Minggu, 19 Januari 2020


Koruptor Boleh Maju Pilkada

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 99
Koruptor Boleh Maju Pilkada

JAKARTA, SP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melarang mantan terpidana korupsi maju dalam Pilkada 2020. Namun, dalam Peraturan KPU (KPU) diimbau untuk mengutamakan bukan eks koruptor.

Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik mengatakan, pihaknya saat ini fokus pada tahapan Pilkada yang telah berlangsung. Menurutnya, bila syarat larangan eks koruptor terlalu lama diperdebatkan, maka akan mengganggu tahapan.

"Kita intinya fokus kepada tahapan saja, kalau ini terlalu menjadi dipersoalkan dan lain sebagainya ini kan bisa mengganggu tahapan pencalonan," ujar Evi, Jumat (6/12).

Evi menjelaskan terdapat beberapa syarat bagi calon perseorangan yang berubah. Sehingga PKPU diharuskan untuk cepat disahkan dan peserta Pemilu dapat mengetahui persyaratan yang diberikan.

"Jadi sehingga kita yang paling penting, bagaimana peraturan KPU pencalonan ini cepat bisa keluar dan menjadi pedoman bagi tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah 2020," kata Evi.

"Apalagi dalam aturan KPU ini ada tahapan yang bisa berubah untuk calon perseorangan. Sehingga untuk beberapa substansi untuk calon perseorangan itu kan kita lakukan perubahan tentu ini harus cepat keluar," sambungnya.

Lebih lanjut Evi mengatakan, saat ini pencalonan Pilkada untuk perseorangan telah berjalan sejak 26 Oktober. Tahapan tersebut yaitu pendaftaran hingga penyerahan syarat minimal dukungan.

Evi menuturkan, pihaknya tetap melarang eks napi korupsi maju pilkada, namun hal ini dilakukan melalui imbauan kepada parpol. Dia juga berharap larangan tersebut nantinya dapat dimasukkan dalam UU Pilkada.

"Iya kita berharap itu kan di masukan dalam UU. KPU tetap dalam prinsipnya melarang, ingin melarang napi untuk maju sebagai kepala daerah. Tapi kami minta kepada parpol, untuk mengutamakan yang bukan napi koruptor," ujar Evi.

Diketahui, imbauan untuk mengutamakan calon yang bukan eks koruptor tersebut terdapat dalam Pasal 3A ayat 3 dan 4 PKPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam pasal tersebut KPU meminta parpol untuk mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi dalam seleksi bakal calon kepala daerah. PKPU itu ditetapkan pada 2 Desember 2019.

Dalam Pasal 4 soal persyaratan calon kepala daerah, tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi. Isi Pasal 4 ayat H tersebut masih sama dengan aturan sebelumnya yakni PKPU Nomor 7 tahun 2017 yang hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana.

"Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak," demikian bunyi pasal 4 ayat h tersebut.

Padahal, selama ini KPU terus memperjuangkan larangan bagi eks koruptor untuk mencalonkan diri di Pilkada 2020. Saat rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), KPU bahkan secara langsung mengusulkan larangan itu.

Kendati masih mengakomodasi eks koruptor, KPU menambahkan satu pasal dalam PKPU yang mengimbau partai politik untuk mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi. Aturan itu dituangkan dalam pasal 3A ayat 3 dan 4.

"(3) Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi," demikian bunyi pasal tersebut

"(4) Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi," lanjutnya.

Tak Heran

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengaku tak kaget dengan keputusan KPU. Melihat penolakan dari DPR dan pemerintah selama ini, sekiranya KPU mengatur pun akan mungkin tak berlaku.

"Tidak mengejutkan karena ekosistem politik dan hukum kita tidak menopang pengaturan itu dalam PKPU. Sebab kalau KPU tetap paksakan, maka besar kemungkinan Kemenkumham akan menolak mengundangkan PKPU dalam Berita Negara. Padahal saat ini PKPU sangat dibutuhkan untuk menjadi dasar pengaturan proses pencalonan," ucap Titi.

Titi menyebut KPU menerbitkan PKPU pada 2 Desember itu karena terdesak kebutuhan teknis untuk menyediakan aturan main pencalonan pilkada yang tahapannya sudah dimulai. "Apalagi pengumpulan syarat dukungan sudah dimulai saat ini," tuturnya.

Karena itu, kini nasib Pilkada tergantung pada partai politik yang punya peran dalam mengusung kandidat di Pilkada, meski ada jalur perseorangan.

"Sangat penting suara masyarakat dan media untuk menyoroti sehingga partai menyadari penuh pilihannya tetap mencalonkan mantan napi akan membuat kontroversi dan berisiko terhadap citra partai di mata masyarakat."

Di Pileg 2019, saat KPU melarang eks koruptor nyaleg dan dibatalkan MK, ternyata parpol tetap mencalonkan eks koruptor. Tercatat ada 34 eks koruptor di Pileg 2019.

"Saat itu di DPR RI tidak ada mantan napi, di DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang ada," ucap Titi.

Soal eks narapidana di Pilkada, Perludem dan ICW sedang menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Kostitusi (MK) Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur pencalonan eks napi.

Titi menyebut pihaknya berharap agar ada jeda 10 tahun sejak selesai menjalani masa tahanan hingga dimulainya Pilkada bagi mantan narapidana yang diancam hukuman lima tahun lebih, narapidana yang jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Gugatan itu akan diputus Rabu (11/12). "Uji materi kami soal pencalonan mantan napi akan diputus pada Rabu, 11 Desember 2019 pukul 10.00 WIB. Semoga ada kabar baik,” harapnya.

Rekam Jejak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pentingnya rekam jejak setiap orang yang akan dipilih dalam pemilihan kepala daerah.

"Kalau ditanya bagaimana yang disebutkan politik cerdas berintegritas, itu adalah orang-orang yang memang track record-nya jelas, track record jelas saja nanti orang itu terjadi sesuatu, apalagi tidak jelas," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.

Saut menilai rekam jejak calon kepala daerah sebaiknya memang dicantumkan. Selain itu, dia juga menyoroti soal rekrutmen dan kaderisasi partai untuk pencegahan korupsi.

"Track record itu tentu sesuatu yang baik dong yang harus dicantumkan, tapi itu undang-undang, kami nggak masuk di situ. Tapi kalau ditanya isu pencegahan, itu yang disebut sistem integritas partai politik anda harus jelas, rekrutmen kayak gimana, kaderisasi gimana," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut usul KPU yang melarang eks napi koruptor maju pilkada sebagai konsep kuno. Tito menyebut saat ini Indonesia sudah mulai beralih ke konsep restorative justice, yakni beralih dari pemidanaan dengan teori pembalasan menjadi teori rehabilitasi.

"Terserah rakyat mau pakai konsep mana. Kalau memilih pembalasan, ya balas saja, termasuk dia enggak boleh ngapa-ngapain. Berarti kita kembali ke teori kuno," ujar mantan Kapolri ini.

Perihal ini, ICW menganggap KPU membuat keputusan terburu-buru.

"KPU terburu-buru menurut saya. Pasalnya, Rabu depan merupakan putusan MK tentang boleh atau tidaknya mantan terpidana korupsi menjadi cakada," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz.

Menurut Donal, KPU harusnya menunggu putusan MK terlebih dulu sebelum menerbitkan aturan tersebut. Putusan MK itu nantinya bisa menjadi rujukan untuk menentukan aturan baru.

"Mestinya itu jadi rujukan KPU," ucapnya.(ant/cnn/det/bls)