Selasa, 19 November 2019


Tersus Legal di Ketapang Hanya 15

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 89
Tersus Legal di Ketapang Hanya 15

AKTIVITAS TERSUS - - Salah satu aktivitas bongkar muat kapal di Tersus yang berada di bawah Jembatan Pawan II. Selain di lokasi ini diduga ada banyak Tersus ilegal tersebar di beberapa wilayah lain di Ketapang. ist

KETAPANG, SP – Keberadaan terminal khusus (Tarsus) di Ketapang menjadi salah satu sarana penunjang untuk pembangunan daerah. Namun ternyata, dari sekian banyak Tersus di Ketapang, hanya 15 Tersus yang mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia.  

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ketapang, Joko Prastowo menegaskan bahwa selain 15 Tersus yang terdata di dinasnya, dapat dipastikan Tersus di luar data mereka merupakan Tersus ilegal.

"Tersus di Ketapang milik swasta yang punya izin ada 15. Selebihnya kalau ada tersus di luar jumlah itu adalah Tersus ilegal," kata Joko Prastowo kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

15 Tersus yang sudah memiliki izin berdasar data di Dishub Ketapang adalah Tersus milik PT Agro Lestari Mandiri (perkebunan sawit), Tersus Sepanjang Intisurya Mulia (perkebunan sawit), Tersus Regional PT Furtuna Asia Gas (penyimpanan dan pengisian gas elpiji).

Kemudian Tersus PT Sumber Alam Utama Kalbar (distribusi BBM), Tersus PT Suka Jaya Makmur (industri kehutanan), Tersus PT Limpah Sejahtera (perkebunan sawit), Tersus PT Laman Mining (pertambangan), Tersus PT PLN Persero PLTD Sukaharja dan Tersus PT PLN Persero PLTU Ketapang.

Tersus legal lainnya adalah Tersus PT Mega Sari Utama (perdagangan barang dan distributor sembako), Tersus PT Garyber Link Group (perkebunan sawit) dan Tersus PT Berkat Ketapang Lestari (perdagangan jasa/jasa angkutan barang).

Selanjutnya, Tersus PT Putra Segara Abadi (jasa pengurusan transportasi pelayaran), Tersus PT Ketapang Ecology and Agriculture (industri kayu gergaji) dan Tersus PT Mega Lestari Logistik (industri pengilingan padi dan penyosohan beras).

Dari data tersebut, enam Tersus yakni milik PT Mega Sari Utama, PT Garyber Link Group, PT Berkat Ketapang Lestari, PT Putra Segara Abadi, PT Ketapang Ecology and Agriculture dan PT Mega Lestari Logistik, tercatat pada bagian kolom izin operasi masih dalam proses dan satu Tersus proses izin penetapan lokasi. 

“Khusus Tersus yang masih belum ada izin operasi, tentunya belum diperbolehkan untuk beroperasi,” terang Joko.

Mengenai keberadaan Tersus di luar data Dishub, seperti Tersus yang yang berada di bawah Jembatan Pawan II Ketapang diakuinya sangat merugikan daerah.

Pihaknya kata dia juga telah mengeluarkan surat pemberitahuan untuk penutupan dan pemberhentian aktivitas kepada pemilik Tersus.

"Kemudian soal retribusi dari operasional Tersus kewenangannya bukan berada di Dishub, melainkan di Badan Pendapatan Daerah," ujar Joko.

Sementara, saat dikonfirmasi pemilik Tersus PT Mega Sari Utama, Limkau membantah jika Tersus yang dikelolanya belum memiliki izin operasi. 

“Kita punya (izin operasi). Mungkin maksud beliau (Kadishub-red) bukan PT Mega Sari Utama. Kalau kita sudah ada izin operasional. Lebih rincinya bisa minta info dari KSOP, di sana lengkap soal izin semua tersus di Ketapang,” kata Limkau saat dikonfirmasi melalui pesan di aplikasi Whatsaap pribadinya, Rabu (6/11).

Menurut Limkau, izin operasional miliknya sudah ada sejak 2018. Hanya saja izin dari Kementerian Perhubungan belum keluar.

“Mereka mungkin kurang update saja. Yang benar dari KSOP, soalnya kalau tidak urus ke KSOP tidak boleh keluarkan izin gerak,” yakinnya. (teo/jee)