Rabu, 23 Oktober 2019


KPK Tahan Bupati Jepara

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 93
KPK Tahan Bupati Jepara

DITAHAN - Bupati Jepara Ahmad Marzuqi (kiri) menaiki mobil tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (13/5).

JAKARTA, SP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Jepara 2017-2022, Ahmad Marzuqi (AM) yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait putusan atas praperadilan kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Negeri Semarang.

"AM, Bupati Jepara periode 2017-2022 ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (13/5).

KPK sebelumnya memanggil Marzuqi dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut. Usai diperiksa, Marzuqi menyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat akan peraturan perundang-undangan, dirinya akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

"Karena itu, doakan saja lah semoga kami menerimanya dengan tabah dan sabar," kata Marzuqi yang telah mengenakan rompi tahanan KPK itu.

Dengan ditahannya Marzuqi, KPK telah menahan semua tersangka dalam kasus tersebut. Untuk diketahui, KPK juga telah menetapkan hakim Pengadilan Negeri Semarang Lasito (LAS).

Untuk Lasito, KPK telah menahan yang bersangkutan sejak 26 Maret 2019 lalu. Lasito selaku hakim pada Pengadilan Negeri Semarang diduga menerima hadiah atau janji dari Ahmad Marzuqi.

Pada pertengahan 2017, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014 dengan tersangka Ahmad Marzuqi. Ahmad Marzuqi kemudian mengajukan permohonan praperadiIan ke Pengadilan Negeri Semarang yang kemudian diregister dalam perkara Nomor: 13/PId.Pra/2017/PN.Smg.

Ahmad Marzuqi mencoba mendekati Hakim Tunggal Lasito melalui panitera muda di PN Semarang.

Hakim Tunggal memutuskan praperadilan yang diajukan Ahmad Marzuqi dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka Ahmad Marzuqi tidak sah dan batal demi hukum.

Diduga Ahmad Marzuqi selaku Bupati Jepara memberikan total dana sebasar Rp700 juta (dalam bentuk rupiah sebesar Rp500 juta dan sisanya dalam bentuk dolar AS setara dengan Rp200 juta) kepada hakim Lasito terkait putusan atas praperadilan tersebut. Uang diserahkan ke rumah Lasito di Solo dalam bungkusan tas plastik bandeng presto dan uang ditutup dengan kotak bandeng presto agar tidak terlihat.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Lasito disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmad Marzuqi disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perihal penahanan sang bupati, Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, hingga kini belum menerima pemberitahuan resmi dari KPK.

"Saya memang sempat mendapat informasi dari ajudan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bahwa hari ini (13/5) ada penahanan oleh KPK," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Edi Sujatmiko.

Dia hanya mengetahui sebatas itu karena sebelumnya pada Sabtu (11/5) malam, bupati berangkat ke Jakarta bersama keluarga. Informasinya, untuk menghadiri pemanggilan oleh KPK.

Meskipun ada penahanan, roda pemerintahan di Kabupaten Jepara masih berjalan normal, mengingat masih ada wakil bupati sebagai pengganti sementara.

"Jika hanya sebatas menghadiri rapat paripurna tentu tidak ada masalah, terkecuali untuk melakukan penandatanganan APBD, misal APBD Perubahan 2019 tentunya tetap bupati," ujarnya.

Hal itu, tentunya akan menunggu aturan yang berlaku, sehingga roda pemerintahan termasuk penganggaran untuk mendukung program kegiatannya tetap bisa berjalan normal. Sementara mekanisme penggantiannya, menunggu adanya pemberhentian dari jabatan sebagai Bupati Jepara.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memang sempat berpamitan kepada jajarannya. Hal itu sebagai persiapan diri terkait pemanggilan dan pemeriksaan berikutnya apakah akan disertai dengan penahanan atau tidak.

“Masyarakat Jepara tidak perlu khawatir dengan program pelayanan kepada masyarakat karena tetap akan berjalan seperti biasa,” tutupnya. (ant/bls)