Minggu, 08 Desember 2019


Bupati Ingatkan PNS Netral

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 86
Bupati Ingatkan PNS Netral

Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa

NGABANG, SP - Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak untuk berlaku netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019.

"Saya mengimbau kepada seluruh ASN di Pemerintah Kabupaten Landak untuk netral dalam pelaksanaan Pilkades serentak ini. Mulai masa kampanye bahkan menjelang waktu pencoblosan dihari pelaksanaannya," kata Karolin di Ngabang, Rabu (6-11).

Karolin juga berpesan supaya ASN tetap berpedoman pada aturan terkait netralitas ASN dalam politik praktis dan tetap fokus menjalankan roda pemerintahan.

"Semua sudah jelas ada peraturan bahkan Undang-Undang yang mengatur, oleh sebab itu mari kita jaga supaya aturan yang sudah berlaku tersebut dapat diterapkan sebagaimana mestinya, dengan berlaku netral kita harap pelaksanaan Pilkades serentak dapat berjalan dengan aman dan lancar serta aturan tersebut bukan hanya berlaku bagi ASN tetapi Panitia yang terlibat juga ada aturannya yakni Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa," tuturnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur soal sanksi. Mulai penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat, juga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS termuat larangan yang dimaksud.

Pertama, PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Kedua, PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Ketiga, PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Keempat, PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.

Kelima, PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial. Keenam, PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Ketujuh, PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Seperti diketahui sanksi Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. (ant/ien)

Perkuat Koordinasi 

Pemerintah Kabupaten Landak, bersama sejumlah pihak terkait terus memperkuat koordinasi menjelang Pilkades serentak di Kabupaten Landak.

"Dalam rakor persiapan Pilkades serentak ini, dihadiri 50 desa dari 8 Kecamatan yang di Kabupaten Landak yang mengikuti Pilkades Serentak Tahun 2019 ini. Selain itu kita juga melibatkan Ketua Bawaslu Landak, para Staf ahli, para Kepala OPD Landak dan seluruh Camat yang ada di Kabupaten Landak," kata Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa, belum lama ini.

Pada kesempatan itu, Karolin menyampaikan bahwa berkaitan dengan pilkades ini, ada landasan undang-undang pilkades yang tidak lengkap dan pengaturannya terlalu umum dibandingkan dengan Undang-undang Pemilu.

"Kalau undang-undang pemilu diatur sangat jelas dan undang-undang pemilu ini harus ada turunanya yaitu peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, sehingga dalam pelaksanaanya tidak rancu, dan itu pun masih terjadi berbagai perbedaan pendapat, sehingga masih ada perselisihan, dalam undang-undang pilkades, aturan dan regulasinya sangat sederhana dan sangat umum," kata Karolin.

Di tempat yang sama, Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak Mardimo menyampaikan Berkaitan dengan pilkades serentak, pada saat ini persiapan sudah tahap pencalonan.

"Pada hari ini dari pihak kecamatan sudah menyampaikan daftar calon kades kepada kami untuk memudahkan verifikasi. dari verifikasi ini kita dapat melihat dari desa mana yang calon kadesnya lebih dari 5 orang dan sudah beberapa yang sudah kita identifikasi untuk kita lakukan tes tertulis. Tes tertulis ini sudah kita agendakan pada tanggal 28 Oktober tahun 2019 ini," katanya.  (ant)