Rabu, 19 Februari 2020


Kolaborasi Jurnalis Perempuan-PPMN, Dorong Kepemimpinan Perempuan yang Berdaya

Editor:

Shella Rimang

    |     Pembaca: 207
Kolaborasi Jurnalis Perempuan-PPMN, Dorong Kepemimpinan Perempuan yang Berdaya

MENJELASKAN - Salah satu narasumber sedang menjelaskan materi kepada peserta FGD, di DPRD Kota Pontianak, Sabtu (25/1). IST

PONTIANAK, SP – Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) bekerja sama dengan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara dan Citradaya Nita menggelar Focus Group Discussion bertajuk ‘Perempuan Dalam Kepemimpinan’, Sabtu (25/1).

Dihadiri puluhan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis perempuan, influencer, youtuber, hingga jurnalis, diskusi ini, bertujuan membuka wawasan peserta dalam hal kepemimpinan perempuan

Direktur Lembaga Gemawan, Laili Khairnur mengatakan, kepemimpinan perempuan tidak hanya dilihat dari sisi elitis semata, misalnya sekelas pejabat publik, anggota dewan atau pemimpin perusahaan, badan publik lainnya. 

“Namun yang diprioritaskan saat ini adalah kepemimpinan yang berorientasi pada pemberdayaan. Misal yang dilakukan oleh kader atau local leader, Community Organizer maupun istilah lain yang digunakan di level grass root,” ujarnya.

Ia menilai, potensi dan peran kepemimpinan perempuan sangat besar untuk saat ini dan masa mendatang di dalam seluruh bidang. 

Secara umum, kata dia, kepemimpinan perempuan berbeda dengan kepemimpinan laki-laki.  

Adapun ciri kepemimpinan perempuan adalah kooperatif, berorientasi pada kesejahteraan, dan cenderung kolektif atau partisipatif. Sementara model kepemimpinan normatif laki-laki yang cenderung kompetitif, berorientasi pada kekuasaan dan terpusat.

“Perempuan cenderung memakai kepemimpinan transformasi, memotivasi orang lain dengan mentransformasi minat diri mereka menjadi tujuan organisasi. Sementara laki-laki cenderung memakai gaya yang langsung, serta perintah dan kendali. Laki-laki mengandalkan otoritas posisi resmi untuk berpengaruh,” jelasnya. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur PPSW Borneo, Reny Hidjazie. Katanya, kepemimpinan bagi seorang perempuan tidak hanya terletak pada posisi formal yang dicapai. 

Menurutnya, ada banyak posisi-posisi informal yang dapat dimaksimalkan oleh perempuan agar dapat berdaya. Sehingga siapa saja yang mampu menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan untuk satu tujuan, boleh dikatakan sebagai pemimpin.

“Jadi, yang perlu kita ingat adalah kepemimpinan bukan terletak pada posisi atau tempat formal,” tuturnya. 

Di tempat yang sama, anggota DPRD Kota Pontianak, Beby Nailufa mengatakan, untuk mengoptimalkan peran serta perempuan, serta membina jiwa kepemimpinannya, harus dimulai dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas perempuan. 

Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong pemerintah supaya memberikan perhatian penuh pada pembangunan manusia, terutama bagi ibu dan anak.

“Dalam hal pemberdayaan perempuan, kami terus ingatkan pemerintah supaya tidak hanya sekedar membangun fisik, tapi juga nonfisik,” katanya.

Ia melanjutkan, jumlah perempuan yang duduk di DPRD Kota Pontianak saat ini, juga masih minim. Sedikit banyak, hal ini dinilai menjadi tantangan baginya saat akan mengusulkan kebijakan yang bersinggungan dengan perempuan. (ril)


  •