Selasa, 21 Januari 2020


Polisi Panggil Kacab BNI Pemilik CV KQP

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 1141
Polisi Panggil Kacab BNI Pemilik CV KQP

Lokasi Tambang – Salah satu titik lokasi tambang pasit yang dilakukan CV Ketapang Quarindo Perkasa di Pantai Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Polisi akan memanggil pemilik perusahaan untuk meminta klarifikasi terkait aktivitas yang dilakukan. ist

KETAPANG, SP – Polres Ketapang akan memanggil Taurus Budi Santoso, pemilik CV Ketapang Quarindo Perkasa (KQP) untuk meminta klarifikasi izin perusahaan.

Sebelumnya diketahui, perusahaan tersebut melakukan aktivitas tambang pasir di bibir pantai Kendawangan, tapatnya di Dusun Sungai Gayam, Kecamatan Kendawangan, dan diprotes oleh masyarakat sekitar.

“Soal pengerukan pasir itu, kita akan panggil pemilik perusahaan untuk dimintai klarifikasi dan akan kita cek,” kata Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Eko Mardianto, kemarin.

Menurut Eko, surat undangan untuk meminta klarifikasi telah disampaikan ke Taurus Budi Santoso yang juga menjabat sebagai Kepala Bank Negara Indonesa (BNI) Cabang Ketapang.

“Pemanggilannya hari Senin (9/12), untuk klarifikasi soal perizinan perusahaan. Undangan kita sampaikan ke Pak Budi,” tutur Eko.

Saat ini, Eko tidak dapat menjabarkan lebih detail mengenai persoalan pengerukan pasir yang dikeluhkan masyarakat, Dia menunggu hasil klarifikasi nanti. Namun Eko meyakinkan, jika ada unsur pelanggaran tentu ada sanksi yang akan diberikan.

“Kalau untuk tambang ini (pelanggaran) ada administrasi dan dipidana, jadi kita belum bisa pastikan, karena kita baru akan klarifikasi ke yang bersangkutan. Untuk aktivitas di lokasi, saya sudah minta Kapolsek untuk menghentikannya,” akunya.

Sementara itu Anggota DPRD Ketapang, Abdul Sani mengecam sikap perusahaan yang melakukan pengerukan pasir di bibir pantai, dengan alasan kepentingan masyarakat.

“Jangan jual nama masyarakat, padahal perusahaan meraup untung, terbukti pasir hasil pengerukan dijual keluar,” katanya mengingatkan.

Ia juga mengingatkan perusahaan tidak semaunya mengekploritasi alam untuk kepentingan pribadi, namun dampaknya merusak lingkungan. Abdul Sani meminta Bupati Ketapang, Martin Rantan memerintahkan dinas terkait untuk menangani persoalan ini.

 “Saya rasa tidak mungkin ada izin di lokasi dekat pantai, kalau ada silakan ditinjau.  Jika memang tidak ada, maka harus ada sanksi tegas supaya marwah pemerintah tidak dilecehkan pelaku usaha yang nakal,” tegasnya.

Terkait, perusahaan yang melibatkan kepala bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Abdul Sani mempertanyakan apakah dibolehkan pejabat BUMN rangkap jabatan. Apalagi perusahaan yang mencantumkan namanya diduga melakukan tambang ilegal.

“Sedikit banyak berdampak pada jabatan yang melekat padanya, pejabat tinggi BNI harus ambil sikap, tanya apakah mau fokus berkarir di BUMN atau mau usaha, atau bisa saja diganti dengan Kacab lain yang lebih bisa menjaga marwah perusahaan,” ujarnya.

Sementara saat dikonfirmasi mengenai pemanggilan yang akan dilakukan oleh Polres Ketapang, Direktur CV Ketapang Quarindo Perkasa (KQP) Taurus Budi Santoso memilih bungkam. Pesan singkat yang dikirim lewat aplikasi Whatsaap hanya dibaca, namun Taurus tidak memberikan jawaban. (teo/jee)