Rabu, 23 Oktober 2019


BPBD Minta Peran Desa Anggarkan Bidang Bencana

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 94
BPBD Minta Peran Desa Anggarkan Bidang Bencana

BANJIR - Salah satu pemandangan saat banjir yang menimpa salah satu desa di Kecamatan Belitang Hulu. BPBD Kabupaten Sekadau mengaku telah memetakan sejumlah daerah yang rawan bencana, khususnya bencana banjir yang kerap melanda dalam beberapa tahun terakh

SEKADAU, SP – Daerah-daerah yang berada di bantaran sungai merupakan wilayah rawan terhadap bencana banjir. Wilayah-wilayah tersebut tersebar di tujuh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau.

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau, Afronius Akim Sehan menuturkan, daerah rawan banjir berada di wilayah yang berada di bantaran sungai. Ia mengatakan, wilayah tersebut berada di Kecamatan Belitang Hulu, Belitang, Belitang Hilir, Nanga Mahap, Nanga Taman, Sekadau Hulu dan Sekadau Hilir.

“Wilayah-wilayah rawan itu berada di bantaran sungai. Daerah-daerahnya tidak berubah-ubah dan berada di tujuh Kecamatan di Sekadau,” ujarnya, Senin (17/6)

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan untuk daerah-daerah rawan bencana. Hal itu dilakukan agar dapat dilakukan pencegahan dini untuk antisipasi bencana seperti banjir.

“Selain itu, dari hasil pemetaan wilayah rawan bencana itu masyarakat juga mengetahuinya. Sehingga, masyarakat juga ikut mengantisipasinya,” ucapnya.

Masyarakat juga diharapkan, tidak membangun bangunan fisik di wilayah yang rawan bencana. Afron mengimbau masyarakat untuk mencari alternatif lain membangun rumah, lahan pertania dan perkebunan tidak berada di wilayah rawan banjir.

“Kami juga berharap peran aktif pemerintah desa untuk turut serta dalam melakukan pencegahan maupun penanggulangan bencana. Desa bisa menganggarkannya melalui APBDes,” pungkasnya. 

Sementara itu,  Kepala Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir, Abdul Hamid mengatakan,  pihaknya telah menganggarkan untuk penanganan bencana sejsk dari tahun 2017 lalu, hal itu merupakan persiapan dalam menghadapi bencana di desanya. 

"Kita sudah anggarkan untuk bencana sudah dari tahun 2017 lalu hingga tahun ini 2019, hal ini dilakukan kita karena mengantisipasi bencana alam atau bencana kebakaran di pemukiman warga," terang Abdul Hamid. 

Menurut Hamid, pihaknya akan berkomitmen untuk terus menganggarkan dan menyiapkan dana bidang bencana, karena kata dia,  sesuai aturan juga desa wajib antisipasi dan waspada terkait keadaan yang tak terduga di desanya.  

"Jadi kita dukung apa yang telah dihimbau oleh BPBD Sekadau untuk menganggarkan setiap tahunnya, "pungkasnya. (akh/nak) 

Pertimbangkan Izin Sektor Perkebunan

Salah satu warga asal Kecamatan Nanga Mahap, Ari menuturkan saat ini wilayah Kecamatan Nanga Mahap sangat rentan terdampak bencana banjir. Padahal dulu kata Ari bajir cukup jarang, meskipun sangat umum di musim penghujan namun dampaknya tidak terlalu dirasakan karena banjirnya alami.

“Kalau sekarang banjir yang sering terjadi mungkin lebih karena faktor hutan yang mulai berkurang sehingga dampaknya juga sangat dirasakan. Terlebih pada saat musim hujan seperti sekarang, banjir sangat mudah datang,” tuturnya, Senin (17/6).

Ia mensinyalir mulai mulai merebaknya kehadiran sektor perkebunan di wilayah Kecamatan Nanga Mahap menjadi salah satu sumber yang menyebabkan daerah tersebut mudah diserang banjir.

“Ini tentu ada korelasinya, hutan-hutan mulai berkurang cukup signifikan dan akibatnya banjir juga mudah terjadi saat musim hujan,” ucapnya.

Ari berharap, Pemerintah Kabupaten bisa mempertimbangkan dampak lingkungan dan memperhatikan kondisi kewilayahan suatu daerah sebelum memberikan izin kepada pihak perkebunan untuk membuka lahan yanga da disekitar tempat tersebut.

“Harus ada kajian dampaknya oleh pemerintah, itu penting demi tetap menjaga keseimbangan alam,” katanya.

Meski demikian dirinya mengatakan tidak anti dengan kehadiran perusahaan perkebunan, karena bagaimanapun menurut Ari dengan adanya perkebunan juga sedikit banyak berdampak pada perkembangan suatu wilayah.

“Suatu wilayah bisa terbuka dengan hadirnya sektor perkebunan, seperti akses jalan yang tadinya sulit jadi sedikit mudah. Mobil-mobilnya yang tidak bisa masuk ke desa sekarang jadi bisa. Namun kita tetap meminta pemerintah mempertimbangkan banyak hal sebelum memberi izin kepada perusahaan perkebunan,” tekannya. (akh/nak)