Kamis, 05 Desember 2019


SKPD Melawi Diminta Paham Kelola BMD

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 554
SKPD Melawi Diminta Paham Kelola BMD

ilustrasi

Nanga Pinoh, SP – Aset daerah khususnya Barang Milik Daerah (BMD) yang dibeli atau diadakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (APBD) perlu dikelola dengan tepat dan benar sehingga tak menimbulkan persoalan dalam laporan keuangan daerah.

Karena itu, setiap SKPD diminta memahami sistem pengelolaan BMD
Asisten III Setda Melawi, Usman Sekeng saat membuka sosialisasi pengelolaan BMD di Aula Emaus, Selasa (11/7) menegaskan, salah satu elemen mendasar dan penting agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan efektif dan efisien adalah pengelolaan BMD.

“Melalui pengelolaan BMD yang dilakukan dengan baik, benar serta akuntabel dapat menjadi modal  untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangan pemerintah,” ucapnya.
Dipaparkan Sekeng, BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainya yang sah.

Pengelolaan BMD itu sendiri merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan  dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

“Pada kenyataanya, dalam pengelolaann BMD tersebut masih ditemukan cukup banyak permasalahan sehingga menjadi penghambat tertibnya administrasi pengelolaan BMD,” ucapnya. Dampaknya menimbulkan kerugian daerah seperti penggunaan barang, penyaluran barang dan persediaan barang digudang yang tidak efektif dan serta efisien serta data barang daerah yang tidak cukup valid.

Namun demikian, pemerintah pusat telah tanggap dalam menyikapi permasalahan ini dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD menggantikan PP Mendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Kita berharap Permendagri ini mampu mengakomodir dinamika pengelolaan barang milik daerah, meminimalisir multitafsir atas pengelolaan BMD, tanggung jawab, dan kewenangan penggunaan dan pengelola barang serta harmonisasi dengan peraturan terkait,” pungkasnya. (eko/ang)