Rabu, 23 Oktober 2019


TKI Tewas di KJRI Serawak

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 244
TKI Tewas di KJRI Serawak

ilustrasi

PONTIANAK, SP – Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditampung sementara di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching Sarawak, Malaysia tewas gantung diri di sampung Kantor KJRI, Kamis (19/9) subuh. Korban diduga bunuh diri.  

Seseorang yang pernah tinggal di KJRI, IR mengungkapkan bahwa pelayanan terhadap TKI di KJRI asal-asalan. Kantor KJRI bertingkat yang tadinya untuk penginapan TKI dan TKW, berubah peruntukannya. TKI dilarang tidur di Kantor KJRI dan dialihkan ke emperan kantor. Jika hujan, mereka akan terkena rembesan air.  

Menurut sumber Suara Pemred yang tidak ingin disebutkan namanya, korban berkelamin laki-laki yang bunuh diri itu merupakan warga Brebes, Jawa Tengah. Korban terlihat di KJRI sekitar tiga atau empat hari belakangan.
 

Sebetulnya, TKI laki-laki yang ditampung sementara di KJRI ini ada empat orang. Tiga TKI lainnya tengah mengurus berkas perpanjangan paspor. Pada hari kejadian, proses perpanjangan paspor tersebut telah selesai. Sementara korban sendiri berstatus TKI yang bermasalah.  

“Prosesnya tiga hari memang untuk perpanjangan paspor dan hari Kamis (19/9)) sudah selesai. Kalau yang itu (korban meninggal) memang agak beda. Dia TKI bermasalah sekitar tiga atau empat hari di sana (KJRI),” kata dia.  

Sumber itu mengatakan tidak mengetahui pasti alasan korban bunuh diri. Yang jelas, pihak KJRI di Kuching Sarawak telah berkoordinasi dengan Polres Brebes Jawa Tengah untuk memulangkan mayat korban.   

"Tapi kayaknya di sana (KJRI) silent (diam). Di tempat korban bunuh diri itupun tidak ada garis polisi," katanya. 
 

Saat dikonfirmasi, Kasi Perlindungan BP3TKI Pontianak, Andi Kusuma Irfandi mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut. Begitu juga dengan Dinas Sosial Provinsi Kalbar, Kadis Provinsi Kalbar, Yulie Marhein dan Kasi Tuna Sosial Dinsos Kalbar, Abdillah mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut.   

"Sampai saat ini belum ada berita. Biasanya kalau terkait TKI kami diinformasikan," ujar Abdullah melalui pesan whatsapp kepada Suara Pemred, Jumat (20/9). 
 

Pelayanan Bermasalah
 

Dalam menampung sementara atau rumah transit bagi TKI sebelum dipulangkan ke Indonesia, baik TKI yang bermasalah atau yang ingin memperpanjang paspor keimigrasiannya, KJRI di Kuching Sarawak, Malaysia menyediakan satu gedung bertingkat atau shelter untuk memberikan pelayanan, utamanya untuk penginapan.   

Namun, pelayanan shelter ini diduga tak memberikan pelayanan yang baik. Seperti disebutkan pada bagian awal, shelter yang sebelumnya dihuni seluruh TKI maupun TKW,  telah berubah aturan. TKI laki-laki tidak diperbolehkan lagi menginap di sana dan diarahkan tinggal di lingkungan KJRI.   

"Jadi, kita tidurnya di emperan lingkungan KJRI. Katanya sih kita (TKI) tidak boleh keluar dari lingkungan itu. Jadi, tempat tinggal kita itu seadanya," kata IR yang pada 2019 ini pernah tinggal di KJRI saat dihubungi Suara Pemred, Jumat (20/9)
  Dirinya tidak mengetahui secara pasti mengenai aturan tersebut.  

"Kata petugas, kami dialihkan (tinggal dan tidur) ke lingkungan (emperan) KJRI karena di situ ada petugas security 24 jam," ujarnya.   

Dirinya mengaku menginap di KJRI Serawak sekitar dua mingguan dengan 20 orang TKI lainnya. Selama menginap di sana, seluruh TKI harus pandai-pandai mencari tempat yang aman, terutama saat malam dan saat hujan.  

Saat hujan, kata dia, air akan merembes ke emperan yang dijadikan tempat tidur. Barang-barang otomatis akan lembab, apalagi jika hujan di malam hari.   

Meskipun merasa risih dengan kondisi itu, para TKI tidak punya pilihan untuk mencari tempat menginap.   

"Sebenarnya risih, tapi mau bagaimana lagi. Kita tidak punya pilihan tempat lagi, mendingan di situ. Jadi kalau hujan, kita nyari tempat yang agak tinggi lagi. Kita berbagi tempat (dengan TKI lain)," katanya.   

"Tapi yang kasihan kalau ada yang lagi sakit," katanya.   IR merupakan warga Pekalongan, Jawa Tengah. Dirinya berangkat dari kampung halaman seorang diri. Sesampainya di Kuching, dirinya ditawari bekerja proyek dengan gaji sebesar Rp60 per harinya.   

Sayangnya, pada bulan pertama saja gaji diterimanya. Masuk pada bulan kedua hingga kelima, gaji tersebut justru tak didapatkan.   

"Akhirnya saya melarikan diri. Niat pengen cari pekerjaan lain. Tapi saya telantar, akhirnya saya inisiatif cari tempat yang bisa saya berlindung. Karena setiap negara itukan pasti ada tempat perlindungan bagi warga negaranya," ungkapnya.   

Setelah dua minggu menginap di emperan KJRI, akhirnya ia pulang ke kampung halaman. (sms/bah)

Perhatikan Hak Dasar

Pengamat Sosial Universitas Tanjungpura, Erma Rahmaniah mengatakan hal ini merupakan pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pelayanan di KJRI.   

Selain harus mempertimbangkan keselamatan TKI, pemerintah juga harus mempertimbangkan hak asasi manusia, terutama kebutuhan dasar para TKI. Misalnya hak mendapat tempat tinggal yang layak dan aman, hak mendapatkan makanan, hak beribadah, pelayanan kesehatan psikis dan fisik.  

Bahkan, jika mungkin hak mendapatkn pendidikan vokasi sebagai upaya penguatan kapasitas TKI.    

"Mereka yang di shelter itu kebanyakan mengalami kekerasan fisik, seksual, korban penipuan dan perdagangan orang. Tentu mereka mendapatkan trauma psikis yang beragam levelnya. Negara tentu perlu mengupayakan trauma healing untuk meredam beban psikis dan trauma mereka," tegasnya.  

Dia menilai jika hunian TKI saja terkesan tidak layak, maka bagaimana nasib TKI untuk mendapatkan kebutuhan dasar dan trauma healing dan lain sebagainya tersebut. 
 

"Saran saya silakan laporkan ini kepada Ombudsmen RI agar pelayanan yang serba minim ini dapat dikritisi dan diatasi," tuturnya. (sms/bah)