Minggu, 08 Desember 2019


Aweng Jadi Anggota Dewan Termuda di Kapuas Hulu

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 328
Aweng Jadi Anggota Dewan Termuda di Kapuas Hulu

MERAYAKAN - Potret para dewan usai pelantikan di di ruang rapat DPRD setempat, Rabu (25/9).

PUTUSSIBAU, SP - Sebanyak 30 orang anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dilantik dan diambil sumpah janjinya, di ruang rapat DPRD setempat, Rabu (25/9).

Dewan periode 2019-2024 ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini terdapat dewan termuda bernama Aweng.

Pria kelahiran 1990 ini, berjanji akan memperjuangkan pembangunan Kapuas Hulu,  khususnya di wilayah daerah pemilihan (dapil)-nya.

"Saya akan membangun dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat, sesuai dengan aspirasi yang mereka sampaikan," tuturnya.

Alumni Perguruan Tinggi Yogyakarta ini menambahkan, saat ini dirinya masih berupaya dalam menyesuaikan diri dengan jabatannya sebagai anggota DPRD. Mengingat, dirinya baru saja menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

"Saya berasal dari akademisi, terjun ke politik tentunya ini tidaklah mudah. Mohon doanya semoga bisa memberikan manfaat bagi sesama," ucapnya.

Legislator Demokrat ini menyampaikan, untuk pekerjaan DPRD yang sudah baik selama ini, akan tetap dilanjutkan. Sementara untuk yang masih kurang baik akan diperbaiki.

Sementara itu,  aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Kapuas Hulu, Rahman Hidayat, berharap dewan terpilih periode 2019-2024 bisa bekerja secara profesional, produktif, dan aspiratif dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat Bumi Uncak Kapuas.

"Khususnya di setiap daerah pemilihannya masing-masing," ujarnya.

Menurutnya, tiap-tiap anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah dan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, diharapkan memahami dan menjalankan fungsinya.

"Seperti legislasi  (pembentukan Perda), anggaran (pembahasan, persetujuan, dan menetapkan APBD),  dan pengawasan (bentuk pengawasan terhadap pelaksaan undang-undang," sampainya.

Termasuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

"Dalam hal ini, kita berharap agar para legislator di Kapuas Hulu ini bisa memperhatikan kelompok muda (usia 20-39 tahun ) 89.519 jiwa atau 34,29 persen," ungkapnya.

Tentunya, kata dia, dengan kebijakan-kebijakan yang memberikan ruang untuk pengembangan kreativitas, potensi, dan pembangunan SDM di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Termasuk juga masalah angka kemiskinan dengan persentase 9,60 persen, kemudian masalah sosial lainnya untuk memperhatikan jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kapuas Hulu," pintanya.

Legislatif dan eksekutif harus bermitra secara sinergis transparan dalam menetapkan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan APBD Kabupaten Kapuas Hulu setiap tahunnya. (sap/lha)