Selasa, 12 November 2019


Tunggu Aksi Lanjutan Jokowi

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 85
Tunggu Aksi Lanjutan Jokowi

Grafis Koko

PUTUSSIBAU, SP – Warga perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat menunggu kembali pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi di periode kedua, pascapelantikannya, Minggu (20/10). Mereka merasa di periode pertama, banyak hal dilakukan mantan Wali Kota Solo itu di sana. Tak heran jika sekarang mereka ingin pembangunan berlanjut.

“Selama ini kami sudah diperhatikan. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya pembangunan dan program pusat yang masuk ke wilayah perbatasan,” tutur seorang warga Badau, Kapuas Hulu, Joni, Minggu (20/10).

Dia berharap perhatian kembali diberikan Jokowi, mengingat perbatasan merupakan beranda terdepan Indonesia. Tidak hanya soal infrastruktur jalan dan jembatan saja, tapi juga pembangunan lain seperti PLBN Badau, pendidikan, kesehatan, penerangan dan sebagainya.

“Kami berharap program yang sudah ada ditingkatkan lagi dan yang belum selesai dapat dilanjutkan kembali,” harapnya.

Warga Badau lainnya, Ambar berharap Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dapat dioptimalkan. Dengan demikian lapangan pekerjaan akan terbuka. Warga perbatasan pun tak harus kerja ke negara tetangga.

“Kalau bisa dibangun pabrik di sini, kemudian kita jual produk jadi ke Malaysia, apalagi Kapuas Hulu ini lahannya sangat luas,” katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Perbatasan Kalimantan Barat Abelnus menilai, selama ini Jokowi cukup berhasil membangun infrastruktur fisik wilayah Perbatasan Kalimantan Barat di periode pertamanya. Namun, pembangunan infrastruktur itu secara langsung tidak memberikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Bahkan yang menikmati hanya orang luar yang memilik modal.

Di periode kedua kepemimpinan Jokowi bersama Ma’ruf Amin, dia berharap pemerintah pusat membangun sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perbatasan.

“Sebaiknya Pak Jokowi pada periode kedua lebih fokus pada persoalan peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan. Caranya dengan mendorong setiap keluarga di perbatasan memiliki usaha mikro sesuai dengan kearifan lokal setempat,” harapnya.

Dengan perbatasan di Kalbar sepanjang 966 kilometer, ada tiga PLBN resmi dan tiga perbatasan memiliki calon PLBN. Pekerjaan rumah kini adalah penataan ekonomi dan sosial-budaya masyarakat sekitar.

Selain membangun fisik dan Sumber Daya Manusia (SDM) di perbatasan, dia juga mendorong era kedua Jokowi lebih memperhatikan keamanan perbatasan. Masalah ini masih krusial karena penyelundupan masih terjadi.

Terpisah, Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili mengatakan sejauh ini Presiden Jokowi sangat memperhatikan daerah perbatasan termasuk Kabupaten Sambas. Pembangunan pemerintah pusat luar biasa. Misalnya jalan nasional hingga perbatasan Aruk dengan Sarawak, Malaysia. 

“Jalannya begitu indah dan kokoh, kemudian Pos Lintas Batas Negara tahap pertama dan tahap kedua selesai dengan sempurna dan telah diresmikan dan membanggakan," ucapnya.

Dalam waktu dekat negara juga akan mengizinkan kegiatan ekspor impor di PLBN Aruk. Hal itu dibuktikan dengan dibangunnya gudang barang ekspor impor.

“Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan membangun kawasan ekonomi perbatasan di Aruk, dan sudah menyiapkan kegiatan kawasan itu. Dalam waktu dekat Presiden Jokowi mengizinkan aktivitas ekspor impor lewat Aruk dengan regulasi yang jelas, demi peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan," jelasnya.

Selain itu, jalan pararel perbatasan sepanjang 800 km hingga Provinsi Kalimantan Utara kini tengah dalam penyelesaian. Di tahun 2020, Jokowi juga akan menancapkan pancang tiang pertama pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar.

“Dalam waktu dekat Presiden akan mengoperasikan Bandara Liku sebagai bandara perintis, dan rute penerbangan telah ditetapkan oleh Kemenhub," ungkapnya.

Semua pembangunan itu disebut Atbah akan berdampak cepat atau lambat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Sambas.

Dua Periode

Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 setelah menyelesaikan seremoni pelantikan di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10). Dalam pidato sekitar 16 menit, Jokowi menyebut sejumlah target dan janji program, dari menggenjot pendapatan per kapita hingga merombak jenjang kepegawaian di lembaga pemerintahan.

Di hadapan anggota MPR dan belasan pimpinan negara sahabat, Jokowi menyebut target awalnya untuk melepaskan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan kelas menengah. Pemerintahannya akan membuat basis program agar pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mencapai Rp27 juta per bulan, pada tahun 2045.

Dengan capaian itu, kata Jokowi, Indonesia secara tidak langsung akan masuk daftar lima negara ekonomi terbesar di dunia.

"Di satu abad Indonesia merdeka, Indonesia semestinya telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia semestinya menjadi negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita bersama, mimpi kita di tahun 2045 produk domestik bruto menjadi US$7 triliun dengan kemiskinan mendekati 0 persen," tuturnya.

Jokowi mengklaim target tersebut masuk akal dan dapat dicapai. Syaratnya, pemerintah harus kerja secara cepat dan menggenjot produktivitas. Jokowi juga menyinggung tentang kinerja birokrat. Menteri dan seluruh pegawai pemerintah dminta menjamin masyarakat menerima manfaat pelayanan publik.

Jokowi menyatakan kerja birokrasi tidak boleh hanya sekadar mengirimkan program maupun kebijakan, tapi hasilnya tidak sampai di tangan masyarakat. Karenanya, dia akan memaksa birokrasi bertugas sebagai making delivered atas program yang dikerjakan pemerintah.

"Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered," kata Jokowi.

Dalam dunia yang penuh risiko, dinamis, dan kompetitif, menurut Jokowi birokrasi sebuah pemerintahan harus terus mengembangkan cara serta nilai baru agar tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton. Birokrasi harus terus berinovasi. Menurutnya, inovasi adalah budaya bukan hanya pengetahuan.

Jokowi pun menceritakan pengalamannya setelah setahun menjabat sebagai Presiden yang memindahkan lokasi penyelenggaraan acara halalbihalal agar tidak menjadi sebuah kebiasaan atau rutinitas.

"Saya bilang ke Mensesneg, 'Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang.' Ini yang namanya monoton dan rutinitas," ucap Jokowi.

Jokowi sering mengingatkan jajaran menterinya bahwa tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, melainkan membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.

Menurutnya, birokrasi tidak bisa hanya dengan seorang menteri melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Yang kemudian laporan tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

"Kalau ditanya, jawabnya 'Program sudah terlaksana Pak.' Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya," ucap Jokowi.

Dia menegaskan bahwa hal yang utama bukan prosesnya, melainkan hasil dan birokrasi ditugaskan untuk menjamin agar manfaat program yang dilakukan pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat. Perkataan Jokowi terkait hal ini mencakup ancaman pemecatan terhadap menteri yang gagal memenuhi target dan perombakan jenjang kepegawaian di lembaga eksekutif.

"Investasi lapangan kerja harus diprioritaskan, birokrasi panjang harus dipangkas...Eselon satu, dua, tiga, empat, apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan dua level saja, diganti jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi,” sambungnya.

"Saya juga akan minta para menteri menjamin tujuan pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, akan saya copot," ucapnya.

Umumkan Menteri

Presiden Joko Widodo mengatakan pelantikan menteri terpilih di kabinet baru bisa dilangsungkan pada pekan depan. Menurut rencananya, Jokowi akan mengumumkan sekaligus mengenalkan nama-nama tokoh yang masuk ke dalam kabinet baru pada Senin (21/10) pagi. Namun, dia masih enggan membagi rencana pelantikan para calon menteri itu. 

"Pokoknya besok kita akan kenalkan dulu menteri yang telah kita pilih. Setelah dikenalkan, lalu dilantik. Dikenalkan pagi, setelah itu dilantik, tapi bisa Senin, Selasa, atau Rabu," kata Jokowi. 

Dia pun menekankan bahwa susunan kabinet sudah rampung sepenuhnya. "Kabinet sudah menyesuaikan pada situasi saat ini," imbuhnya. 

Dari susunan kabinet baru, dia sempat memberi beberapa bocoran. Pertama, setidaknya ada kurang lebih 16 jabatan menteri yang diisi dari kalangan partai politik. Kedua, kalangan profesional juga akan mewarnai kabinet baru. Ketiga, calon pembantu yang ditunjuk berasal dari beberapa menteri petahana.

Keempat, porsi menteri wajah baru akan lebih banyak ketimbang yang sudah menjabat di Kabinet Kerja. "Wajah baru besok pagi, pagi-pagi saya kenalkan wajah-wajah baru," celetuknya. 

Selain itu, dia turut menyatakan bakal ada kementerian/lembaga/badan baru. "Perubahan nomenklatur sudah ada, sing sabar semuanya," tuturnya. 

Disambut Demo

Pelantikan Jokowi-Amin turut diwarnai sejumlah aksi demontrasi, salah satunya yang dilakukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalbar di Bundaran Digulis, di Pontianak. Dalam pandangan mereka berdasarkan peta politik dan ekonomi nasional terkini, muncul neo Orde Baru.

Hal itu ditandai dengan lunturnya komitmen pemberantas korupsi, kuburan di trias politica dengan kembalinya demokrasi terpimpin model baru, dan benih-benih azas tunggal Pancasila kembali tumbuh.

"Kita ingin lima tahun ke depan Pak Jokowi lebih selektif dalam memilih menteri-menteri dan orang-orang terdekat terutama dalam hal keterlibatan Orba tadi, karena Orba adalah oligarki politik korup, oligarki pengusaha, politik dinasti menguat," kata koordinator aksi, Ilham Pratama.

Dalam aksi itu, setidaknya ada empat seruan yang disampaikan. Yakni, bersama menolak kembalinya oligarki Orde Baru, menolak revisi UU KPK, bersama mengawasi DPR RI Presiden dan lembaga yudikatif agar menjalankan peran dan fungsinya sesuai UUD 1945, dan mengajak rakyat kembali memperkuat persatuan dan kesatuan.

Imran mengatakan akan terus mengawal dan mengawasi kinerja presiden dan wakil presiden ke depannya agar tetap komitmen dengan janjinya kepada rakyat Indonesia.

"Kita akan tetap mengawal  dan perjalananan ini masih panjang sebenarnya masalah bangsa masih banyak. Terutama masalah kesejahteraan yang harus diperhatikan oleh Pak Jokowi, ada iuran BPJS yang dinaikkan, dan BBM akan dinaikkan, kita tidak ingin itu," pungkasnya. (ana/ant/jul/noi/sap/bls)