Selasa, 15 Oktober 2019


Bendahara Desa di Kayong Utara Diminta Bebas dari Intervensi Kades

Editor:

K Balasa

    |     Pembaca: 409
Bendahara Desa di Kayong Utara Diminta Bebas dari Intervensi Kades

EVALUASI - Evaluasi kinerja bendahara desa di Kabupaten Kayong Utara. (SP/Bule)

SUKADANA, SP - Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD) Kabupaten Kayong Utara, Andri Candra mengingatkan agar Bendahara Desa memiliki peran kontrol keuangan dan penatausahaan keuangan di desa. 

Untuk itu menurutnya, seorang bendahara harus bebas intervensi dari pihak manapun termasuk kepala desanya sendiri.

“Bendahara yang mengontrol, bendahara harus tau kemana uangnya, ini masih terjadi, kepala desa yang memegang uangnya. Artinya apa, kawan – kawan harus tahu, kalau zaman dulu bendahara merupakan kaki tangan raja. Bendahara turun temurun, itu zaman old, namun zaman now, tidak lagi,” katanya saat mengevaluasi 43 bendahara desa di Kayong Utara, Selasa (12/12).

Menurutnya dari hasil pengawasan pihaknya, masih banyak pemerintahan desa yang belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terutama peran bendahara desa dalam memotong pajak kegiatan baik pembangunan, penyelenggaraan pemerintah  maupun pembinaan dan pemberdayaan  yang belum terlaksana dengan baik.

Dari hasil Laporan Hasil  Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Inspektorat tahun 2017, setidaknya hanya tiga desa yang tidak ada temuan. Sedangkan lainnya masih ada temuan, mulai dari administrasi, kurangnya kelengkapan SPJ sampai temuan pajak. (ble)