yakni M Nasir, Kasubag Perlengkapan Untan selaku PPK yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam pengadaan alat Alkes. Ya'irwan Syahrial, selaku Direktur Utama PT Annisa Farma Dewi (AFD), perusahaan pemenang tender, serta Direktur PT Kasa Mulia Utama, H M Amin Andika, sub kontraktor swasta.

Ketiganya diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyepakati menaikan nilai jual alat kesehatan mencapai 25 persen untuk 141 jenis alat kesehatan. Para tersangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tidak dikalkulasikan secara ahli dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Para pelaku kongkalikong naik 25 persen dari harga standard yang ada," ujar Wakil Direktur
Reserse Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar, AKBP Winarto, belum lama ini mengatakan,  untuk jenis Alkes sendiri di antaranya yakni ambulance trauma dengan nilai Rp 750 juta per set, outopsi suitable, infren dan jenis lainnya dengan nilai rata-rata mencapai Rp 250 juta. "Nilainya ratusan juta, dengan total tender Rp 17 miliar," terangnya.

Selain itu ketiga tersangka melakukan kesepakatan dalam lelang dengan mengalihkan seluruh pekerjaan terhadap pihak lain, yakni sub kontraktor swasta.

Berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Provinsi Kalbar, negara dirugikan hingga mencapai Rp 6,9 miliar.  "Diadakan lelang, namun sudah diatur dengan pemenang tender PT AFD. Kemudian take over kepada Amin Andika," terangnya.

Para tersangka dikenakan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan hukuman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak Rp 1 miliar. (yoo/ind)