Selasa, 12 November 2019


Keluarga Besar BRU Diperiksa Jaksa

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 1471
Keluarga Besar BRU Diperiksa Jaksa

KUBU RAYA, SP - Lahan atau tanah tempat berdirinya pusat perbelanjaan moderen Transmart Kubu Raya diduga bermasalah.

Permasalahan ini bermula dari proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara kepada Kantor Pertanahan Kubu Raya (Tergugat) dengan Nomor 38/G/2006. PTUN-PTK Tanggal 28 Juni 2007, yang diajukan oleh ahli waris Jamilah binti Aziz (Penggugat) yang keberatan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No: 5942/Sungai Raya atas nama Antje.

"Di mana PTUN Pontianak memenangkan tergugat," kata Syarif Usman Almuthahar selaku kuasa ahli waris saat mengadukan kasus ini di Kantor Suara Pemred, belum lama ini.

Syarif Usman menerangkan, berdasarkan putusan PTUN Pontianak Nomor 38/G/2006. PTUN PTK Tanggal 28 Juni 2007, pada halaman 79 menyatakan bahwa, asal muasal Hak Milik Nomor: 5942 atas nama Antje dari Hak Pakai Nomor: 740 atas nama Abu Bakar, Hak Milik Nomor:493 atas nama Sya'fie, Hak Milik Nomor: 494 atas nama Abdurrahman Bin Zakaria yang dijual kepada PT Bumi Raya Indah dan hak tanahnya gugur menjadi tanah negara dan dimohonkan haknya oleh Edy Angkasa.

"Dan terbit lah Hak Pakai Nomor: 740 yang kemudian dijual kepada Dadang Teguh Raharjo. Selanjutnya oleh Dadang dijual kepada The Kok Ui alias Tedy Wijaya," terang Usman yang kerap disapa Manjin ini saat diwawancara dan menyerahkan rilis.

Namun, ungkap Manjin, hal tersebut dibantah langsung oleh Dadang. Dalam kesaksiannya di persidangan yang digelar 22 Mei 2007 di bawah sumpah, Dadang mengaku tidak pernah memiliki dan mengusai serta menjual tanah tersebut.

"Dalam proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Pada tahap pertama Penggugat (Ahli waris Jamillah binti Aziz) memenangkan kasus aquo dengan dikabulkan atau diterimanya gugatan oleh majelis hakim," ujar dia.

Setelah itu, pihak tergugat mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

"Pada proses banding. PTTUN Jakarta menerima atau mengabulkan permohonan tergugat dan membatalkan putusan PTUN Pontianak dengan Nomor 193/B/2007/PT.TUN.JKT Tanggal 13 Desember 2017," katanya.

Kemudian, permasalahan lanjut kepada tahap Kasasi. Hasilnya, Mahkamah Agung memperkuat keputusan PTTUN Jakarta dengan Nomor 185K/TUN/2008 yang menolak permohonan Kasasi Penggugat.

Diketahui berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 11/M.3/LC.I.R/1992 Tanggal Oktober 1992 atas nama Dadang Teguh Raharjo. Namun, dalam persidangan tergugat tidak dapat menunjukan bukti atau belum dapat menemukan surat tersebut.

Kemudian harinya, tanah Hak Milik 5941/Sungai Raya telah dilakukan perpindahan hak melalui proses jual beli berdasarkan akta dihadapan Notaris Sri Rohani Wahyudi dengan akta jual beli Nomor 359/225/SR/1992 Tanggal 21 Desember 1992 antara pemilik hak Dadang Teguh Raharjo kepada Liyanti Felly.

"Tanah proses jual beli itu selanjutnya diserahkan kepada Pandjijono Adijanto berdasarkan jual beli dengan Akta Jual Beli Nomor 1054/2011 Tanggal 19 September 2011, dan telah didaftarkan haknya pada tanggal 20 Oktober 2011," ungkap Manjin.

Selain tanah dengan Nomor 5941/Sungai Raya, terdapat juga tanah dengan Nomor 5492/Sungai Raya juga sebagai tanah dengan status hak milik atas nama Dadang Teguh Raharjo seluas 15.827 m2 di Jalan Ahmad Yani II, yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11/M.3/LC.LR/1992 Tanggal 13 Oktober 1992 dan berdasarkan gambar situasi Nomor 8681/1992 Tanggal 7 September 1992 dan telah didaftarkan haknya pada 3 November 1992.

Diketahui, tanah hak milik atas nama Dadang Teguh Raharjo kemudian diserahkan kepada The Kok Ui alias Tedy Wijaya berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 330/200/SR/1992 dihadapan Notaris Sri Rohani Wahyudi.

Tanah yang dikuasai oleh The Kok UI alias Tedy Wijaya selanjutnya diserahkan kepada Antje berdasarkan akte jual beli dihadapan Notaris Yan Yohanes Berklanus Imam Kalis dengan Akte Jual Beli Nomor 336/231/SRT/1997 tanggal 30 Agustus 1997 dan telah didaftarkan haknya pada tanggak 3 Oktober 1997.

"Sertifikat Hak Milik Nomor 5491/Sungai Raya dan sertifikat Hak Milik Nomor 5492/Sungai Raya atas nama Dadang Teguh Raharjo telah dibantah sendiri oleh Dadang Teguh Raharjo dengan pernyataan lisan dan tulisan, dimana ia merasa tidak pernah menandatangani segala akte jual beli yang telah dibuat oleh Notaris Sri Rohani di Pontianak," ungkap dia.

Dan berdasarkan penelitian yuridis pada bidang kearsipan tidak ditemukan Warkah atau Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 11/M.3/LC.LR/1992 tanggal 13 Oktober 1992 terkait tanah Hak Milik Nomor 5491/Sungai Raya dan 5492/Sungai Raya.

Bahwa dalam kasus pertanahan ini telah dilaporkan ke Kementerian BPN dengan surat Nomor 583/27.3-800/I/2017, kemudian Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalbar memerintahkan Erfan Affandi, (NIP : 19620406 198503 1002) dengan Surat Tugas Nomor 102/ST-61/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 untuk melakukan penelitian terhadap tanah tersebut dan dari hasil penelitian berkesimpulan bahwa terhadap meunculnya permasalahan sertifikat Hak Milik No 5492 yang berada di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya atas nama Liyanti Feli, dan Hak Milik No 5492 yang berada di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya atas nama Antje, yang diduga menggunakan nama fiktif.

"Hasil penelitian tidak digunakan sebagai dasar balasan surat/ materi laporan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, A. Samad Soemarga kepada Kementerian Agraria dan Tata Uang/ Badan Pertanahan Nasional," kesal Erfan Affandi.

Syarif Usman mengungkapkan, bahwa Staf Pegawai Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mario memberikan informasi bahwa telah diadakan pertemuan di Hotel Kini Pontianak antara Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mantan Kakantah BPN Kabupaten Kubu Raya, Kakantah Kubu Raya, beserta rekan, dalam pertemuan tersebut disepakati agar hasil temuan Erfan Affandi tersebut tidak dijadikan materi laporan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

"Kita duga Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat waktu itu telah menerima gratifikasi dari pihak yang berperkara di kasus tanah Transmart Kubu Raya," ungkapnya.

Klarifikasi

Sementara itu, ketika Suara Pemred hendak melakukan konfirmasi. Security Bumi Raya Utama atas nama Suhardi mengatakan, pejabat yang dapat memberikan keterangan kepada awak media atas nama Buyung tidak berada di tempat.

Sebelumnya, terkait permasalahan di atas pernah dilakukan klarifikasi A Samad Soemarga, (saat masih menjabat sebagai Kakanwil), namun semua dibantahnya. Menurut Samad, pihaknya sudah bekerja sesuai dengan prosedur di bidang pertanahan.

Secara terpisah, pengacara dari BRU, Kaswan SH dan Buyung SH mengakui adanya pemeriksaan terhadap keluar besar pemilik BRU, di antaranya Swandono Adijanto, Suparno Adjijanto, Pandjijono Adijanto, Edi Angkasa, Tan Ying Mei, Antjie dan Liyanti Feli oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.

Pihaknya, kata Kaswan akan mengikuti semua proses hukum atas laporan dari Syarif Usman Almutahar, kuasa ahli waris ke Bareskrim Mabes Polri dan ke Kajksaan negeri kalbar.

“Kami proaktif dan telah memberikan penjelasan ke sana, kami juga mengikuti semua proses hukum,” ungkap Kaswan dikutip dari redaksipublik.com.

Pengakuan Dadang

Sementara itu,  melalui rilis yang diterima Suara Pemred dari Kuasa Ahli Waris, Dadang Teguh Raharjo ketika dikonfirmasi terkait permasalahan tanah tersebut, mengaku tidak pernah mememiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani 2 Kabupaten Kubu Raya, tepat berdirinya bangunan Transmart Kubu Raya. 

Bahkan, dirinya sama sekali tidak pernah mengenal ahli waris pemilik tanah tersebut. 

Dadang yang sebelumnya bekerja sebagai Securty merangkap Sopir di Bumi Raya Utama Group ini, mengatakan nama telah dicatut. 

"Nama saya dicatut atau dipergunakan untuk pembelian tanah di Jalan Ahmad Yani II oleh perusahaan. Saat itu, pemilik perusahaan Bumi Raya Utama Group adalah Adijanto. Saya juga tidak pernah menerima imbalan apapun dari perusahaan," terang Dadang. 

Secara pribadi, dirinya pun tidak pernah mengurus kewajiban sebagai warga negara yaitu berupa membayar pajak dan hal-hal lain apapun terkait tanah. 

"Karena saya merasa sama sekali tidak pernah memiliki tanah," ungkap dia. 

Dadang mengaku, mengetahui namanya dicatut atau digunakan dalam sertifikat, setelah ada sekelompok orang datang menemuinya, dan mengklaim sebagai pemilik asli dari tanah itu. 

"Saya lalu mencoba menemui pak Suwandono (anak dari Adijanto) untuk mengkonfirmasi mengenai tanah yang diklaim milik orang lain tersebut. Tetapi ditolak. Memang waktu itu, saya pernah menandatangani blangko AJB kosong beserta blangko-blangko kosong lainnya, formulir-formulir serta kertas putih kosong di ruang kerja Bambang Priyono Hadi," beber Dadang. 

Bahkan, dirinya dilaporkan Bumi Raya Utama Group melalui kuasa hukumnya ke Polda Kalbar, karena dianggap mengingkari dokumen sah negara (Sertifikat Hak Milik Nomor 5941 dan 5942). 

"Yang saya ketahui pada saat itu bahwa sertifikat tersebut sah, namun perolehan hak milik, menggunakan nama saya secara tidak benar, karena saya sama sekali tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membeli tanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat awal Nomor : 5941 dan 5942 tersebut," katanya. 

Sepengetahuannya, saat ini sertifikat tersebut sudah berganti kepemilikan dan bukan namanya lagi. Pasalnya, ia melihat sertifikat yang tertera namanya sudah dicoret dan berganti kepemilikan menjadi atas nama Liyanty Feli dan Antje yaitu dalam bentuk fotokopi. 

"Setahu saya Liyanty Feli adalah keluarga besar dari Bumi Raya Utama Group dan merupakan istri dari Edy Angkasa. Saat itu Edy Angkasa adalah manager keuangan Bumi Raya Utama Group," terangnya. 

Atas permasalahan ini, Dadang merasa sangat dirugikan. Pasalnya, namanya dipergunakan dalam sertifikat tersebut.

"Saya tidak pernah melapor balik atas permasalahan ini, karena saya tidak memiliki keberanian untuk melapor. Apalagi saya sudah pernah diintimidasi pihak perusahaan, dimana saya justru dilaporkan ke Polda Kalbar oleh pihak perusahaan dengan tuduhan mengingkari dokumen negara," katanya. (bob)

 Ombudsman: Sengketa Tanah Aduan Paling Tinggi

Anggota Ombudsman Bidang Agraria dan Pertanian, Alamsyah Saragih menyebutkan, laporan masyarakat terkait pertanahan masuk dalam kategori lima laporan masyarakat tertinggi.

 

Aduan terkait pertanahan mencapai 14 persen dari keseluruhan laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman. Adapun, 23 persen dari laporan pertanahan itu merupakan konflik atau sengketa tanah.

 

"Laporan pertanahan macam-macam tapi yang paling tinggi 23 persen itu kebanyakan adalah berkaitan dengan sengketa atau konflik tanah," ujar Alamsyah

 

Menurut dia, persoalan sengketa tanah cukup rumit, dan tidak bisa diselesaikan secara sederhana.

Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan aduan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terkoordinasi dengan baik di Badan Pertanahan Nasional dan seluruh cabang kantor pertanahan dari pusat hingga daerah.

Alamsyah menjelaskan bahwa salah satu poin penting yang akan dilakukan dengan BPN adalah mengajukan kajian tentang aset negara. Ombudsman melihat masih banyak sekali konflik tanah yang ada di Indonesia.

"Ini karena belum jelasnya pendaftaran proses tanah. Ada yang sudah dinyatakan aset TNI, ada juga yang perkebunan ada warga di dalamnya. Nanti setelah ini akan masuk soal aset," kata dia.

Diketahui, Ombudsman RI bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionaI (BPN) menandatangani perjanjian keria sama untuk percepatan penyeIesaian Iaporan masyarakat dan pengawasan laporan akhir hasil pemeriksaan di bidang pertanahan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelesaian Masalah Agraria BPN Agus Wijayanto mengakui bahwa pengaduan masyarakat dalam pelayanan pertanahan kerapkali dianggap kurang memuaskan.

Menurut Agus, ada berbagai macam persoalan yang cukup kompleks untuk diselesaikan.

"Itu bisa masalah teknis, bisa masalah juga masalah yuridis. Masalah yuridis kadang-kadang sudah jadi sengketa tadi, jadi yang paling tinggi itu," ujar dia.

Selain itu, kata dia, penyelesaian konflik tanah kerapkali tak bisa diselesaikan sendiri oleh BPN, karena kerasnya pertentangan antar pihak yang berkonflik.

Agus menilai keberadaan Ombudsman diharapkan bisa melancarkan proses penyelesaian konflik tanah dengan baik.

"Ombudsman itu pihak netral. Lewat Ombudsman ini kita bisa lebih smooth dalam menyelesaikannya di luar proses pengadilan. Ini akhirnya mungkin ada kesepatan penyelesaian," kata Agus. (pas/bob)
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->