Senin, 18 November 2019


Kasus Perusahaan Terlibat Karhutla Menggantung

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 358
Kasus Perusahaan Terlibat Karhutla Menggantung

Grafis

KETAPANG, SP – Polres Ketapang terus menyelidiki kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Ketapang yang melibatkan empat perusahaan perkebunan yang beroperasi di Ketapang.

Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Eko Mardianto menyebutkan, selain menyelidiki empat perusahaan sawit juga sedang ditangani 13 Laporan Polisi (LP) terkait Karhutla yang dilakukan di luar koorporasi perusahaan perkebunan sawit.

"Yang sudah masuk LP ada 13 kasus, semuanya perorangan dengan rincian dua kasus sudah tahap dua, enam kasus tahap satu, dan lima kasus dalam sidik," kata Eko, Senin (7/10).

Empat perusahaan yang sedang diselidiki kata Eko adalah PT Prana Indah Gemilang (PIG) di Kecamatan Matan Hilir Selatan, PT Agro Lestari Mandiri (ALM) di Kecamatan Nanga Tayap, PT Harapan Sawit Lestari (HSL) dan PT Ayu Sawit Lestari (ASL) di Kecamatan Manis Mata. Lokasi lahan perusahaan yang terbakar saat ini masih disegel.

"PT PIG luas lahan terbakar diperkirakan 30 hektare, PT ALM sekitar empat hektar, PT HSL sekitar 17 hektare, dan PT ASL enam hektare," jelasnya.

Menurut Eko, empat perusahaan sawit tersebut saat ini belum dijadikan LP karena masih melakukan penyelidikan, apabila hasilnya dua alat bukti terpenuhi baru statusnya naik menjadi LP.

"Korporasi masih tahap lidik dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dan yang meminta keterangan saksi ahli LHK terkait baku mutu udara, dan nantinya akan dilakukan pemeriksaan saksi ahli perkebunan, saksi ahli pidana dan saksi ahli korporasi," jelasnya.

Penegakkan hukum yang dilakukan Polres Ketapang dalam kasus Karhutla yang melibatkan perusahaan sawit didukung anggota DPRD Ketapang, Abdul Sani.

"Kita dukung dan minta keseriusan Polres Ketapang menuntaskan kasus Karhutla, khususnya terhadap empat Korporasi yang sudah disegel lahan perkebunan yang terbakar," tegasnya.

Namun Abdul Sani mempertanyakan belum ditetapkannya status hukum terhadap empat perusahaan oleh kepolisian, sedangkan 13 kasus lain yang melibatkan individu warga statusnya cepat ditetapkan.

"Apakah karena persoalan regulasi hukum sehingga kasus korporasi terkesan lebih rumit dibandingkan perorangan. Penanganan kasus harus transparan agar tidak ada opini negatif dalam penegakkan hukum dan keadilan, di Ketapang khususnya," harapnya.

Menurut Abdul Sani, dari empat perusahaan perkebunan yang diperiksa, salah satunya PT PIG juga sempat diproses hukum dengan kasus yang sama beberapa tahun lalu, publik juga ingin tahu bagaimana proses hukum dan sanksi terhadap penyumbang kebakaran.

"Karena harus ada efek jera, tidak hanya bagi individu, tetapi juga korporasi yang terbuki melanggar aturan," pungkas Abdul Sani. (teo/jee)