Senin, 09 Desember 2019


Pemerintah Buru Aktor Desa Hantu

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 525
Pemerintah Buru Aktor Desa Hantu

Grafis: Koko

JAKARTA, SP - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia tengah menginvestigasi kebenaran adanya desa tak berpenduduk alias fiktif yang mendapatkan aliran uang dari program dana desa.

Hal itu diungkapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.

Askolani mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang mengkaji data di Ditjen Perimbangan Keuangan yang menjadi pengawas program dana desa

"Lagi diminta ibu review ke dirjen perimbangan keuangan," kata Askolani, Jakarta, Kamis (7/11).

Hasil kajian tersebut, kata Askolani akan menjadi pegangan Kementerian Keuangan dalam menentukan kebijakan program dana desa ke depannya.

"Sudah ada tapi mungkin mereka akan koordinasikan. Untuk jadi bahan kebijakan ke depan untuk perbaikan," ungkap dia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tantangan dalam penyaluran dana desa pada rapat kerja evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 bersama dengan Komisi XI DPR RI.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, karena ada dana desa, mulai bermunculan desa-desa baru. Bahkan, berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani.

Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini, menurut Sri Mulyani membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru.

Perempuan yang akrab disapa Ani itu pun mengatakan bakal melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut.

Adapun per September 2019, Kementerian Keuangan melaporkan penyaluran dana desa mencapai Rp 44 triliun atau 62,9 persen dari pagu alokasi APBN yang sebesar Rp 70 triliun.

Angka penyerapan ini menurun jika dibaandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 63,2 persen atau Rp 37,9 triliun.

Sri Mulyani pun mengamini kinerja dana desa hingga saat ini masih belum maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal. Padahal setiap tahunnya, besaran anggaran untuk dana desa terus meningkat.

"Untuk dana desa meski sudah memberi setiap tahun, kami masih melihat ada 20.000 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal," ujar dia.

 Buru Pelak

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengejar dan menangkap pelaku yang membentuk desa fiktif untuk meraup kucuran dana desa. Presiden juga mengatakan kejadian munculnya desa fiktif ini mungkin saja terjadi di wilayah Indonesia yang luas.

Kabar adanya desa 'hantu' ini awalnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri menerima informasi adanya desa tidak memiliki penduduk, namun memanfaatkan transfer uang rutin dari pemerintah.

“Tetap kami kejar agar (pelaku) desa yang diduga fiktif tertangkap,” kata Jokowi usai Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11)

Jokowi mengatakan mengatur lebih dari 74.800 desa dari Sabang hingga Merauke tak mudah. Namun ia akan menelusuri informasi desa fiktif agar pelaku yang berani bermain dapat tertangkap.

“Desa siluman itu misalnya dipakai plang-nya saja tapi desanya enggak ada,” kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengandeng Polri untuk menyelidiki dugaan desa fiktif untuk memperoleh dana desa. Tito mengatakan, polisi telah menerjunkan tim mengusut desa fiktif tersebut.

Menurut dia, ditemukan empat desa fiktif di Sulawesi Tenggara.

"Sudah sudah bergerak, tim kita sudah bergerak ke sana bersama pemda provinsi, Kapolda Sultra Pak Merdisyam sudah tahu juga ini," kata Tito.

Dia mengatakan, empat desa fiktif ini tidak mempunyai penduduk, tapi mendapat anggaran dari pemerintah.

"Ini kita cek, kita turunkan tim ke sana, mekanismenya selama ini kita serahkan provinsi untuk cek, kita ga memiliki tangan langsung dari Mendagri yang harus cek 70 ribu desa se-Indonesia," ucap Tito.

Oleh karena itu, dia langsung menjalin kerja sama dengan Polda Sultra untuk mengecek kebenarannya. Ia menegaskan, sanksi hukum menanti penerimanya.

"Kalau memang fiktif ada anggaran dan anggaran dipakai padahal enggak ada desanya tinggal proses hukum tindak pidana korupsi, kalau ada pemalsuan KTP fiktif maka pemalsuan KTP kenakan, pidana pemalsuan," ucap Tito.

Tito meminta Kapolda menindak tegas para pelakunya. "Kalau memang fiktif, tindak aja. Baru perbaiki sistemnya," tutup dia soal dugaan korupsi dana desa.

Pecat Pejabat Terlibat

Ombudsman RI mengimbau pemerintah pusat untuk mencopot pejabat atau kepala daerah yang terbukti mengorupsi dana desa lewat pembentukan kampung fiktif.

"Kalau pemerintah sudah tahu, langsung saja copot pejabatnya karena sudah menyalahi beberapa ketentuan," ujar anggota Ombudsman RI Laode Ida.

Laode menuturkan pejabat yang mengorupsi dana desa telah melanggar janji jabatan. Lebih lanjut, Laode berkata pejabat korup tidak boleh dibiarkan terus menjabat. Selain merugikan rakyat, pejabat korup tidak memiliki moral.

"Tidak ada alasan tidak diberi sanksi oleh atasan, langsung pecat saja," ujar Laode.

"Kalau bupati yang mengurus itu, pemerintah harus mengeluarkan Surat Keputusan untuk memberhentikan bupatinya atau siapa pun," sambung pria yang juga pernah duduk di kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut. (dti/bob)

KPK Turun Tangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mendalami dugaan korupsi dana desa fiktif di Kabupaten Konawe yang ditemukan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Perkara ini diduga merugikan keuangan negara atas alokasi dana desa (ADD) Tahun Anggaran 2016-2018.
 
Juru bicara KPK Febri Dianysah mengatakan pihaknya telah menjalankan supervisi dengan kepolisian setempat. Ia menduga ada 34 desa bermasalah, tiga di antaranya fiktif, sisanya memang benar-benar ada tetapi tanggal surat keputusan (SK) pembentukannya dimanipulasi.
 
"Saat desa tersebut (dibentuk) sudah ada moratorium dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Untuk mendapatkan dana desa, (SK) dibuat tanggal pembentukan backdate (memundurkan tanggal)," kata Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, kemarin.

Senin, 24 Juni 2019, polisi, dan KPK menggelar perkara di tahap penyelidikan di Mapolda Sultra. Kedua pihak menyimpulkan kasus naik ke tahap penyidikan disertai pengambilan keterangan ahli hukum terkait ada atau tidaknya pidana dalam memanipulasi tanggal SK pembuatan desa.
 
"Proses pembentukan desa yang berdasarkan peraturan daerah yang dibuat dengan tanggal mundur merupakan bagian dari tindak pidana," tutur dia.
 
Sehari kemudian, pimpinan KPK dan Kapolda Sultra kala itu, Brigjen Iriyanto bertemu. Dalam pertemuan itu, KPK diminta membantu mendatangkan ahli pidana. "Kemudian dilanjutkan gelar perkara bersama, (Kamis) 16 September 2019."
 
Perkara telah sampai ke tahap penyidikan. Polda telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke KPK sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
 
Selain itu, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan Polri fokus mengumpulkan bukti-bukti guna menemukan tersangka. KPK memastikan akan melakukan upaya maskimal membantu menangani kasus
dana desa fiktif.
 
"(KPK) melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi agar anggaran yang seharusnya dinikmati rakyat tidak dicuri oleh orang-orang tertentu," pungkas dia. (med/bob)