Minggu, 17 November 2019


PLN Komitmen Tingkatkan Rasio Desa Berlistrik di Kalbar

Editor:

Aep Mulyanto

    |     Pembaca: 185
PLN Komitmen Tingkatkan Rasio Desa Berlistrik di Kalbar

PEMBANGUNAN JARINGAN - Proses pembangunan dan perluasan jaringan distribusi di Desa Pasir Mayang, Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.

PONTIANAK, SP - Listrik menjadi kebutuhan  pokok saat ini. Nyaris seluruh aktifitas yang dilakukan sehar-hari bergantung dengan keberadaan energi listrik. Listrik juga menjadi salah satu faktor utama mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, di kota-kota besar hingga ke pelosok desa.

Adalah satu Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UPPK) di PLN Unit Induk Wilayah Kalbar yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemeriksaan terhadap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya pada pembangunan perluasan jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah dan gardu distribusi, guna meningkatkan rasio desa berlistrik yang ada di Kalimantan Barat.

"Proses pelaksanaan proyek ketenagalistrikan tersebut berawal dari survei ke lokasi desa, yang sebelumnya telah melewati verifikasi  untuk diusulkan dan disampaikan ke Kantor Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat yang kemudian diteruskan kepada Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta," terang Manajer UPPK Kalbar, Gurit Bagaskoro, Rabu (19/12).

Menurut dia, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek-proyek  ketenagalistrikan di Kalbar, terutama saat pembangunan perluasan jaringan di antaranya infrastruktur akses menuju ke lokasi pembangunan, seperti terdapat banyaknya kerusakan jalan dan jembatan. Bahkan pada beberapa lokasi tidak bisa ditempuh dengan jalur darat, hal ini menyebabkan sulitnya mobilisasi material yang akan menghambat proses pembangunan jaringan listrik.

“Ada beberapa  lokasi pedesaan yang memang sulit dijangkau, sehingga kurang dimungkinkan untuk dibangun jaringan listrik di sana. Di samping itu ketersediaan pasokan listrik untuk menjangkau lokasi desa, sehingga diperlukannya perencanaan serta pengawasan ekstra pada lokasi yang terlampau jauh tersebut," jelas Gurit.

Lebih lanjut, dijelaskannya, masih banyak ditemui masyarakat yang enggan memangkas dan menebang tanam tumbuh, sehingga menjadi kendala saat pemasangan beberapa material yang berujung tidak dapat beroperasinya jaringan yang dibangun.

Diakuinya pula lambatnya kinerja vendor penyedia material dan jasa konstruksi dalam melakukan pembangunan jaringan listrik, dikarenakan lebih kepada kekurangan tenaga kerja di sisi penyedia, serta faktor cuaca yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena cukup menjadi kendala pada mobilisasi dan pembangunan, terlebih pada kondisi lokasi yang minim infrastruktur jalannya.

"Berdasarkan data statistik yang dimiliki UPPK Kalbar, di awal tahun 2018 terdapat 2130 desa di Kalimantan Barat. Dari total desa yang ada, terdapat 1.505 yang sudah berlistrik, sisanya ada 625 desa yang belum sama sekali menikmati listrik dari PLN," kata dia.

Beberapa desa di antara secara swadaya membangun PLTMH berskala kecil serta memanfaatkan solar cell (energi matahari) untuk memenuhi kebutuhan penerangan di rumahnya masing-masing.

Di sepanjang tahun 2018 ini, UPPK Kalbar telah berhasil melakukan penyalaan delapan desa untuk proyek yang dilaksanakan di tahun 2016. Kemudian penyalaan enam dusun dan 13 desa untuk proyek yang dilaksankan di tahun 2017. Sementara untuk proyek di tahun 2018 sendiri, direncanakan sebanyak 12 desa.

“Dari total 12 desa yang kami rencanakan, saat ini sudah ada enam desa yang sudah 100 persen selesai  dilaksanakan proses pembangunan dan perluasan jaringan listriknya, sisanya diperkirakan akhir Desember ini seluruhnya  akan rampung," kata Gurit.

Diakuinya pula bahwa sepanjang tahun 2018 ini, pihaknya telah membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 66,65 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 34,5 km dan gardu distribusi sebanyak 22 unit dengan total kapasitas sebesar 1.500 kVa. Dengan pembangunan dan perluasan jaringan tersebut diharapkan dapat melistriki sekitar 1.757 pelanggan.

Saat ditanya kapan rencana Rasio Elektrifikasi PLN (RE) PLN di Kalbar menjadi  100 persen, dan  upaya-upaya yang  telah dilakukan PLN Kalbar, Gurit menjelaskan bahwa sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2018-2022 PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat, Rasio Elektrifikasi (RE) PLN Kalbar direncanakan tercapai 100 persen pada tahun 2021, di mana sampai dengan bulan November 2018 RE Kalbar sudah mencapai angka 86,24 persen.

“Untuk mencapai Rasio Elektrifikasi (RE) Kalbar 100 persen, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat sudah melakukan beberapa upaya,  di antaranya melalui percepatan pembangunan jaringan distribusi ke lokasi-lokasi yang belum terdapat jaringan PLN, sehingga tersambung dengan jaringan eksisting PLN, berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait baik di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah dalam mendukung program percepatan pembangunan jaringan distribusi," kata Gurit.

Lalu memetakan potensi excess power dari Pabrik Kelapa Sawit  dan telah melakukan survey langsung ke lokasi PKS sebanyak  41 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat, serta memetakan potensi Sumber Daya Alam (SDA) setempat sebagai sumber daya alternatif dalam melistriki lokasi yang sulit dijangkau oleh jaringan PLN. (*)