Minggu, 08 Desember 2019


Pemkab Kerja Sama Penanganan Laporan Korupsi, Koordinasi Dilakukan Bersama APIP dan APH

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 234
Pemkab Kerja Sama Penanganan Laporan Korupsi, Koordinasi Dilakukan Bersama APIP dan APH

KERJA SAMA – Bupati Sintang, Jarot Winarno menandatangani perjanjian kerja sama terkait penanganan laporan pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa, (3/7). Ke depan, pejabat yang be

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Sudarwidadi
“Ini dukungan kami pada proses pembangunan di daerah supaya berjalan lancar. APIP harus memberikan data ketika dilakukan penyelidikan, dan APH harus menyerahkan hasil pemeriksaan kepada APIP.”

SINTANG, SP - Bupati Sintang Jarot Winarno menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sintang dan Polres Sintang, tentang koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak hukum (APH), dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa, (3/7). 

Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, Sekundus  menjelaskan, kegiatan yang dilakukan merupakan tindak lanjut kerja sama Kemendagri dengan kejaksaan dan kepolisian yang sudah ditandatangani 30 November 2017.

“Dengan kerja sama ini APIP-APH berkordinasi dalam penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pidana korupsi,” katanya.

Menurut Sekundus, sejak menguatnya upaya penanganan dan pemberantasan korupsi, banyak pejabat daerah takut melaksanakan kegiatan pembangunan. Karenanya kerja sama yang dilakukan harus disosialisasikan.

“Kerja sama ini harus disosialisasikan kepada aparatur di daerah dan masyarakat,” tegasnya.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Sudarwidadi menyampaikan, dulu aparat penegak hukum hanya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan adanya kerja sama ini, mereka harus berkoodinasi dengan APIP terlebih dulu dalam menangani laporan dan pengadu masyarakat.

“Ini dukungan kami pada proses pembangunan di daerah supaya berjalan lancar. APIP harus memberikan data ketika dilakukan penyelidikan, dan APH harus menyerahkan hasil pemeriksaan kepada APIP,” jelasnya.

Ia berharap kerja sama yang disepakati bisa dilaksanakan dengan baik, dan menghadirkan persamaan persepsi antara APIP dan APH melalui sharing informasi antar kedua belah pihak.

“Kami mendorong kita semua memperkuat integritas dan komitmen untuk bekerja profesional. Tujuan akhir dari kerja sama ini adalah kesejahteraan masyarakat. Koordinasi merupakan esensi utama dari penandatanganan kerja sama,” terang Sudarwidadi.

Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kalbar, Marlina yang mewakili penjabat Gubernur Kalbar menyampaikan, upaya penegakan hukum merupakan langkah terakhir jika ditemukan adanya masalah.

“Ke depan, pejabat yang bertindak atas nama jabatan tidak bisa dipidana. Kami harap pembangunan di daerah semakin baik dan cepat. Semoga implementasi kerja sama bisa dilaksanakan dengan baik” harap Marlina. (hms/jee)