Rabu, 19 Februari 2020


Warkshop Profil Perdagangan Orang di Perbatasan Kalbar Digelar

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 170
Warkshop Profil Perdagangan Orang di Perbatasan Kalbar Digelar

WARKSHOP – Suasana workshop profil perdagangan orang pada perbatasan Kalimantan Barat di Hotel Aston Pontianak, Kamis (16/1).

SAMBAS, SP - Wakil Bupati Sambas, Hairiah menghadiri workshop profil perdagangan orang pada perbatasan Kalimantan Barat.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aston Pontianak, Kamis (16/1) ini diselenggarakan oleh International Organization Of Migration (IOM), bekerjasama dengan tim peneliti Fakultas Hukum UGM yang juga menyoroti kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Sambas. 

Acara yang dibuka oleh lembaga National Programme Coordinator Counter Trafficking And Labour Migration (CTLM)  IOM Indonesia, Among Pundhi Resi ini juga dihadiri Deputi perlindungan BPN2TKI Dr Anjar Prihatoro Budi Winarso, Kemen PPA, Kemenko PMK, Instansi Vertikal, Pemkab Sambas, Nunukan Provinsi Kaltara, Kapuas Hulu, Sanggau, Pemprov Kalbar, NGO.

Peneliti dari tim Fakultas UGM, Sri Wiyanti Eddyono menyatakan bahwa persoalan perdagangan orang banyak ditemukan di empat daerah lokus penelitian di perbatasan Kalimantan.

"Sehingga terpetakan profil perdagangan orang di perbatasan yang banyak dijumpai di Kalimantan di antaranya Sambas, Nunukan, Kapuas Hulu, dan Sanggau," ungkapnya.

Kasus perdagangan orang yang terjadi di empat wilayah tersebut dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja.

"Kemudian perbedaan pengetahuan dan pemahaman tentang perdagangan orang di level pemerintahan dan penyusun kebijakan di empat wilayah tersebut juga menjadi faktor penting," jelasnya.

Sementara Wakil Bupati Sambas, Hairiah mengungkapkan perlu ditingkatkan sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan TPPO, terutama dari sisi pembiayaan dari pemerintah pusat untuk daerah perbatasan yang rawan tindak TPPO.

"Perlu juga peningkatan kompetensi Pekerja Buruh Migran (PMI) yang akan diberangkatkan dan terakhir keterlibatan kelompok masyarakat dalam penanganan PMI non prosesural dan PMI korban TPPO," pungkasnya. (noi/bah)