Rabu, 23 Oktober 2019


Zulfadli Ditangkap di Depok

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 17793
Zulfadli Ditangkap di Depok

GIRING – Tim Kejari Pontianak menggiring terpidana korupsi bansos KONI Kalbar, Zulfadli ke Lapas kelas II A Pontianak, Rabu (19/6). Sehari sebelumnya, dia diciduk di kediamannya di Jawa Barat.

PONTIANAK, SP - Terpidana korupsi dana bantuan sosial KONI Kalimantan Barat 2007-2008, Zulfadli ditangkap jajaran Kejaksaan Negeri Pontianak di Jawa Barat, Selasa (18/6). Dia diciduk di kediamannya, perumahan Raffles Hills Blok 03 Nomor 16, Depok, Jawa Barat. 

Penangkapan itu langsung dipimpin Kasi Pidana Khusus Kejari Pontianak, Juliantoro dibantu anggota Polda Metro Jaya. Usai ditangkap, terpidana dibawa ke Kejari Jakarta untuk menandatangani berkas dan dokumen administrasi penangkapan.

Rabu (19/6) pukul 05.50 WIB, terpidana diterbangkan dari Jakarta menuju Pontianak. Tiba pukul 07.15, dia langsung digiring ke Lapas kelas II A Pontianak. 

Zulfadli terlihat hanya mengenakan baju kaos berkerah dan celana panjang hitam saat turun dari mobil. Dengan menutup wajah menggunakan tangannya, dia masuk lapas. Tak satu kata pun dilontarkan saat ditanyai media.

Dalam penangkapan ini, tim mengintai Zulfadli satu minggu lebih. Memastikan tempat tinggal politisi Golkar tersebut. 
"Dari pengintaian, kami berhasil mendapatkan terpidana berada di rumahnya. Ditangkap sekitar jam dua siang, pada Selasa 18 Juni," kata Juliantoro, Rabu (19/6).

Kini, mantan ketua DPRD Provinsi Kalbar ini, mendekam di Lapas Kelas II A Pontianak untuk menjalani hukuman yang telah diputuskan Mahkamah Agung (MA). Dalam keputusannya, Zulfadli terbukti sah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) secara bersama-sama. 

"Dalam putusan itu, terpidana dijatuhi vonis pidana penjara selama delapan tahun. Dan pidana denda sebesar Rp200  juta, subsider enam bulan kurungan," ungkapnya. 

Zulfadli turut dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp11.225.000.000, dikompensasi dengan uang sebesar Rp8.250.000.000 yang sebelumnya telah dibayarnya dan dititipkan ke Bank Kalbar. 

Namun, ketika Kejari Pontianak mempertanyakan pembayaran dan penitipan uang tersebut. Pasalnya, terpidana tidak bisa menunjukkan bukti. 

"Saat kami tanya bukti pembayaran dan penitipan, terpidana tidak bisa menunjukkan," terangnya. 

Sepanjang tidak bisa menunjukan bukti penyerahan penitipan uang di Bank Kalbar, pihaknya tetap menganggap kerugian negara yang harus dibayar sebesar Rp11,2 miliar. Jika tidak dibayarkan dalam satu bulan, harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti itu. 

"Untuk aset-aset terdakwa, saat ini sedang kami lacak dalam rangka pengembalian kerugian negara," tutupnya. 
Kepala Lembaga Permasyarakartan (Lapas) Kelas II A Pontianak, Farhan Hidayat menerangkan Zulfadli akan menempati kamar di blok A yang merupakan blok khusus bagi terpidana tipikor dan lansia yang berisi tujuh hingga sembilan orang. Dia meyakinkan, tak akan ada perlakuan istimewa.

"Kita perlakukan sama dengan tahanan lain, yang jelas hak-hak, kewajiban dan larangan kita ikuti sesuai dengan peraturan yang ada," tegasnya. 

Zulfadli merupakan terpidana perkara tipikor dana bantuan sosial Setda Provinsi Kalimantan Barat yang dialokasikan ke KONI Provinsi Kalbar tahun 2006-2009 sebesar Rp15.242.552.838 dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak Rp5.000.000.000.

Dia terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Dan merugikan negara Rp20.000.000.000 lebih. 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak lewat keputusan nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN-PTK tanggal 13 April 2017 menjatuhi Zulfadli hukuman pidana penjara selama delapan tahun serta pidana denda sebesar Rp200 juta. Dia turut dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp11.225.000.000. 

Tuntutan itu merupakan putusan kasasi Mahkaman Agung (MA) dari pemohon Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak. Setelah sebelumnya, dalam pengadilan Tipikor di pengadilan Tinggi Kalbar, Zulfadhli hanya divonis satu tahun penjara, dan denda sebesar Rp100 juta, subsider tiga bulan. Setelah diputuskan vonis, Zulfadhli tidak menjalani hukuman karena dia mengajukan banding. Pada tingkat kasasi, dia malah dihukum lebih berat. (sms/bls)