Selasa, 15 Oktober 2019


Sengkarut Gedung Dewan Kubu Raya

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 494
Sengkarut Gedung Dewan Kubu Raya

Grafis Koko

KUBU RAYA, SP – Anggota DPRD Kubu Raya periode 2019-2024, hari ini, Selasa (17/9), dilantik. Pelantikan ke-45 anggota DPRD terpilih hasil Pileg April 2019 kemarin, digelar di Qubu Resort, Sungai Raya, Kubu Raya.

Pelantikan anggota Dewan baru ini memantik masalah lama tentang sarana dan fasilitas wakil rakyat Kabupaten Kubu Raya, yakni gedung permanen DPRD. 

Sejak Kabupaten Kubu Raya berdiri tahun 2007 lalu, hingga kini belum memiliki gedung permanen DPRD. Merunut waktu lahirnya Kabupaten Kubu Raya, kini memasuki tahun ke-12, ketiadaan gedung permanen DPRD terasa mengganjal. Terlebih mengingat peran dan fungsi penting DPRD dalam tatanan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Rencana pembangunan gedung permanen DPRD Kubu Raya, sejatinya telah bergulir pada pemerintahan periode 2014-2019. Bahkan, lokasi tempat pembangunan Gedung DPRD Kubu Raya pun telah dibeli.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Suara Pemred, lahan seluas 26,741 meter persegi di Jalan Parit H Muksin, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, telah dibeli dari seorang pengusaha di Kota Pontianak. Sumber dana dibebankan atas DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2014 untuk mata anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk fasilitas pemerintan dan kepentingan umum. 

Pengadaan lahan untuk pembangunan gedung Dewan itu pun sempat menimbulkan prokontra antara eksekutif dan legislatf, di masa itu. Bahkan masuk ke ranah hukum,  meski akhirnya Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Rencana pembangunan Gedung DPRD Kubu Raya hingga kini tak jelas juntrungannya. 

Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kubu Raya, Amini Maros menegaskan pembangunan gedung permanen DPRD Kubu Raya  tak jadi dilakukan di Jalan Parit H Muksin. Alasannya, kawasan tersebut tidak masuk dalam rencana tata ruang daerah. 

Menurutnya, masih menunggu kajian lebih lanjut yang akan diatur dalam deliniasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kubu Raya.

“Lahan di Parit H Muksin tak jadi (pembangunan Gedung DPRD),” kata Amini Maros kepada Suara Pemred, Senin malam, (16/9).

Upaya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membangun Gedung DPRD Kubu Raya di lahan Gedung Pramuka, milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, mulanya mendapat respons dari Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Pada Juni 2019, Norsan menanggapi permohonan Pemkab Kubu Raya penggunaan aset Pemprov Kalbar itu. 

Namun, kata Maros, Pemerintah Provinsi Kalbar menolak.

“Sementara permohonan penggunaan Gedung Pramuka, provinsi menolak. Kita sudah kirim surat, Pemprov tidak berkenan,” ungkapnya.

Ditegaskannya, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan nantinya akan mengambil kebijakan.

“Pak Bupati tentu nanti ada kebijakan untuk lokasi. Sementara ini lokasi belum ada, lokasi persis belum ada,” tegas Maros.
Mengenai lahan di Jalan Parit H Muksin, Maros enggan mengomentarinya.

“Itu saya tidak paham. Itu yang transaksi yang lama,” pungkasnya.

Mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Kubu Raya, Gemuruh mengatakan sampai masa tugasnya berakhir, progres pembangunan Dedung DPRD Kubu Raya selesai pada tahap pengadaan tanah. 

Dia memastikan proses pembelian tanah selesai dan sertifikat tanah berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Dalam pengadaan tanah itu, Gemuruh menyatakan, hanya memfasilitasi usulan pimpinan DPRD Kabupaten Kubu Raya. Proses pemilihan lokasi tanah juga berdasarkan penilaian dari tim konsultan dengan berbagai pertimbangan.

"Prosesnya panjang melalui berbagai tahapan,” kata Gemuruh saat ini menjabat Kepala Inspektorat Pemkab Kubu Raya, Sabtu (14/9). 

Ditegaskannya, pengadaan tanah tersebut melalui proses pembelian bukan hibah. Tanah tersebut dibeli senilai kurang lebih Rp5 miliar dengan luasan tanah hampir dua hektar. Dalam proses pembelian, Gemuruh mengaku tidak mencampuri urusan pembayaran. Dia memastikan proses pengadaan tanah tidak bermasalah dan telah melalui proses yang benar.

“Proses pembayaran tanah tidak melalui saya, namun Pemda langsung membayar ke penjual lewat transfer bank,” pungkasnya.

Kurang Representatif

Meski belum memiliki gedung permanen, para anggota DPRD Kubu Raya yang baru dilantik akan melaksanakan aktivitas di bangunan yang disewa sebagai Gedung DPRD Kubu Raya, di Jalan Wonodadi 2, Sungai Raya. Bangunan berderet ini sudah sejak tiga tahun lalu menjadi Gedung DPRD Kubu Raya. 

Plt Kepala Bappeda Kubu Raya Amini Maros menilai bangunan yang disewa untuk jadi Gedung DPRD Kubu Raya, saat ini, memang tidak layak. Bangunan bertipe bangunan rumah toko (Ruko) itu dianggap tidak representatif. 

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Kubu Raya periode 2019-2024, Iqbal. Dikatakannya, gedung yang sekarang  digunakan Dewan, kurang layak. 

“Kondisinya ya seperti ruko. Padahal Kantor Bupati dan Kantor DPRD itu ikon daerah,” ujar Iqbal, Senin malam (16/9).

Dijelaskannya, pembangunan Gedung DPRD Kubu Raya memang menjadi tugas pemerintah daerah. Memang, lahan peruntukan pembangunan sudah dibeli, di Jalan Parit H Muksin. Namun, kata dia, pembangunannya tak ada kejelasan. 

Pemda Kubu Raya di masa pemerintahan Bupati Rusman Ali tak berani membangun dengan berbagai faktor. Salah satunya, ketebalan gambut yang mencapai tiga meter.

“Kalau jadi membangun Kantor DPRD di kawasan sana, malah tambah mundur Kabupaten Kubu Raya,” ungkapnya.

Meski demikian, Iqbal menyebut layak tidaknya, pembangunan Gedung DPRD Kubur Raya di Jalan Parit H Muksin, itu menjadi persoalan Pemerintah Kubu Raya. Iqbal sendiri menilai lokasi itu tidak layak dibangun Gedung DPRD.

“DPRD Kabupaten Kubu Raya juga pernah meminta untuk bertukar dengan Gedung Pramuka. Tapi Pemerintah Provinsi Kalbar menolak,” imbuhnya.

Sementara itu, seorang anggota DPRD Kubu Raya, yang minta namanya tidak ditulis, mengaku kecewa dengan pengadaan tanah di Jalan Parit H Muksin. 

“Lokasi itu, sangat tidak pantas. Jauh dari jalan pratokol atau perkantoran, kok bisa terjadi deal-deal pembelian tanah dengan harga tinggi pula. Harusnya aparat hukum bisa mengendus itu. Belum lagi soal Gedung Dewan sementara, sudah bentuknya memalukan dan lokasinya pun di pemukiman penduduk. Bisa dilacak berapa harga sewanya, dan milik siapa, serta keterkaitannya dengan oknum yang diuntungkan,” ujarnya.

Milik Pak Buang

Satu plang kumuh berdiri tegas di sisi Jalan Arteri Supadio, tertancap di tanah sisi  kanan Jalan Wonodadi 2, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Plang lusuh itu bertuliskan DPRD Kubu Raya. Keberadaan plang sebagai tanda, penunjuk keberadaan Gedung DPRD Kubu Raya ada di sana. 

Dari tempat plang berdiri menuju GedunG DPRD Kubu Raya, berjarak sekitar dua kilometer. 

Jika Anda pertama kali datang ke sana, pasti terperanjat, heran. Gedung DPRD Kubu Raya saat ini berada di tengah pemukiman. 

Ada sekitar tujuh unit bangunan ruko berdempet di sana, di antaranya disewa untuk difungsikan sebagai Gedung DPRD Kubu Raya.

Seorang pria, mengenalkan dirinya bernama Buang, disapa Pak Buang, mengaku sebagai pemilik bangunan yang disewa untuk jadi Gedung DPRD Kubu Raya.

“Saya yang punya gedung ini mas, dan tiga ruko ini Dewan, tambahan sewa lagi dan masih direnovasi,” kata Pak Buang kepada Suara Pemred, Sabtu (14/9) lalu.  

Menurutnya, sudah tiga tahun bangunan ruko miliknya disewa jadi Gedung DPRD Kubu Raya. Hanya saja, Pak Buang menolak menjawab biaya sewa pertahun bangunan miliknya. 

“Yah, cukuplah untuk biaya anak saya kuliah, mas. Yang pasti kontraknya ditambah beberapa tahun lagi,” katanya sambil tersenyum.

Ruko yang dijadikan Gedung  DPRD Kubu Raya, hari itu, dijaga dua orang satpam, Bayu dan Candra. Mereka mengaku sudah bertugas di sana selama 10 bulan lalu.

Di teras bangunan terlihat tumpukan lemari, maket, dan sepeda motor berjejer.

“Setahu saya, ini baru tiga tahun, dan di sini aman-aman saja,” kata Bayu.

Salah seorang warga Sungai Raya Dalam, Robby menyayangkan keberadaan Gedung DPRD Kubu Raya di pemukiman tempatnya tinggal. Dia berlasan tidak etis, Gedung DPRD Kubu Raya di dalam gang.

“Kenapa jika untuk sementara tidak sewa di Jalan Arteri Supadio. Kan, banyak ruko atau gedung yang kosong (sisi jalan arteri) untuk disewakan. Ada apa, dan Dewan semua kok pada diam,” ungkapnya.

Sementara itu, tanah yang mulanya akan dibangun Gedung DPRD Kubu Raya di Jalan Parit H Muksin, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, keberadaannya persis sama dengan bangunan yang disewa untuk Gedung DPRD Kubu Raya.

Lokasinya terbilang jauh dari jalan protokol. Saat Suara Pemred meninjau keberadaan lahan itu, kondisi jalan hanya mulus dengan material beton di awal. Sisanya tanah berbatu, termasuk sampai di depan lokasi.

Lokasi lahan berada sekitar tiga kilometer dari jalan protokol, Arteri Supadio. Saat ini, kondisinya ditumbuhi semak, tak terurus. Dan jauh dari rumah penduduk sekitar.

Sahrul (50), penduduk setempat, berharap Pemda Kubu Raya segera membangun Gedung DPRD Kubu Raya di lokasi itu. 

Menurutnya, warga sekitar sangat berharap Gedung DPRD Kubu Raya dibangun, agar bisa merasakan manfaat pembangunan di kawasan pemukiman mereka. 

“Tanah ini luasnya 80 kali 200 (meter persegi). Awalnya punya keluarga kami, beliau (orang tua) sudah wafat dan dijual dengan seorang pengusaha. Saya cuma dengar tanah itu dihibahkan untuk kantor dewan. Sudah beberapa kali ada kunjungan dari bapak-bapak pejabat ke sini, melihat-lihat,” katanya. (din/sms/iat/bls/hd/has)