Selasa, 19 November 2019


Dewan Tuding Elpiji Langka Karena Dicurangi

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 62
Dewan Tuding Elpiji Langka Karena Dicurangi

ANTRE ELPIJI – Masyarakat membawa tabung gas elpiji subsidi mengantre untuk bisa mendapatkan gas yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Kelangkaan elpiji yang terjadi di Ketapang diduga karena adanya permainan oknum.

KETAPANG, SP – Anggota DPRD Ketapang, Febriadi menilai kelangkaan elpiji subsidi 3 kilogram yang terjadi di Ketapang belakangan hari terakhir disebabkan karena adanya oknum yang menyalahgunakan bantuan pemerintah untuk masyarakat tersebut.

“Bukan karena masyarakat miskin bertambah, melainkan banyak disalahgunakan oknum masyarakat menengah ke atas,” katanya, kemarin.

Masyarakat menengah yang dimaksud Febri adalah pengusaha rumah makan, hotel dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilarang menggunakan eliji melon untuk keperluan mereka. 

"Ini yang membuat stok elpiji berkurang, sehingga masyarakat yang benar-benar berhak dibantu tidak mendapat jatah," kata Febriadi.

Febri berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan inspekasi meendadak untuk mengatasi kelangkaan elpiji subsidi dan mahalnya harga jual hingga mencapai Rp30-50 ribu per tabung.

"Kita berharap apa yang dilakukan Pemkot Pontianak melakukan sidang di restoran dan hotel atau tempat yang tidak boleh menggunakan elpiji bisa diikuti jika diperlukan," ujarnya.

Terhadap pangkalan penyalur elpiji, Febri meminta agar aturan penjualan dari Pertamina diikuti, jangan sampai menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Jika ini ditemukan harus disanksi.

"Bila perlu pangkalan juga disidak terkait penerapan harga. Kemudian, jika penyebab langka karena stok tidak cukup, Pemkab usulkan penambahan kuota," tegasnya.

Sebelumnyha, warga Ketapang, Sima mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya harga jual gas elpiji subsidi subsidi yang dibanderol Rp40-50 ribu per tabung.

"Sangat membebani kita, selain susah dicari, harganya juga sangat mahal, kadang pertabung Rp40 ribu ada juga yang jual Rp50 ribu," kata Sima, warga Kelurahan Kantor, Kabupaten Ketapang.

Kondisi ini kata Sima sudah sering terjadi. Upaya nyata dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini juga tidak ada. Buktinya sampai saat ini kondisi yang ‘mencekik’ masyarakat kecil di Ketapang masih saja terjadi.

"Sampai saat ini tidak ada langkah kongkrit yang diberikan untuk menanggulangi persoalan kelangkaan gas dan mahalnya harga gas subsidi," ketusnya.

Sima berharap dinas terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Diperindagkop) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bisa segera bertindak.

"Jangan hanya diam dan berpangku tangan saja. Kami ini masyarakat yang butuh dibantu. Jangan sampai yang seharusnya menjadi hak kami ternyata malah dinikmati oleh mereka yang mampu,” pintanya. (teo/jee)