Selasa, 17 September 2019


BPKAD Ketapang Gelar Rakor Integrasi Pengaman Aset Daerah

Editor:

Aep Mulyanto

    |     Pembaca: 90
BPKAD Ketapang Gelar Rakor Integrasi Pengaman Aset Daerah

Foto BErsama Jajaran Forkopimda Ketapang dan Undangan usai pembukaan Rakor Integrasi Pengaman Aset Daerah, Kamis (15/8/2019).

KETAPANG, SP - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang, menggelar Rapat Koordinasi Integrasi Pengaman Aset Daerah Tanah dan Bangunan se-Kabupaten Ketapang. Rakor tersebut dibuka oleh Bupati Ketapang, Martin Rantan, SH, M.Sos dan dihadiri Forkopimda serta pihak terkait, Kamis (15/8/2019).  

Kepala BPKAD Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP, M.Si, dalam pemaparannya menyampaikan kalau penyempurnaan aset-aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) sangat penting untuk dikelola sesuai dengan aturan yang ada karena dapat memberikan dampak positif bagi Pemda.  

“Apalagi keberadaan aset menjadi atensi juga dari KPK sehingga selain dipantau kita juga dibimbing oleh KPK apalagi aset daerah mempengaruhi opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah,” katanya.  

Ia melanjutkan, saat ini jumlah aset tanah Pemda Ketapang berjumlah 1.549 bidang dengan total yang sudah bersertifikat sebanyak 627 bidang dan 922 bidang belum bersertikat yang saat ini masih terus dilakukan upaya dalam pengelolaan dan penyertifikatan.  

"Untuk tahun 2018 ada 6 jenis aset yang telah selesai disertifikatkan seperti Pasar Rangge Sentap, Lapangan Sepakat, SDN 7 Delta Pawan, Pendopo, Rumah Jabatan Bupati dan Pentas Seni, Kantor Kelurahan Tengah serta Kantor eks Sekretariat Legiun Veteran. Sedangkan untuk target pensertifikatan ditahun 2019 yang bernilai strategis dan vital ada 10 target," ungkap Wilyo.  

Ia menambahkan, hingga saat ini nilai aset Pemda baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak terus mengalami kenaikan yang mana dari tahun 2014 nilai aset mencapai 4,07 Triliun di tahun 2018 nilai aset mencapai 5,88 Triliun.  

Selain itu, ia juga menerangkan, saat ini Pemda Ketapang sesuai website KPK berhasil menduduki peringkat ke-80 dari 542 Pemda se-Indonesia dalam progres memanajemen aset daerah dan ini kita harapkan dapat terus dimaksimalkan sehingga kedepan bisa masuk 10 besar kedepannya, sedangkan untuk Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pemda Ketapang menduduki peringkat ke-4 dari 542 Pemda se-Indonesia dan berada diperingkat 1 se-Provinsi Kalimantan Barat.   

Sementara itu, Bupati Ketapang, Martin Rantan, SH, M.Sos berharap melalui Rapat Koordinasi ini, objek aset daerah sebanyak 922 yang belum mendapatkan alas hak atau sertifikat dapat segera mendapatkan alas hak yang jelas.  

"Persoalan aset ini perlu kita urai dan tidak bisa kita tangani sendiri, makanya perlu kerjasama dan sinergitas dengan semua pihak termasuk Kejaksaan Negeri Ketapang dan Badan Pertanahan Nasional Ketapang," ungkapnya.  

Ia menilai, bentuk kerjasama tersebut misalkan dalam proses pensersifikat aset Kejaksaan sebagai pengacara negera bisa membantu agar proses pensertifikatan terdapat kendala dibidang hukum dan jika sudah selesai maka kepada BPN kita harapkan dapat segera menerbitkan sertifikatnya.  

"Nanti dengan seluruh aset yang sudah bersertifikat artinya nilai kekayaan daerah dapat meningkat juga," jelasnya.  

Diakuinya, pihaknya siap melakukan penganggaran untuk mempercepat proses melegalitaskan aset-aset daerah jikailau ada permohonan atau usulan dari SKPD terkait selama hal tersebut sesuai dengan mekanisme dan kemampuan keuangan daerah.  

Sementara itu, Kepala Kejaksaan (Kajari) Ketapang, Darmabella Tymbasz mengatakan kalau kita mengapresiasi langkah Pemda dalam melakukan koordinasi dan kerjasama ini, artinya dalam hal ini kita akan membantu Pemda dalam hal peningkatan PAD termasuk dalam pengamanan aset.  

"Jadi bagian Datun saya akan bekerjakeras untuk menelusuri aset-aset ini, nanti apabila berjalan proses punya alasan untuk ganti rugi ya harus diganti tapi tetap sesuai kemampuan keuangan negara," katanya.  

Yang jelas dengan adanya surat kuasa ini, tentunya kita akan telusuri aset-aset yang ada, kalau memang ada masalah kita akan uraikan apa masalahnya misalkan menyangkut dikuasi tanpa hak oleh pihak lain ya kita akan lakukan penindakan, soalnya dalam hal ini ada tiga elemen yang bisa dikerahkan yakni Datun, Pidsus, Pidum.  

"Misalkan tanpa hak menguasai tanah negara kenapa tidak bagian Pidum masuk, atau misalkan pengalihan hak dialihkan ASN diluar kewenangan Pidsus kita masuk, tapi semua koordinasi melalui Datun dan tentunya upaya dilakukan tetap mediasi dulu," tukasnya. (teo/mul/adv)