Senin, 09 Desember 2019


'Jendela Tamu' Kejati Kalbar Dilirik Kemenpan RB

Editor:

K Balasa

    |     Pembaca: 1103
'Jendela Tamu' Kejati Kalbar Dilirik Kemenpan RB

Kajati Kalbar memberikan penjelasan soal inovasi 'Jendela Tamu'.

PONTIANAK, SP – Dalam perjalanan menuju zona intregritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Jendala Tamu menjadi salah satu unit pelayanan masyarakat di Kejaksaan Negeri Pontianak yang paling disorot oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). 

Unit pelayanan ini dinilai menjadi terobosan baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terutama bagi pihak ketiga atau stakeholder lain yang ingin berkonsultasi dengan aparatur di Kejari Pontianak. 

Selain sebagai unit pelayanan, Jendela Tamu ini juga menjadi kontrol intensitas pertemuan antara Jaksa di Kejari Pontianak dan pihak ketiga, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Analisis Kebijakan Pratama Kemenpan RB, Novan Karisma Sarinti mengatakan Jendela Tamu memberi batasan pertemuan antara jaksa dan pihak ketiga. Maksudnya, masyarakat yang sedang berurusan dengan Kejari Pontianak, tidak akan bertemu langsung dengan jaksa melainkan hanya melalui video konference. 

“Karena jika sering ketemu akan terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pungli, gratifikasi dan lain sebagainya,” terangnya, Jumat (8/11).


Secara pribadi, dia mengatakan unit pelayanan masyarakat semacam itu menjadi kontrol pengawasan yang sangat baik. Pasalnya, dalam menuju zona intregritas, hal yang paling ditekankan adalah pengawasan tetapi tidak meninggalkan substansi pelayanan yang mendekatkan kepada masyarakat. 

“Hal ini sangat bagus, karena selama ini selalu muncul stigma-stigma di masyarakat pasti ada permasalahan (jika berhadapan dengan Kejaksaan). Jadi kita meminta hal tersebut disingkirkan sebab Kejari sudah memberikan pelayanan yang lebih baik, sangat-sangat berkualitas kepada masyarakat,” jelasnya.

Kata dia, hasil penilaian ini akan dirapatkan secara internal di Kemenpan RB untuk kemudian dibandingkan dengan hasil penilaian Kejari di seluruh Indonesia guna mendapatkan sisi pelayanan dan pengawasan terbaik sebelum akhirnya dikirim ke Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI. 

KPK dan Ombudsman juga akan menilai kembali. Jika terdapat catatan-catatan khusus, maka kedua pihak akan menginformasikan ke Kemenpan RB sebelum diumumkan Kejari mana yang berhak mendapatkan WBK dan WBBM sebelum tanggal 10 Desember 2019 yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi. 

“Jadi masih ada beberapa step-step (langkah) yang tidak hanya Kemenpan RB saja tapi juga ada KPK dan Ombudsman,” terangnya. 

Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, Agus Sahat Lumban Gaol mengatakan unit pelayanan masyarakat yang diberi nama Jendela Tamu itu sudah berjalan efektif sejak enam bulan terakhir. Pelayanan ini sengaja dilakukan agar masyarakat dapat pelayanan terbaik di Kejari Pontianak. Di lain sisi, juga akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. 

“Jadi di Jendela Tamu kami menyediakan fasilitas ketika pihak ketiga ingin bertemu dengan jaksa tidak boleh bertemu secara langsung. Jadi harus melalui semacam video konference,” kata dia. 

Selain itu, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ada dua hal tegas yang harus dimiliki jajarannya. Di antaranya berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan kedua harus memiliki mental perubahan yang meliputi sikap dan pola pikir untuk menjauhi korupsi. (sms)


  •