Senin, 09 Desember 2019


Polda Kalbar Minta Pertanggungjawaban KPK

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 8958
Polda Kalbar Minta Pertanggungjawaban KPK

PONTIANAK, SP – Polda Kalbar meminta pertanggungjawaban Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) terkait pernyataannya dalam sidang empat terdakwa kasus suap Bupati Bengkayang, kemarin. Saat itu, JPU KPK, Feby menyebut uang yang diterima Gidot untuk mengurus kasus yang ditangani oleh Polda Kalbar.

Polda Kalbar meminta ucapan itu dibuktikan. Jika tidak terbukti kebenarannya, maka Polda Kalbar meminta KPK untuk memproses pernyataan tersebut.

“Terkait pernyataan Pak Gidot yang disampaikan oleh JPU saat sidang perdana kasus OTT KPK, kita persilakan penyidik KPK untuk mendalami sejauh mana kebenaran pengakuan tersebut, dan apabila tidak ada bukti yang kuat untuk pernyataan itu, maka kami minta diproses karena sudah memberikan keterangan yang tidak benar,” tegas Kabid Humas Polda Kalbar, Kombespol Donny Charles Go, Selasa (19/11).

Donny sangat menyayangkan pernyataan JPU KPK tersebut. Sebab menurutnya, pernyataan itu merupakan keterangan sepihak yang seharusnya dikuatkan dengan bukti atau keterangan lain, sebelum disampaikan kepada publik.

Tak hanya itu, Donny juga menilai dengan adanya pernyataan tersebut mencederai profesionalitas penyidik Polda Kalbar.

“Kami (Polda Kalbar) tidak mengikuti proses persidangannya, namun akan lebih baik apabila pengakuan sepihak ini jangan dulu sebarluaskan, karena menciderai profesionalisme penyidik yang sudah berusaha maksimal dalam bekerja. Jelas ini dapat menyudutkan Polda Kalbar,” ujarnya.

Berkaitan dengan kasus Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tersebut, Polda Kalbar telah menetapkan dua tersangka berinisial BB dan RI. Sementara saksi yang telah diperiksa jumlahnya sebanyak 176 saksi.

“Kasus korupsi Bansus BKAD Kabupaten Bengkayang statusnya sudah pada tingkat penyidikan. Ditreskrimsus juga sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini dan berpeluang jumlah tersangka akan bertambah,” kata Donny.

Namun ketika dikonfirmasi kembali, Donny tidak menjelaskan secara rinci jabatan dan kapan penetapan tersangka tersebut dilakukan.

“Punya peranan masing-masing sesuai jabatannya. Sementara itu dulu datanya,” katanya.

Dari total perhitungan PKN (Penghitungan Kekayaan Negara) oleh BPK RI, besaran perkara Bansus Desa itu mencapai Rp19 Miliar. Polda Kalbar berhasil menyelamatkan Rp9 Miliar. Proses penghitungan kerugian negara tersebut memakan waktu 18 bulan.

“Yang bikin lama adalah proses penghitungan kerugian negara. Dimintakan suratnya Maret 2018, selesainya 8 November 2019, 18 bulan lebih,” tambahnya.

Mantan Kapolres Sanggau meminta masyarakat tak meragukan integritas kepolisian dalam proses penanganan perkara. Menurutnya, Polri saat ini sedang gencar berbenah diri dan meninggalkan budaya yang dapat merusak citra.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebutkan para terdakwa kasus korupsi Bengkayang telah memberikan uang atas permintaan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot dengan total sebesar Rp340 juta melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkayang, Aleksius yang akan dipergunakan untuk mengurus kasus dugaan korupsi terkait dana bantuan khusus desa yang saat ini ditangani oleh penyidik Polda Kalbar.

Hal itu terungkap dalam sidang dakwaan empat terdakwa dari pihak swasta yakni Direktur Utama CV Banjar Raya Utama Rodi, Direktur Utama CV Tajur Rasak Pandus, Direktur Utama CV Menyala Bun Si Fat alias Alut dan Yosef Ateng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak, Senin (18/11).

"Keempatnya didakwa KPK telah memberikan uang kepada Bupati Bengkayang, Kadis PUPR, yang berkaitan dengan kewenangannya Bupati Bengkayang dalam menetapkan anggaran APBD-P Tahun Anggaran 2019 di PUPR, dan kewenangannya Aleksius  untuk menetapkan pemenang proyek PPPL (Pekerjaan Proyek Pengadaan Langsung). Jumlahnya bervariasi, namun totalnya Rp340 juta. Dan uang itu menurut bukti-bukti di penyidikan, dipergunakan untuk mengurus kasusnya (Gidot) yang ditangani di Polda," ujar Jaksa Penuntut Umum KPK, Feby D.

Kasus yang dimaksud Feby adalah dugaan korupsi penyaluran dana bantuan khusus desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada kepala desa di wilayah Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dengan total Rp20 miliar. Penggelontoran bantuan ini telah diusut Polda Kalbar sejak 2018 lalu.

Namun, Feby tidak menjelaskan secara rinci, uang tersebut untuk mengurus apa dan siapa. Sebab, kata dia, pihaknya belum mendalami dan tidak masuk dalam ranah yang saat ini ditangani.

"Kami tidak mendalami kasus itu (bansus), tapi pihak Polda Kalbar yang menangani bantuan keuangan di Bengkayang, ranahnya kami tidak sampai di situ. Kami hanya menyidik dan menuntut perbuatan mereka. Yang apakah permintaan Bupati Bengkayang itu untuk mengurus kasusnya di Polda atau tidak, nanti kita lihat dari persidangan saja nanti," ujarnya.

"Kita pun masih bertanya apa sih maksud dari 'mengurus' itu. Dan itu memang keterangan terdakwa Gidot sendiri, inti benar-tidaknya di persidangan nanti," tambahnya ketika dipertegas Suara Pemred.

KPK Panggil

Terpisah, Selasa (19/11), KPK memanggil Sekda Bengkayang, Obaja dalam penyidikan kasus suap Gidot.

"Penyidik hari ini diagendakan memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang Obaja sebagai saksi untuk tersangka SG terkait tindak pidana korupsi suap proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Tahun 2019," ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Selain itu, KPK juga memanggil empat saksi lainnya untuk tersangka Suryadman, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bengkayang Pinus Samsudin, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang Marsindi, Sekretaris BPKAD Bengkayang Theresia Heni Koesdaryanti, dan inspektur pada Inspektorat Bengkayang Simon.

KPK total telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai penerima suap, yakni Suryadman dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius (AKS). Sedangkan sebagai pemberi suap, yaitu unsur swasta masing-masing Rodi (RD), Yosef (YF), Bun Si Fat (BF), Nelly Margaretha (NM), dan Pandus (PS). (ant/sms/bls)