Rabu, 23 Oktober 2019


Perwako Singkawang tentang Berobat Gratis Dicabut

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 952
Perwako Singkawang tentang Berobat Gratis Dicabut

ILUSTRASI- (jamsosindonesia.com)

SINGKAWANG, SP - Pemkot Singkawang per tanggal 1 Januari 2016 ternyata telah menghentikan Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang Berobat Gratis. Pasalnya, perwako ini dinilai tidak tepat sasaran karena  banyak digunakan masyarakat mampu.  
"Perwako ini tidak maksimal,  karena cakupan pelayanannya  juga hanya sebatas di rumah sakit umum daerah (RSUD). Jadi, seperti katak dalam tempurung. Hanya bisa di lingkup daerah, tidak bisa sampai ke rumah sakit di Jakarta," kata Hidayat, Plt Promosi dan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Singkawang, Kamis (24/3).


Menurut Hidayat, masyarakat tidak mampu  pada 2016 ini akan didata kembali untuk didaftarkan ke dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.


Diakuinya, melalui langkah ini diharapkan pendanaan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu,  yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Singkawang senilai Rp 2,9 miliar, bisa lebih tepat sasaran. Jika diperlukan, masyarakat juga akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik hingga ke rumah sakit di Jakarta.
 

"Diharapkan road map Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini bisa terwujud tahun 2019 nanti. Makanya  kita keluarkan kebijakan untuk menarik perwako berobat gratis,  dan kita integrasikan masyarakat tidak mampu ke BPJS," jelasnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Singkawang, Tambok Pardede menyatakan, untuk merealisasikan rencana tersebut maka pemkot sebenarnya juga telah mulai mengambil langkah-langkah untuk pembiayaan awal.

"Tahun ini kita sudah anggarkan seratus juta rupiah ke dinas sosial,  untuk pendataan masyarakat tidak mampu agar bisa didaftarkan ke BPJS," ujarnya.


Namun, Tambok tetap mengharapkan agar program pengobatan gratis tingkat dasar di puskesmas tetap diberlakukan. "Minimal tingkat dasar, harusnya tetap digratiskan meskipun tidak termasuk dalam BPJS. Dananya nanti bisa kita usahakan," tukasnya. (jee/sut)