Rabu, 23 Oktober 2019


Norsan: Hak Asasi adalah Anugerah Tuhan

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 455
Norsan: Hak Asasi adalah Anugerah Tuhan

DISEMINASI – Pemerintah Daerah Mempawah menggelar diseminasi dan pendidikan HAM bagi Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Aula Kantor Bupati Mempawah, kemarin. Ist

Diseminasi dan Pendidikan HAM


Guna meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah terhadap persoalan hak asasi manusia (HAM), Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar diseminasi dan pendidikan HAM bagi Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Aula Kantor Bupati Mempawah, kemarin. 

SP - Dibuka Bupati Ria Norsan, diseminasi diharapkan menjadi ajang diskusi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan laporan RANHAM terkait tugas-tugas kemanusiaan di Kabupaten Mempawah. 

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen mendukung RANHAM yang salah satunya dengan telah diterbitkannya Keputusan Bupati Nomor 118 Tahun 2017 tentang Panitia RANHAM Kabupaten Mempawah, di mana di dalamnya dijelaskan tentang tugas panitia RANHAM tersebut.

Norsan menyebut HAM sebagai anugerah Tuhan yang wajib dijunjung tinggi, khususnya oleh negara. Ia menjelaskan,
RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia. 

“Dokumen ini digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia,” katanya menjelaskan.

Menurut Norsan, pelaksanaan RANHAM belum sepenuhnya tercapai sesuai rencana yang ditetapkan. Dirinya menilai pemahaman panitia RANHAM masih perlu ditingkatkan. Sejalan hal itu, rencana aksi HAM 2017 menegaskan kementerian/lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota agar melaksanakan RANHAM sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

“Melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing dengan mengacu pada norma HAM, memastikan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugasnya,” terangnya. 

Karena itu, ia meneruskan, kegiatan diseminasi bertujuan meningkatkan pemahaman kepada aparatur pemerintah terhadap permasalahan hak asasi manusia.

Secara khusus, Norsan meminta seluruh SKPD untuk  mengintegrasikan materi HAM ke dalam setiap kegiatan di unit kerja masing-masing. 

“Saya berharap kegiatan ini menjadi sarana dan prasarana yang positif dan konstruktif demi meningkatkan pemahaman terhadap hak asasi manusia khususnya bagi panitia RANHAM Kabupaten Mempawah,” urainya.

Panitia kegiatan, Dedi Indra Diliyanto, mengatakan acara diikuti panitia RANHAM kabupaten sebanyak 75 orang. “Tim pemateri atau narasumber yang kami libatkan berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat,” ujarnya. (ruben permana/ang)


  •