Senin, 23 September 2019


Gapki Kalbar Gelar Borneo Forum ke 3

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 179
Gapki Kalbar Gelar Borneo Forum ke 3

MENABUH GENDANG - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menabuh gendang sebagai tanda dibukanya secara resmi Borneo Forum ke 3 yang digelar dilaksanakan oleh Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar, di Ibis Hotel, Rabu (20/3).

PONTIANAK, SP - Deputi Bidang Kordinasi Pangan Dan Pertanian Kementerian, Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ir Musdhalifah Machmud mengatakan, daya saing komoditas kelapa sawit Indonesia di pasar dunia paling baik, tentunya hal ini disebabkan oleh kualitas dari kelapa sawit itu sendiri yang juga baik. 
 
"Berangkat dari inilah alasan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan menghentikan penggunaan kelapa sawit sebagai biodisel," ungkapnya saat memberikan sambutan pada acara Borneo Forum ke 3 yang digelar dilaksanakan oleh Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar, di Ibis Hotel, Rabu (20/3).

Kegiatan ini, mengangkat tema "Peluang dan Tantangan Pertumbuhan Industri Sawit Berkembang di Kalimantan".

Dikatakan dia, Uni Eropa memutuskan untuk mengakhiri minyak kelapa sawit sebagai bahan dasar kendaraan, dengan alasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia lebih banyak berdampak pada deforestasi. Menurut dia, itu hanya alasan untuk melakukan blackcampain terhadap komoditas sawit Indonesia di pasar dunia. 

"Daya saing kita itu paling baik, kualitas sawit kita juga baik. Makanya kita diserang terus-menerus," ujarnya. 
 
Meskipun begitu, menanggapi hal tersebut, kata dia 18 Maret 2019 lalu Menteri Koodinator Perekonomian, Darmin Nasution sudah melayangkan surat penolakan dan terhadap kebijakan tersebut ke Uni Eropa. Dan jika seandainya Uni Eropa masih bersikukuh, maka pemerintah saat ini telah menyiapkan langkah yang tegas dan lebih keras.
 
Kata dia, kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ini untuk melemahkan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, ia meminta agar Gapki di seluruh wilayah Indonesia untuk bersatu padu, menegaskan bahwa kelapa sawit negara Indonesia merupakan salah satu komoditi andalan rakyat yang dikelola tanpa ada praktik-praktik yang tidak baik, seperti yang ditujukan oleh Uni Eropa kepada negara Indonesia. 

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Mukhlis Bentara mengatakan, jika seandainya kebijakan tersebut memang benar diimplementasikan tentu akan mempengaruhi dampak terhadap potensi produktitas kelapa sawit di perusahaan. Tentunya hal ini juga akan berlaku pada perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
 
“Karenakan selama ini pasar kita ke Eropa besar. Jadi ketika kebijakan ini diterapkan tentu B20 dan B30 ini tidak jalan. Ini memang masalah besar,” ungkapnya.

Selain itu, di satu sisi pasar ekspor, kelapa sawit di Indonesia akan bermasalah, sebab Indonesia dikatakan dia belum siap menghadapi ini, apalagi memandang B20 dan B30, hingga hari ini masih dalam proses uji coba terus. 

“Jadi kalau bisa ditingkat jadi B100. Kekhawatiran ini tidak akan terjadi, jika seandainya Indonesia tidak bergantung lagi ke Eropa. Dalam artian biodiesel ini terserap semua di dalam negeri,” tuturnya. (sms/bob)