Selasa, 19 November 2019


Land Clearing Bandara Masih Butuh Rp60 Miliar

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 49
Land Clearing Bandara Masih Butuh Rp60 Miliar

MEMBAHAS - Acara Market Sounding Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Baru Singkawang di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Senin (7/10) lalu. IST

SINGKAWANG, SP - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, sangat berharap ada bantuan dana dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan proses land clearing (pembersihan) Bandar Udara Baru di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan. 

"Kita masih membutuhkan dana sebesar Rp60 miliar untuk penyelesaian land clearing tersebut," kata Tjhai Chui Mie, Minggu (20/10). 

Dia mengungkapkan, untuk proses land clearing runway bandara sepanjang 1.860 meter dengan lebar 170 meter yang sudah menghabiskan dana sebesar Rp10 miliar dari APBN, sudah pihaknya lakukan sejak 19 Juni lalu. 

Sementara untuk land clearing bandara, pihaknya masih menunggu bantuan kucuran dana dari pusat dan berharap bisa kembali pihaknya dapatkan pada 2020. 

Saat ini pun, dirinya sedang berupaya untuk menggandeng pihak investor agar mau bersama-sama membangun Bandara Singkawang.

"Di mana, usai menghadiri kegiatan market sounding proyek bandara bersama para calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) beberapa waktu lalu, sedikitnya ada 40 calon investor yang siap datang ke Kota Singkawang untuk mengecek langsung lokasi Bandara," ungkapnya. 

Puluhan calon investor ini, berasal dari Indonesia, China, Jepang, Singapura, dan Prancis. 

Sebelumnya, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah bersedia memfasilitasi market sounding tersebut. 

"Kegiatan seperti itu sangat penting dilakukan. Karena melalui kegiatan itu, hadir semua investor. Harapannya, kita bisa melaksanakan pembangunan Bandar Udara Singkawang dengan baik," katanya. 

Terlebih, Presiden RI, Joko Widodo menginginkan agar pembangunan tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa, tapi juga harus dilakukan dari Sabang sampai Merauke. (rud/lha) 

Perlu Keterlibatan Pihak Swasta

Kepala BKPM, Thomas Lembong mengatakan, kerja sama antara pemerintah dan swasta sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan infrastrukrur pada APBN. 

"Terlebih APBN sangat minim dan terbatas, sehingga perlu keterlibatan pihak swasta untuk ikut mendanai pembangunan infrastruktur kedepannya," katanya. 

Dia berharap, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menghemat APBN yang terbatas juga untuk pengembangan investasi lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan.

"Mengingat, banyak pulau dan kota yang perlu kita kembangkan," ujarnya. (rud/lha)