Kamis, 21 November 2019


‘Pecah Belah’ Elit Jelang Pilkada Ketapang

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 447
‘Pecah Belah’ Elit Jelang Pilkada Ketapang

Grafis Koko

KETAPANG, SP – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ketapang 2020 mendatang, sejumlah partai mengambil langkah cepat dengan membentuk koalisi dan membuka penjaringan para calon bupati dan wakil bupati. Untuk langkah pertama, dilakukan Nasdem, PPP, PKS dan PKB. Mereka mendeklarasikan Koalisi Rakyat Bersatu (KRB). Namun di tengah jalan, pro kontak di internal muncul.

Sementara partai lain sebagian membuka penjaringan. Peluang untuk menjadi pemenang dibuka bersama. Tentu harus dengan koalisi, yang masih belum diketahui. Sebagai gambaran, terdapat 45 kursi DPRD Ketapang. Partai Golkar meraih kursi terbanyak dengan raihan 10 kursi, PDIP tujuh kursi, Gerindra enam kursi, Hanura empat kursi, Nasdem empat kursi, PAN empat kursi, PPP empat kursi, Demokrat dua kursi, Perindo dua kursi, PKS satu kursi, PKB satu kursi.

Untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati, dibutuhkan minimal sembilan kursi.

Perihal Koalisi Rakyat Bersatu, Ketua DPC PPP Ketapang, Sahrani mengatakan koalisi masih berjalan. Pihaknya kini menunggu hasil penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Partai Nasdem. Satu di antara anggota KRB.

"Kita dari PPP, PKS, PKB menunggu penjaringan dari Nasdem, karena sejauh ini tiga partai tidak membuka pendaftaran. Untuk KRB yang awalnya ingin membuka pendaftaran bersama, tidak jadi karena Nasdem diperintahkan membuka pendaftaran sendiri, jadi sementara kita masih menunggu," katanya, Minggu (27/10).

Hasil penjaringan Nasdem akan dikomunikasikan dengan koalisi. Jawaban apakah calon yang diusung sesuai dengan kesepakatan bersama atau tidak, tergantung kandidat yang diusung Nasdem.

"Jadi koalisi ini bisa menambah partai baru atau merombak partai koalisi yang ada," tegasnya.

Namun disebutkannya, PPP, PKS dan PKB sepakat mengusung dirinya maju sebagai calon. Perihal posisi calon bupati atau wakil bupati, akan menyesuaikan proses. Terlebih PPP sendiri menginginkan ada kader yang maju.

"Jadi untuk tiga partai dalam koalisi yakni PPP, PKB dan PKS sudah enam kursi, dan komunikasi sudah dibangun dari tingkat kabupaten hingga wilayah dan sudah clear. Untuk Nasdem kita berpegang di DPW, kalau di kabupaten tidak mau, itukan urusan internal mereka. Yang jelas kita sudah membangun komunikasi politik seperti dengan PAN dan Gerindra, jadi saat ini KRB masih berjalan dan saling berkoordinasi," tuturnya.

Saat disinggung pro kontra di dalam KRB, diakuinya itu hal biasa dan tidak bisa dipungkuri. Pasalnya, ada keinginan beberapa pihak di internal satu di antara partai yang tergabung dalam koalisi, ingin maju dengan pihak lain.

"Tapi harapan kita KRB tetap solid, tetap bisa bertarung, siapa pun lawannya termasuk incumben. Karena ketika kita tidak berani maju, sama saja melenggangkan peluang incumben. Kami sendiri telah menyiapkan plan A dan B jika memang harus berkoalisi dengan partai lain terlebih PPP, PKS dan PKB sudah sepakat dan sudah terjalin komunikasi dari tingkat kabupaten hingga provinsi," jelasnya.

Sahrani menegaskan, keinginannya maju pencalonan tak terlepas dari harapan berada dalam sistem, guna mengubah Ketapang menjadi lebih baik. Pasalnya, setelah tiga periode menjadi anggota DPRD, dia mengaku hanya bisa menyampaikan saran, kritik, masukan, serta gagasan di rapat-rapat. Namun yang menjalankan bukanlah legislatif.

“Selama jadi dewan sudah banyak yang dikritisi tapi kewenangan penuh bukan di dewan, makanya jika maju dan menang saya bisa mengaplikasikan gagasan dan ide-ide terbaik untuk Ketapang," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Partai Nasdem Ketapang, Muhaiyan Siddiq mengatakan komunikasi politik terus dilakukan dan mereka masih bagian Koalisi Rakyat Bersatu.

"Ini tetap berjalan, bahkan komunikasi sudah sering dilakukan melalui rapat-rapat dengan kawan-kawan parpol yang tergabung dalam koalisi," katanya.

Saat ini Nasdem membuka penjaringan calon sesuai dengan intruksi pusat. Kader partai dan non kader diberi kesempatan mendaftarkan diri. Urusan rekomendasi ada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Nanti DPP akan melakukan survei menguji elektabilitas," katanya.

Berbeda dari Sahrani, dia mengatakan tak ada perpecahan di internal KRB. Bahkan menurutnya, penjaringan dikembalikan ke mekanisme masing-masing partai. Dia menjelaskan, KRB bukan melakukan penjaringan calon, namun saling komunikasi mengsung pasangan calon untuk Pilkada mendatang.

"Kalau Nasdem sendiri tidak ada pro kontra, kita sudah lakukan komunikasi dengan kawan-kawan sampai munculah deklarasi KRB," tegasnya.

Sementara Ketua Bapilu DPC Nasdem Ketapang, Ignasius Irawan menambahkan, hari ini akan dimulai tahapan pemaparan visi dan misi bakal calon yang mendaftar di partai mereka.

“Sekaligus pendalaman mengenai komitmen pengetahuan soal partai Nasdem," akunya.

Sejumlah nama sudah melakukan pemaparan visi dan misi, di antaranya Wakil Bupati Ketapang, Suprapto yang mendaftar sebagai bakal calon bupati, dan bakal calon wakil bupati Alibata. Sedang yang akan memaparkan visi misinya, adalah Iin Solinar, Eryanto Harun, Kasdi, Abdul Ainin yang mendaftar berpasangan dengan Maria Magdalena Lili, pasangan bakal calon bupati Haidar Mubarak dan wakilnya Mateus Yudi, pasangan Martin Rantan dan Junaidi, terakhir, Hairi dan Syamsu Akhyar.

“Setelah tahapan ini, kita lakukan pleno di tingkat kabupaten untuk dibawa ke DPW. Maksimal tiga nama bakal calon bupati dan wakil bupati akan dikirim dan direkomendasikan DPP. Yang jelas perekrutan sudah sesuai dengan mekanisme partai dan tanpa intervensi," tegasnya.

Terpisah, Ketua DPC PKS Ketapang, Dian F mengatakan sampai saat ini PKS masih bergabung dalam KRB. Hanya saja, mereka tak akan membuka penjaringan lantaran tak mengusung kader.

"Untuk partai koalisi sejauh partai Nasdem yang sudah membuka pendaftaran, jadi kita lihat perkembangan seperti apa, mengenai siapa saja mendaftar dan nanti baru didiskusikan bersama," akunya.

Hingga kini, dikatakannya belum ada partai lain yang bergabung dalam koalisi. Namun KRB tak menutup diri dan menyilakan yang lain bergabung. Sementara perihal pro kontra dalam koalisi, dia menyebutnya sebagai dinamika politik.

Belum Berkoalisi

Ketua DPC Partai Gerindra Ketapang, Mathoji mengatakan partainya membuka penjaringan sejak 25 Oktober sampai 15 November mendatang.

"Kader sudah ada yang mengambil formulir, yang pasti partai memberikan kesempatan kepada kader untuk maju jika memang ada peluang," terangnya.

Hingga kini, Gerindra belum berkoalisi dengan partai lain. Hanya saja, komunikasi politik sudah menjalin seperti dengan PDIP, Golkar, dan beberapa pihak lainnya.

"Kita diberi kewenangan untuk melakukan penjaringan calon, nanti berkas kita sampaikan ke DPP dan kewenangan penuh memberikan rekomendasi ada di DPP," akunya.

Rekomendasi akan ditindaklanjuti dengan tim survei DPP. Siapa yang dinilai berpeluang dan layak, akan direkomendasikan.

"Mengenai timing koalisi, itu penting karena Gerindra tidak bisa maju sendiri karena hanya enam kursi. Jadi perlu komunikasi-komunikasi karena hanya Golkar yang bisa mengusung sendiri tanpa koalisi. Jadi partai-partai tidak bisa bermain di last minute, yang jelas Gerinda siap sambil menunggu keputusan DPP," tuturnya.

Terpisah, Ketua DPC Hanura Ketapang, Jamhuri Amir mengatakan belum membuka penjaringan karena belum mendapat intruksi DPP. Namun komunikasi politik sudah dijalankan dengan partai dan calon lain.

"Belum ada, tapi yang jelas kami siap jika sudah ada intruksi untuk membuka penjaringan," katanya.

Dari amanat partai, kader berpeluang diharap maju dalam Pilkada 2020. Misalnya di Sintang, Sambas, Ketapang dan sejumlah daerah yang dinilai berpotensi. Di Ketapang, dia sudah mendapat dukungan dari kader, simpatisan dan masyarakat.

"Kalau internal Hanura sepakat saya yang maju. Tapi keputusan ada di DPP kita tinggal menunggu," katanya.

Sementara, Ketua DPC PDIP Ketapang, Kasdi mengatakan belum bisa memberikan keterangan detail terkait koalisi dan calon yang akan diusung partainya. Saat ini partai sudah selesai penjaringan dan masih menunggu keputusan.

"Sementara ini masih koordinasi, belum bisa kita sampaikan, tapi nanti akan kita sampaikan," katanya.

Sebelumnya, penjaringan DPC PDIP Ketapang diikuti 17 pendaftar. Ada delapan nama mendaftar sebagai bakal calon bupati. Mereka adalah Ketua DPC Hanura Jamhuri Amir, Ketua DPC Golkar sekaligus Bupati Martin Rantan, Wakil Bupati Suprapto, Haidar Mubarak, Eryanto Harun, Abdul Ainin, Iin Solinar dan Kasdi. Sedangkan yang mengembalikan formulir sebagai bakal calon wakil bupati adalah Yudo Sudarto, Ceger, Syamsu Akhyar, Mateus Yudi, Hairi, Maria Magdalena Lili, M Saufi, Harnowo dan Junaidi.

Bangun Pondasi

Ketua Pokja Rumah Demokrasi, Zainuddin Kismit mengatakan pembentukan koalisi di awal pendaftaran bakal calon sebenarnya tidak masalah. Jika parpol merasa sudah yakin dengan bakal calon yang diajukan sebagai kepala daerah, bisa saja niatan membentuk koalisi di awal, guna memberikan sinyal kepada parpol lain mengenai kekuatan pondasi koalisi agar dapat diperhitungkan.

“Hanya saja jika 10 kursi itu masih diambang batas kerawanan. Apalagi jika koalisi tidak komitmen dalam internalnya,” katanya.

Menurutnya, yang rawan adalah jika parpol pemenang suara terbanyak bergabung dan akan menggoyahkan koalisi-koalisi kecil. Koalisi bisa saja bertahan sampai akhir, atau berhenti di tengah jalan. Semua tergantung komitmen antarparpol koalisi.

“Yang paling utama saat membangun koalisi adalah komitmen dan konsistensi untuk berjuang bersama,” sebutnya.

Jika dua unsur itu tidak terpenuhi, maka dipastikan koalisi akan bubar di tengah jalan. Apalagi kalau parpol koalisi tidak mampu mengakomodir basis-basis massa pemilihnya. 

“Salah satu item koalisi itu berbicara masalah basis massa untuk memenangkan. Sehingga dalam membangun koalisi selain kesolidan juga harus memperhatikan basis kemenangan parpol masing-masing saat pemilihan sebelumnya, dan bisa terlihat representasinya di kursi legislatif,” jelasnya.

Selain itu, suara-suara kader dalam pengusungan bakal calon juga harus diperhatikan karena akan mempengaruhi kinerja-kinerja massa di lapangan. 

“Jangan sampai internal parpol tidak solid misalkan parpol mengusung A tetapi kader parpol tidak setuju dan memilih B itu sering terjadi di koalisi. Akan tetapi untuk waktu pembentukan yang tepat kapan, itu fleksibel karena setiap parpol punya timing masing-masing untuk menentukannya,” tutupnya. (din/teo/bls)