Rabu, 19 Februari 2020


OTT Wahyu Setiawan oleh KPK, DPR Semprot KPU

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 186
OTT Wahyu Setiawan oleh KPK, DPR Semprot KPU

Grafis Koko

JAKARTA, SP – Kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sebagai ‘mainan’ baru korupsi di penyelenggara pemilihan umum. Selama ini, kasus korupsi di sana hanya berkutat di soal pengadaan barang dan jasa.

Anggota Komisi II DPR RI, Johan Budi menyatakan bahwa dugaan suap yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan merupakan modus baru pidana korupsi yang dilakukan jajaran pemimpin lembaga penyelenggara Pemilu.

"Dulu komisionernya itu bermain di pengadaan barang dan jasa, ternyata ada modus baru. Baru atau sudah lama, baru ketahuan sekarang, saya juga enggak tahu dan ternyata bisa juga dimainkan juga oleh komisioner," kata Johan dalam rapat dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (14/1).

Politikus PDI Perjuangan itu pun sempat menyinggung terkait wajah lemas yang ditampilkan sejumlah komisioner KPU seperti Arief Budiman, Ilham Saputra, serta Evi Novida Ginting Manik sepanjang rapat berlangsung.

Dia meminta komisioner KPU tetap semangat dalam menjalankan tugas usai Wahyu terjaring dalam OTT KPK.

"Arief wajahnya lemas, Ilham, (dan) Evi juga menunduk terus dari tadi. Tetap semangat. Jadi, kejadian kemarin apakah itu musibah atau bencana, cobaan atau hukuman, tidak penting lagi," kata eks Juru Bicara KPK ini.

Dia mengatakan bahwa hal yang perlu digarisbawahi saat ini adalah integritas sebuah instansi memiliki batasan waktu. Menurutnya, seseorang baru diketahui tidak memiliki integritas setelah ditangkap oleh aparat penegak hukum. Itu yang terjadi dengan Wahyu. 

Johan pun menyinggung slogan 'Pemilu Berintegritas' yang biasanya ditampilkan KPU saat memberikan paparan dalam rapat dengan Komisi II DPR.

"Tadi di awal biasanya KPU ada 'Pemilu Berintegritas', kok tadi sudah dihapus?" ucap dia.

Lebih jauh Johan pun mengajak semua pihak untuk menunggu perkembangan penyidikan dari kasus OTT, apakah akan menjerat komisioner KPU lainnya.

"Kita tunggu saja, apakah satu komisioner yang kena atau komisioner yang lain kena juga. Jadi, tidak di sini tempatnya," tuturnya.

Anggota Komisi II Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengatakan bakal sulit bagi KPU untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja mereka. Dia menyebut KPU telah luluh lantak akibat peristiwa tersebut. 

"Menurut saya ini sulit mengembalikan kepercayaan. KPU pusat saja berbuat begitu, ini kan yang tertangkap, bagaimana dengan yang lain-lain," kata Guspardi. 

"Saya berharap bagaimana mengambalikan trust ini," lanjutnya. 

Anggota Fraksi PDI-P, Cornelis meminta KPU segera melakukan penggantian terhadap pihak yang bermasalah di KPU. Menurut dia, KPU harus bersiap-siap maksimal jelang Pilkada 2020. 

"Saya harap pihak yang bermasalah di KPU segera diganti agar tidak mencederai integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020 nanti," kata Cornelis. 

Selanjutnya, adalah anggota Fraksi Gerindra Kamrussamad yang menyatakan prihatin atas kasus dugaan suap yang melibatkan Wahyu dengan politikus PDI-P Harun Masiku. Dia pun mendukung sikap KPU yang tegas menolak putusan dan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang dianggap bertentangan dengan UU Pemilu. 

"Kita tidak mengenal pengadilan umum dalam sengketa Pemilu, apalagi fatwa. Karena itu saya hargai keputusan pleno KPU yang konsisten berpegang teguh terhadap keputusan pleno KPU sebelumnya dengan menetapkan sistem suara terbanyak sebagai anggota DPR terpilih," kata Kamrussamad. 

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arwani Thomafi bertanya seputar mekanisme di internal KPU dalam urusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR. Politikus PPP itu juga berkata bahwa pihaknya ingin tahu langkah-langkah yang akan ditempuh KPU secara konkret agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

"Kami percaya, selama sistem dibentuk dengan baik, akuntabel dan transparan, ada sistem untuk me-reject praktik suap seperti yang terjadi di Wahyu Setiawan," katanya.

Berangkat dari itu, lanjut Arwani, perbaikan dan pembentukan sistem di internal KPU harus segera dilakukan. Menurutnya, pemangku kepentingan Pemilu seperti Bawaslu dan DKPP juga harus aktif.

Bukan Dewa

Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia Tanjung berharap apa yang menimpa Wahyu tidak mempengaruhi pelaksanaan Pilkada 2020. Dia ingin kredibilitas penyelenggara Pemilu harus dijaga.

"Terlepas musibah atau tidak, semua kita punya tanggung jawab untuk bisa memastikan itu tidak ada pengaruhnya terhadap pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Kredibilitas penyelenggaraan Pemilu ini harus kita tetap jaga," kata Doli.

Doli mengatakan institusi penyelenggara Pemilu sering dianggap manusia setengah dewa karena berkaitan dengan proses Pemilu yang menghasilkan pejabat publik. Politikus Golkar itu juga menyinggung soal usulan larangan eks koruptor mencalonkan diri dan mengaitkannya dengan kasus Wahyu Setiawan.

"Maka juga kadang-kadang memang menunjukkan seperti orang-orang setengah dewa. Usulan-usulan kemarin di dalam persyaratan calon pun tidak memungkinkan orang untuk mencalonlan kalau terkena 'musibah'. Tetapi ternyata institusi KPU ini terkena masalah. Oleh karena itu kita juga perlu mendengarkan penjelasan, apa sesungguhnya yang terjadi, kemudian apa sikap dan tindakan dari masing-masing institusi ini terhadap peristiwa kemarin itu," ucap Doli.

Doli berharap kasus yang menjerat Wahyu ini tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. Pasalnya, partisipasi publik pada Pemilu 2019 lalu dinilai cukup tinggi.

"Intinya adalah supaya jangan kelanjutan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilu kemarin yang dinilai cukup sukses itu bisa berpengaruh terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Karena kita punya tantangan kemarin partisipasi publik cukup tinggi dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg itu," ujarnya.

"Masalah Pilkada ini kami minta partisipasi publik yang tinggi itu bisa meningkat atau minimal sama. Oleh karena itu kita punya kepentingan untuk menjaga itu semua," pungkasnya.

Jawaban KPU

Ketua KPU Arief Budiman menegaskan tidak ada anggota KPU lain yang terlibat dalam suap pergantian antar waktu (PAW) calon legislatif PDIP terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan. Hal tersebut menjawab peringatan anggota Fraksi PDIP Johan Budi dalam rapat di Komisi II DPR.

"Sampai hari ini kan enggak ada dan kami sudah sampaikan ke publik ke KPK juga gimana kami ambil keputusan untuk hal ini. Yang kemudian disangkakan menjadi perkara kepada Pak Wahyu Setiawan," ujar Arief.

Dia santai menanggapi tudingan Johan Budi. Mantan Jubir KPK itu mengingatkan bisa saja anggota KPU lain terlibat rasuah. Arief menegaskan, kalau memang ada yang terlibat silakan ditangkap.

"Kalau tidak terlibat jangan dikait-kaitkan, tapi kalau ada yang terlibat silakan ditangkap. Gitu saja," ucapnya.

Arief menegaskan, masalah PAW sudah selesai dalam pleno beberapa waktu lalu. KPU memutuskan tidak dapat memproses permintaan PDIP untuk mengganti Riezky Aprilia dengan Harun Masiku. Di luar proses itu, Arief menegaskan sudah di luar kontrol KPU.

"Dalam surat kami kan sudah jelas bahwa kami sudah menetapkan, dan bahwa kami tidak dapat memproses usulan ini. Itu saja," ucapnya.

KPU, akan lebih hati-hati dan detail dalam proses pengambilan keputusan di masa depan. Dia mengatakan, selama ini KPU mengambil keputusan sesuai prosedur dan diambil dalam pleno yang jumlahnya sudah kuorum.

"Ya mungkin proses-proses pengambilan kebijakan harus dilakukan lebih detil. Ada yang menekan atau tidak," kata dia.

Disidang DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. 

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DKPP, Muhammad menyampaikan pihaknya tetap menggelar sidang tersebut karena dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Wahyu terjadi saat yang bersangkut masih menjabat sebagai Komisioner KPU.

"Peradilan etik ini tetap jalan, tetap menilai karena kejadian itu terjadi pada saat ia (Wahyu) menjadi komisioner aktif," kata Muhammad.

Dia menerangkan bahwa status Wahyu masih Komisioner KPU selama surat keputusan (SK) pemberhentian dari Presiden Joko Widodo belum diterbitkan. Saat sidang nanti, lanjutnya, status Wahyu Setiawan juga masih Komisoner KPU.

"Dia baru mengundurkan diri berdasarkan informasi yang kita lihat di media," ucap Muhammad.

Muhammad pun menyampaikan bahwa pihaknya tidak bisa menolak bila ada laporan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu. Kasus Wahyu, katanya pun sudah memenuhi syarat untuk digelar sidang etik.

"Jadi pelaporan itu diatur dalam undang-undang siapa saja masyarakat peserta Pemilu pemantau, kita dalam posisi tidak bisa menolak laporan," ucapnya.

Sebelumnya, Bawaslu melaporkan Wahyu ke DKPP setelah Komisioner KPU itu ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan PAW anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

"Terkait dugaan pelanggaran kode etik ini, kami sepakat melaporkannya ke DKPP," ujar Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (10/1).

Dia menyampaikan, pelaporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik. Menurutnya, terdap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Wahyu terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. (ant/cnn/det/mer/bls)