Selasa, 12 November 2019


KLHK Memproses Hukum 79 Korporasi Terkait Karhutla

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 37
KLHK Memproses Hukum 79 Korporasi Terkait Karhutla

KONPERS - Kabiro Humas KLHK Djati Witjaksono (kiri) dan Plt Direktur Pengendalian Karhutla KLHK Raffles Panjaitan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/10).

JAKARTA, SP - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  sampai dengan 16 Oktober 2019 sudah melakukan proses hukum terhadap 79 perusahaan pemegang konsesi dan satu perorangan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Proses hukum sudah 79 perusahaan yang terdiri dari perusahaan sawit 59 konsesi, perkebunan tebu satu konsesi, IUPHHK HTI 15 konsesi, HA 3 konsesi dan restorasi ekosistem satu konsesi," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KLHK Djati Witjaksono Hadi di Gedung KLHK, Jakarta, Senin.

IUPHHK adalah singkatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang merupakan izin usaha yang diperlukan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi.

Menurut data KLHK, lahan yang terbakar di area milik 79 perusahaan tersebut adalah 27.192 hektare dengan area milik perorangan sebesar 274 ha.

Sebagian besar perusahaan tersebut memiliki lahan di Kalimantan Barat dengan 33 korporasi diseret ke pengadilan dan yang kedua terbesar adalah di Sumatera Selatan dengan 12 korporasi pemilik konsesi.

Angka itu hanyalah sebagian kecil dari total 857.756 hektare hutan dan lahan gambut yang terbakar dalam periode Januari sampai dengan akhir September 2019, berdasarkan data KLHK.

Plt Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles Panjaitan menekankan bahwa telah terjadi kenaikan signifikan pada September 2019.

Terjadi kenaikan lahan terbakar sebesar 529.032 ha dari sebelumnya 328.724 ha lahan yang terbakar pada Agustus 2019 itu disebabkan oleh berbagai faktor selain pembakaran oleh manusia yaitu cuaca dan iklim.

Ia merujuk kepada fenomena El Nino yang ikut berperan dalam kenaikan tingkat karhutla serta pergerakan arus panas dari Australia ke Asia, termasuk ke Indonesia yang menyebabkan udara menjadi kering dan ketiadaan hujan dalam waktu lama.

Tapi, dia tidak mengesampingkan peran manusia dalam sebagian besar peristiwa tersebut. "Api ini yang menjadi masalah. Api ini dibikin oleh orang. Orangnya siapa yang menjadi perhatian kita," tegasnya.

Sebelumnya, hingga kini Polda Kalbar telah menetapkan empat perusahaan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Keempatnya adalah PT. Fajar Saudara Lestari (PT FSL) di Ketapang, PT. Putra Saudara Lestari (PT PSL) di Kubu Raya, PT. Surya Agro Palma (PT SAP) dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha (PT. SISU) di Sanggau. Dua nama yang disebut terakhir sudah jadi tersangka sejak akhir bulan lalu.

“Sekarang sudah empat, itu terbaru. Yang terakhir itu perusahaan di Kubu Raya,” ujar Kabid Humas Polda Kalbar, Kombespol Donny Charles Go, Kamis (17/10).

Keempat perusahaan ini katanya masih dalam proses penyidikan. Laporan Kepolisian (LP) dan ancaman pidananya sudah ada. Proses lebih lanjut masih berlangsung untuk menetapkan siapa yang paling bertanggung jawab.

“Pasal yang kita terapkan terkait dengan kelalaian,” tuturnya.

Dia menerangkan, untuk menetapkan tersangka dari korporasi harus meminta keterangan saksi dan melalui tahap uji laboratorium. Kendalanya, saksi ahli yang dimintai keterangan bukan hanya berkaitan dengan lingkungan, namun juga saksi ahli korporasi.

“Mereka yang akan tahu siapa yang paling bertanggung jawab. Hasil uji laboratorium belum. Memang agak lama. Cuma kita kejar terus,” ujarnya.

Sementara itu, untuk kasus perorangan sudah ditetapkan 66 tersangka. Hampir separuh berkasnya, sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi dan masuk tahap dua. Untuk korporasi sendiri, masih menunggu dua alat bukti baru bisa dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi.

“Karena masih sidik setelah lengkap semua baru kita tahap 1 dan kita akan kirim,” terangnya.

Dia mengatakan Polda Kalbar berkomitmen menindak semua pelaku karhutla secara komprehensif, baik pelaku perorangan maupun korporasi. (ant/sms/bob)