Kamis, 05 Desember 2019


Persiapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 89
Persiapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

MONEV INTERNAL - Monitoring dan evaluasi internal pengelolaan informasi publik bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Aula Inspektorat setempat, Rabu (11/9).

PUTUSSIBAU, SP - Pj Sekda Kapuas Hulu,  H. Sarbani membuka monitoring dan evaluasi (monev) internal pengelolaan informasi publik bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Aula Inspektorat setempat, Rabu (11/9).

Kegiatan tersebut diadakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo dan Statistik) Kapuas Hulu.

Pada kegiatan tersebut, Sarbani menyampaikan, bupati sudah menegaskan ke seluruh OPD untuk memaksimalkan website, untuk informasi publik tersebut. Hal itu dianggap penting dan patut untuk dikerjakan karena ini bagian dari pengejaran target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

"Penyajian informasi masih ada keterbatasan, kadang juga kurang seragam. Padahal, itu informasi internal. Sebagai contoh luasan wilayah, ini harusnya diseragamkan sama dikeluarkan setiap OPD," tuturnya.

Dijelaskannya, informasi publik Kapuas Hulu berada di ranking empat pada tahun lalu dan capaian ini harus ditingkatkan lagi. Sejauh ini menurutnya, OPD sudah siap untuk memaksimalkan informasi publik yang lebih baik lagi.

"Konten berita awalnya 105, kemudian target SAKIP sekitar 200 lebih. Sekarang jumlah berita yang diterima lebih dari target SAKIP," sampainya.

Sekda meminta, berita jangan hanya sekadar memenuhi syarat tetapi harus akurat, jangan ada yang salah. Dengan demikian, diharapkan mampu memberikan informasi yang tepat ke masyarakat dan pimpinan.

"Untuk meningkatkan kualitas informasi publik tersebut, maka monev internal ini harus dimanfaatkan oleh setiap OPD. Gali informasi yang dibutuhkan kepada narasumber yang ada," pintanya. (sap/lha)

Pertahankan Ranking

Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kapuas Hulu, H.Ir. Istiwa, mengatakan bahwa kegiatan monev tersebut merupakan persiapan penilaian keterbukaan informasi publik Pemda Kapuas Hulu.

"Nantinya, penilaian tersebut hasilnya diumumkan di Pontianak oleh lembaga terkait. Penilaian itu bersama dengan semua kabupaten di Kalbar," tuturnya

Pada 2018 lalu, Kapuas Hulu berada di zona hijau untuk info publik, mendapatkan ranking empat dari kabupaten/kota se-Kalbar.

"Ini jangan sampai turun ke zona kuning dan harus lebih kuat. Maka dari itu, kita harus sepakat meningkatkan kualitas info publik bersama-sama," pintanya.

Dijelaskannya, bahwa informasi publik adalah bagian dari pelayanan publik yang merupakan unsur standar pelayanan minimal di Kapuas Hulu. Oleh sebab itu, mulai dari internal Dinas Kominfo sendiri, programnya telah berorientasi pada pelayanan publik tersebut.

"Kami hampir semua dana ke pelayanan publik. ada yang sifatnya langsung, ada porpose sementara," ujarnya.
Selanjutnya,  Diskominfo dan Statistik Kapuas Hulu membuat program internet gratis di kantor, dan aka nada penambahan satu lagi. Kemudian akan memaksimalkan internet desa dari dana Pemerintah Pusat.

"Selain itu, ada juga pemberian informasi Pemda dari web, kemudian dari media radio serta tv kabel, termasuk dari medsos," tutupnya

Diketahui, penyaluran informasi Pemda, sudah aktif pada web masing-masing OPD, hanya dua OPB baru yang belum. (sap/lha)