Rabu, 23 Oktober 2019


Disdikbud Terapkan Sistem Zonasi PPDB

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 98
Disdikbud Terapkan Sistem Zonasi PPDB

Dok. ANTARA

SINTANG, SP - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun untuk tahun 2019 sedikit mengalami perbedaan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sesuai petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 51/2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Seketaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Yustinus mengaku sistem PPDB akan diterapkan pada Juni mendatang bahkan sistem zonasi sekolah akan diterapkan 90 persen di semua sekolah negeri yang ada di Kabupaten Sintang.

“Untuk zonasi hanya berlaku disekolah negeri saja, sedangkan untuk sekolah swasta tidak diberlakukan,”kata Yustinus belum lama ini. 

Namun demikian, Yustinus menyebut pemberlakukan sisten zonasi sekolah bukan berarti siswa dari pelosok tidak boleh mendaftar ke sekolah yang ada di kota.

“Tentu hal tersebut ada mekanisme yang mengatur. Khusus anak-anak dari luar sekolah 15 persen terdiri dari 5 persen untuk anak berprestasi baik akademik maupun non akademik sementara 10 persennya anak yang dinyatakan pindah maupun mutasi dari sekolah,” terangnya.

Dengan pola zonasi ini lanjut Yustinus, akan berdampak besar pada meratanya pendidikan yang bermutu di semua sekolah. Menurutnya, selama ini siswa yang bertempat tinggal di pinggiran kota ada yang bersekolah di tengah kota. Akhirnya, sekolah pinggiran pun kadang minim siswa.

“Dengan adanya pola ini, tak ada lagi sekolah favorit dan tak favorit. Jadi semua sekolah favorit,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sintang Melkianus menilai, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini masih terdapat berbagai kendala. Dia menyarankan pemerintah agar melakukan perbaikan pada tahun ajaran yang akan datang.

Sistem zonasi kata Melkinaus, sebenarnya diterapkan sebagai strategi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional. Namun kenyataan di lapangan berkata lain.

“Saya sudah dapat laporan, termasuk dari dapil saya. Sistem ini sebetulnya bertujuan membuat pemerataan pendidikan. Jadi ke depan tidak ada lagi istilah sekolah unggulan,” ucapnya.

Melkinus juga menyebut pihak DPRD Sintang dalam waktu dekat juga akan segera memanggil Disdikbud Sintang untuk mengetahui sejauh mana penerapan sisten zonasi serta kendala apa saja yang dihadapi jika sistem tersebut benar-benar bakal diterapkan di Kabupaten Sintang.

“Iya, akan kita panggil dinas terkait untutk duduk bersama membahas hal ini, supaya kedepan sistem zonsi sekolah ini tidak menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat,” tutupnya. (nak)

Indentifikasi Persoalan Dari Sekarang

Mahasiswa asal Kabupaten Sintang, Apriyan menilai sejatinya sistem zonasi ini sangat baik agar tidak ada lagi bahasa yang menybut sekolah tertentu sebagai sekolah unggul sehingga kemudian orang tua berlomba-lomba mendaftarkan anaknya pada sekolah yang dianggap unggul dan vavorit.

Namun demikian kata Apriyan, sistem ini masih menghadapi beberapa kendala apabila diterapkan secara keseluruhan.
“Persoalan dunia pendidikan kita ini komplit, misalnya ada anak yang ingin sekolah di tempat tertentu dengan alasan ikut keluarga jauh, kan itu masih terjadi di daerah kita ini,” kata Apriyan di Pontianak, Kamis (13/6).

Jika merujuk pada aturan yang ada soal zonasi tentu menurutnya ini kan menyulitkan siswa tersebut. sejak dulu menurut Apriyan kebanyakan orang tua yang misalnya tidak mampu menyengkolahkan anak biasanya menitipkan si anak pada keluarga atau orang lain untuk menumpang tinggal guna melanjutkan sekolah dengan jaminan si anak membantu keluarga tersebut diluar jam sekolah.
“Tapi sepertinya ini sudah sedikit berkurang karena sekarang sudah ada dana BOS untuk membantu siswa,” imbuhnya.

Apriyan berharap, persoalan apapun yang nanti dihadapi saat menerapkan sistem ini dilapangan, dirinya tidak ingin persoalan itu kemudian menghambat siswa untuk melanjutkan pendidikan.

“Oleh karena itu dari sekarang sudah harus diidentifikasi oleh Dinas Pendidikan, agar kendala-kendala dalam penerapan sistem zonasi tidak menganggu siswa dalam proses mereka melanjutkan sekolah,” pintanya. (nak)