Rabu, 11 Desember 2019


Pro Kontra Sertifikasi Kawin

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 624
Pro Kontra Sertifikasi Kawin

Grafis: koko

JAKARTA, SP – Rencana Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menerapkan sertifikasi kawin tahun depan menuai pro kontra. Sertifikasi tersebut merupakan bentuk bimbingan pranikah. Harapannya, pasangan yang ingin menikah lebih siap.

Wacana ini tak lepas dari fakta rentannya keretakan rumah tangga di Indonesia. Berdasarkan data Mahkamah Agung (MA), sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. Dari jumlah itu, inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan dengan jumlah 307.778 orang. Sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang.

Akan tetapi angka tersebut baru catatan dari perceraian pasangan muslim. Belum termasuk pasangan nonmuslim, yang melakukan perceraian di pengadilan umum.

Selain itu, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia juga memberikan dispensasi nikah sebanyak 13.251 permohonan. Dispensasi nikah diberikan bagi anak yang ingin menikah atau umurnya di bawah yang dipersyaratkan UU Perkawinan sebelum direvisi.

Psikolog Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta Hadi Suyono mengatakan, pernikahan yang lebih penting didasari pada keyakinan bagian dari ibadah, ada unsur keikhlasan dan kesabaran dalam membangun hubungan pernikahan.

“Perceraian terjadi karena ada faktor mengedepankan ego sehingga tak mampu menghadapi antar pasangan,” paparnya, Jumat (15/11).

Untuk itu, yang penting bukan sertifikasinya. Tapi proses untuk mendapatkan sertifikasi. Misalnya, ada sekolah singkat sebelum pernikahan sehingga sertifikasi sebagai bentuk legitimasi kalau pasangan sudah benar-benar siap memasuki kehidupan rumah tangga. Materinya berkaitan dengan religi dan soft skills.

Sementara Wakil Ketua Komnas Perempuan, Budi Wahyuni menyatakan, pemerintah harus memperhatikan bagaimana implementasi rencana ini pascapernikahan.

"Bukan sebatas sertifikatnya loh ya, tapi bagaimana materi itu bisa sampai ke pasangan dengan baik," kata Budi.

Budi khawatir, masyarakat justru fokus dan hanya mementingkan bagaimana mendapat sertifikat kawin. Tapi enggan menerapkan ilmu yang didapat ketika kursus pranikah.

"Memang kemudian jika ada sertifkasi, ini yang perlu ditinjau kembali. Jangan sampai justru niat baik pemberian informasi atau edukasi itu disalahartikan untuk sekadar mendapat sertifikat karena akan melangsungkan perkawinan," katanya.

Misalnya saja permasalahan kematian ibu pasca melahirkan. Kata Budi, pemerintah harus lebih jeli dalam menjabarkan setiap persoalan yang akan menerpa pasangan nikah.

"Jadi kematian perempuan akibat perilaku seksual yang tidak sehat, yang berdampak pada organ reproduksi perempuan, itu penting diketahui," ujarnya.

Komisioner Komnas Perempuan lain, Imam Nakha'i mengatakan sertifikasi perkawinan bagi calon pengantin hanya bukti yang diberikan pascamengikuti suscatin (kursus calon pengantin) yang telah digagas Kementerian Agama. Cara ini merupakan upaya negara dalam membangun keluarga yang kokoh, berkesetaraan, dan berkeadilan. Sehingga, pasangan yang sudah menikah diharapkan mampu membangun keluarga sejahtera.

“Sebetulnya program tersebut sudah dimulai Kementerian Agama melalui suscatin. Bahkan, Kementerian Agama telah melakukan bimbingan teknik bagi penghulu, penasihat perkawinan, dan kepala kantor urusan agama di seluruh Indonesia terkait materi suscatin,” katanya.

Cegah Stunting

Pemerintah menyiapkan sertifikasi nikah sebagai salah satu langkah untuk mengatasi stunting atau anak tumbuh kerdil. Sertifikasi nikah tersebut diwajibkan sebelum melakukan pernikahan. Pada masa persiapan tersebut calon pengantin akan mendapatkan pembekalan terkait kesehatan termasuk masalah gizi.

"Jadi ada informasi, seperti kursus, calon pengantin suami istri mendapat informasi tentang kesehatan reproduksi, tentang gizi," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari.

Masalah kesehatan akan menjadi perhatian bagi pasangan calon pengantin. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan agar menjadi perhatian sebelum masa kehamilan. Masa kehamilan merupakan salah satu fase yang menjadi perhatian dalam stunting. Selain itu, setelah kelahiran pun orang tua harus memiliki informasi yang cukup mengenai gizi.

"Jadi di tahun pertama sebagian besar sudah hamil, jadi harus tahu dulu soal stunting," terang Kirana.

Bikin Gaduh

Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mempertanyakan rencana pemerintah yang bakal merancang program sertifikasi perkawinan sebagai salah satu syarat untuk menikah. Marwan mengatakan, pemerintah seharusnya tidak masuk dalam ranah privat masyarakat dengan menambah persyaratan pernikahan dalam kelas pra-nikah.

"Pak Muhadjir (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy) jangan membuat kegaduhan di Republik ini, urusan nikah sangat privat, bila sudah memenuhi syarat dari sudut keyakinan dari masing-masing orang, jangan dibuat persyaratan yang tak perlu," katanya.

Marwan mengatakan, akan ada banyak persoalan terjadi apabila sertifikasi ini diterapkan. Dia mencontohkan, bila ada pasangan yang tidak lulus kelas pra-nikah dan tak mendapat sertifikasi, maka dikhawatirkan akan melakukan perzinaan. Selain itu menurutnya, tak ada jaminan dengan sertifikasi tersebut pasangan suami-istri akan terhindar dari perceraian.

"Berikutnya siapa yang menerbitkan sertifikat dan apa pertanggungjawaban atas tidak lulusnya seseorang yang menghambat pernikahan, atau lulus dan boleh menikah tapi cerai, bolehkah otoritas sertifikat di gugat," ujarnya.

Marwan menyarankan, sebaiknya Menko PMK fokus pada program-program di bidang kebudayaan dan adat istiadat. Menurut dia, program tersebut dapat memperkuat persaudaraan dan kekeluargaan.

"Perkuat fondasi agama, budaya dan adat istiadat yang bisa memperkuat persaudaraan dan kekeluargaan," pungkasnya.

Masih Dikaji

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan calon pengantin yang tak memiliki sertifikasi siap kawin tetap boleh menikah. Keputusan pemerintah tersebut diharapkan tidak membuat para calon pengantin takut untuk menikah.

"Kita itu penting memang memberikan pelatihan pranikah. Tapi belum dibicarakan soal sertifikasi, jadi enggak usah takutlah (yang tak dapat sertifikasi tak boleh menikah)," ujar Ma'ruf.

Pernyataan Ma'ruf mendukung sikap Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mewajibkan sertifikasi siap kawin. Ma'ruf mengatakan, bimbingan pranikah perlu dilakukan agar calon pengantin siap mental dan fisik. Selain itu, pernikahan yang baik juga menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa.

Ma'ruf mengatakan, rumah tangga itu unit terkecil dari masyarakat, dari negara, dari bangsa. Ma'ruf menyebut keluarga adalah miniaturnya sebuah bangsa.

"Kalau rumah tangganya berantakan itu pasti bangsa berantakan," katanya.

Sementara terkait kewajiban sertifikasi bagi calon pengantin, menurut Ma'ruf, masih akan dikaji kembali. Dia menegaskan bahwa sertifikasi penting namun tak lantas calon pengantin yang tak memiliki sertifikasi tak boleh menikah.

"Profesi aja semua sekarang harus disertifikasi. Apalagi menikah yang begitu besarnya, karena itu perlu sertifikasi sehingga orang layak nikah. Bukan berarti yang enggak punya sertifikat enggak boleh nikah, ini menakutkan. Substansinya yang penting," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pasangan yang belum lulus mengikuti bimbingan pranikah atau sertifikasi siap kawin tak boleh menikah. Program bimbingan pranikah diharapkan mulai berlaku 2020.

"Ya sebelum lulus mengikuti pembekalan enggak boleh nikah," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).

Muhadjir mengatakan program sertifikasi siap kawin ini adalah revitalisasi dari program sosialisasi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang ingin menikah. Dia ingin memantapkan program itu dengan melibatkan kementerian terkait.

Menurutnya, kementerian yang dilibatkan dalam menyiapkan program ini antara lain Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (ant/cnn/sin/kat/bls)

Sejalan dengan Kemenag

MENTERI Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, pihaknya mendukung gagasan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tentang kursus pra nikah. Menurutnya, hal itu sejalan dengan program bimbingan perkawinan (bimwin) yang sudah diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag) sejak dua tahun terakhir.

"Bimbingan Perkawinan digelar untuk membekali calon pengantin dalam merespon problem perkawinan dan keluarga. Juga mempersiapkan mereka agar terhindar dari problem perkawinan yang sering terjadi, serta meningkatkan kemampuan mewujudkan keluarga sakinah,” terang Menag Fachrul Razi, Jumat (15/11).

Bimbingan perkawinan ini merupakan revitalisasi dari kursus pranikah beberapa tahun sebelumnya yang dipandang kurang efektif membekali calon pengantin. Untuk bimbingan perkawinan calon pengantin ini, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama juga sudah menerbitkan petunjuk pelaksanaan atau juklaknya. Kegiatan ini dilakukan dengan tatap muka selama dua hari, menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa.

Seperti dilansir dari website Kemenag, materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan ini antara lain terkait pondasi keluarga sakinah, penyiapan psikologi keluarga, manajemen konflik, tata kelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan keluarga, serta mencetak generasi berkualitas.

“Pada tahun 2018, pelaksanaan bimbingan perkawinan menjangkau 125.132 pasangan calon pengantin di 34 provinsi. Tahun ini, sampai Oktober 2019, penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang masuk laporan sudah mencapai 59.291 catin,” jelas Menag Fachrul Razi.

Dia mengakui jangkauan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin memang masih sangat jauh jika dibandingkan dengan rerata peristiwa nikah yang mencapai 2 juta perkawinan dalam setahun.

“Sampai saat ini, Kemenag sudah memiliki 1.928 fasilitator bimbingan perkawinan yang sudah lulus bimbingan teknis. Ini hanya dari unsur penghulu dan penyuluh Kemenag, serta ormas Islam,” terang Fachrul Razi.

“Jika disinergikan dengan penyuluh kesehatan dan psikolog, mungkin akan lebih efektif lagi,” lanjut Menag Fachrul Razi.

Kemenag juga sedang mengembangkan aplikasi bimbingan perkawinan. Aplikasi ini sudah pernah dipresentasikan di forum Kemenko PMK dan disambut positif.

"Kemenko PMK minta agar aplikasi tersebut bisa dikembangkan, tidak hanya digunakan umat Islam, tapi semua agama, juga memuat seluruh informasi yang diperlukan bagi calon pengantin guna membangun keluarga yang sakinah dan sejahtera," ujar Menag Fachrul Razi.

Aplikasi bimbingan perkawinan didesain untuk memberikan layanan bimbingan perkawinan secara online. Melalui aplikasi ini, masyarakat, khususnya catin, dapat mengakses semua informasi tentang perkawinan dan keluarga dari berbagai aspek.

Selain bimbingan perkawinan, lanjut Menag Fachrul Razi, Kemenag juga telah mempersiapkan program transformasi KUA melalui Pusat Layanan Keluarga (Pusaka) Sakinah. Terdapat tiga aspek program Pusaka Sakinah, yaitu penanganan isu-isu perkawinan seperti perceraian, KDRT, dan kawin anak; pengembangan dan pengelolaan jejaring kerja lokal di kecamatan, baik dengan petugas puskesmas, penyuluh KB, tokoh masyarakat, majelis taklim; dan penguatan moderasi beragama berbasis keluarga.

“Dalam lima tahun ke depan, Kemenag menargetkan ada 500 KUA Pusaka Sakinah, atau sedikitnya 1 KUA di tiap kabupaten/kota untuk diproyeksikan menjadi KUA Model dalam pelayanan perkawinan dan keluarga,” tuturnya. (ant/oke/bls)