Selasa, 19 November 2019


Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp60 Miliar

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 50
Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp60 Miliar

FOTO BERSAMA - Fforum komunikasi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, foto bersama dalam kegiatan yang digelar BPJS Kesehatan Singkawang di Restoran Dayang Resort, Selasa (15/10). IST

SINGKAWANG, SP - Tunggakan iuran BPJS Kesehatan dari peserta mandiri yang ada di wilayah Sing Bebas (Singkawang, Bengkayang, dan Sambas) sampai saat ini hampir mencapai Rp50-Rp60 Miliar. 

Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Singkawang, Novi Kurniadi, di sela-sela acara forum komunikasi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Restoran Dayang Resort, Selasa (15/10).

"Untuk Singkawang, jumlah tunggakan ada sebanyak Rp12 miliar, Bengkayang Rp13 miliar, dan Sambas Rp34 miliar," kata Novi. 

Novi berharap, dengan masih adanya tunggakan ini, semua pihak termasuk Pemda, Pemerintah Desa, RT dan RW, serta elemen masyarakat lainnya bisa membantu untuk mengingatkan warganya agar segera melakukan pembayaran tunggakan tersebut. 

Dia mengatakan, masih adanya tunggakan iuran BPJS tentu akan berdampak pada pembayaran klaim rumah sakit yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

"Mengingat, iuran yang dibayarkan oleh masyarakat khususnya peserta JKN-KIS mandiri merupakan salah satu sumber dana BPJS Kesehatan untuk membayar klaim yang diajukan rumah sakit," ungkapnya. 

Sampai saat ini, diakuinya hampir semua rumah sakit di wilayah Sing Bebas terpaksa tertunda pembayaran klaimnya. 

"Tunggakan klaim yang belum kita bayarkan rata-rata sudah mencapai tiga bulan," tuturnya. 

Kemudian, terkait dengan pertemuan BPJS Kesehatan Singkawang dengan para tokoh, bertujuan menjalin sinergitas dan komunikasi sekaligus memperkenalkan perkembangan-perkembangan terbaru dari program BPJS Kesehatan. 

"Forum ini diharapkan bisa menjadi wadah komunikasi untuk bisa mereka sampaikan ke masyarakat. Meskipun dari kita sendiri sudah rutin melakukan sosialiasasi baik secara langsung maupun tidak langsung ke masyarakat mengenai program ini," jelasnya. 

Melalui forum komunikasi yang digelar juga diharapkan bisa menampung berbagai keluhan, saran dan masukan dari para tokoh yang hadir, guna memperbaiki layanan BPJS Kesehatan ke depannya. 

"Sehingga, kehadiran para tokoh diharapkan bisa menjadi corong atau perpanjangan tangan BPJS Kesehatan untuk turut mengimbau ke masyarakat agar mau menjadi peserta JKN-KIS dan rutin membayar iuran setiap bulannya," tuturnya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Singkawang, Muchlis AR mengatakan, terkait masih adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan, mungkin ada anggapan dari masyarakat karena belum pernah menggunakan BPJS tersebut. 

"Seharusnya, dengan mereka tidak menggunakan BPJS, dia semakin rutin untuk membayarnya karena dia tidak sakit dan bisa membantu orang-orang yang sakit," katanya. 

Dikatakannya bahwa MUI Singkawang siap mendukung program BPJS Kesehatan dengan menyosialisasikan ke masyarakat pentingnya JKN-KIS. 

"Bagi masyarakat yang sudah terdaftar, kita imbau untuk bisa membayar iurannya sesuai dengan ketentuan yang ada," ujarnya. 

Mengingat, program JKN-KIS merupakan program gotong royong. Sehingga dengan adanya gotong royong, masyarakat Singkawang akan sehat secara bersama-sama. 

"Kalau memang ada yang sakit, maka kita juga akan bergotong royong untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang-orang yang sakit dengan dana JKN-KIS yang telah ditetapkan oleh pemerintah," ungkapnya. (rud/lha)

Menyuarakan Keluhan Masyarakat

Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Singkawang, Syarif mengatakan, melalui forum yang digelar, dirinya dapat menyuarakan keluhan yang disampaikan masyarakat. 

"Diakuinya bahwa masyarakat saat ini merasa tersakiti ketika mendengar ada rencana kenaikan iuran BPJS," katanya. 

Dengan adanya kenaikan itu, tentu akan sangat membebani masyarakat yang menjadi peserta mandiri.

"Karena yang awalnya masyarakat mampu membayar iuran untuk kelas III sebesar Rp25 ribu, namun dengan adanya kenaikan sebesar Rp42 ribu sehingga hal tersebut akan memberatkan masyarakat," ujarnya. 

Oleh karena itu, dia berharap kepada pemerintah untuk tidak menaikkan iuran kelas III, khususnya untuk peserta JKN-KIS yang mandiri. (rud/lha)