Senin, 18 November 2019


HMI Fisip Untan Nilai Kota Pontianak Belum Layak Anak

Editor:

Nana Arianto

    |     Pembaca: 221
HMI Fisip Untan Nilai Kota Pontianak Belum Layak Anak

AKSI - Sejumlah mahasiswa dari HMI Fisip Untan Pontianak mengelar aksi memperingati Hari Anak Nasioanal di Bundaran Tugu Digulis Untan, Kamis (25/7)


PONTIANAK, SP - Memperingati Hari Anak Nasional, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fisip Untan mengadakan aksi kampanye perlindungan hak anak Indonesia di Bundaran Tugu Digulis Untan,  Kamis (25/7).

Ketua bidang PTKP HMI Komisariat Fisip Untan, Novita Aprilia mengatakan bahwa mereka hadir untuk mengampanyekan perlindungan hak anak Indonesia sebagai bentuk rasa prihatin atas kasus kejahatan terhadap anak khususnya di Kalimantan Barat mendorong yang terus meningkat sampai hari ini.


Novita menilai kesadaran pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dinilai masih belum dilakukan dengan sepenuh hati.

"Untuk mewujudkan Kota yang ramah anak tentu saja perlu adanya integrasi dan komitmen seluruh elemen masyarakat. Namun faktanya kesadaran masyarakat masih minim. Seringkali masyarakat hanya memperhatikan administratif belaka dan mengkesampingkan fakta lapangan,” ujarnya.

Anak-anak, kata Novita di eksploitasi. Dan pontianak sebagai kota urbanisasi, menimbulkan mobilisasi masa terjadi secara massif. “Lalu dari segi mana pontianak di nyatakan sebagai Kota Layak Anak?,” tanyanya.


Aksi kampanye tersebut di hadiri kurang lebih 25 orang. Dalam orasinya, Novita Aprilia menyampaikan bahwa dalam ruang lingkup (lingkungan) Kota Pontianak saat ini belum menunjang untuk di sebut sebagai Kota Layak Anak.

Kualitas udara bersih (bebas polusi dan asap rokok), ruang lingkup nyaman, ketersediaan air minum dan sanitasi, penertiban crosswalk, dan JPO di lingkungan sekolah belum memadai. Dengan demikian tidak salah jika masyarakat menyatakan bahwa lingkungan luar adalah ancaman bagi anak-anak,” serunya.


Aksi kampanye ini sendiri merupakan puncak rangkaian kegiatan hari anak nasional yang diadakan oleh HMI Komisariat Fisip Untan.

“Sebelumnya kita telah bekerja sama dengan KPPAD Kalbar terkait fakta lapangan dan ternyata sangat miris, begitu banyak kejahatan atau perampasan hak anak indonesia yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” terang Novita.

Diakui Novita, mereka sempat membawa naskah pernyataan ke gedung DPRD Kota Pontianak. “Namun sayang apa yang kami sampaikan tidak diindahkan oleh pihak DPRD kota,” ucapnya.


Pihaknya juga lanjut, Novita sempat melakukan survei ke panti asuhan dan menemukan salah satu panti asuhan di Pontianak Utara yang benar benar minim infrastruktur. Mulai dari gedung, fasilitas ruangan dan taman bermain.

“Ini semua kita lakukan untuk membuktikan bahwa masih banyak fokus yang harus menjadi perhatian Pemkot untuk memenuhi hak anak,” tutup Novita. (nak)