Selasa, 19 November 2019


Kiprah GAPKI di Kalimantan Barat

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 114
Kiprah GAPKI di Kalimantan Barat

PERESMIAN - Sekolah Ma’had Nurul Islam yang telah direnovasi menggunakan bantuan dana CSR GAPKI, diresmikan langsung oleh Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, didampingi oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Gubernur Kalimantan Barat, Hermanus M mewakili G

PONTIANAK, SP - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), sesuai namanya, merupakan organisasi yang menaungi pengusaha perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat (Kalbar). 

Belum lama ini, GAPKI menggulirkan bantuan dana CSR untuk merehabilitasi dan renovasi sekolah Ma’had Nurul Islam di Parit Gotong Royong, Dusun Saga Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

Sekolah yang telah direnovasi diresmikan langsung oleh Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, didampingi oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Gubernur Kalimantan Barat, Hermanus, mewakili Gubernur Kalbar bersama dengan Ustaz Taufiq Maulana dari Yayasan Nurul Islam, Rabu (9/10).

Hermanus mengapresiasi dukungan GAPKI yang ikut membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalbar. Hal tersebut, kata dia, selaras dengan program Presiden RI tahun ini, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju. Ia berharap, program serupa akan terus digalangkan oleh GAPKI, terutama di Kalbar.

"Dari program tersebut, akan bisa mewujudkan masyarakat (SDM) sehat, cerdas, aktif, dan produktif," ujar Hermanus.

Sekolah Ma’had Nurul Islam sendiri dibangun pada 1982, kemudian dilakukan rehabilitasi dan renovasi atas kerja sama NU Care Lazisnu, didukung oleh GAPKI dalam program “Melalui Pendidikan Membangun Bangsa”.

Di tempat yang sama Taufik, selaku pengelola yayasan, tidak dapat mengungkap keadaan sekolah sebelum dilakukan renovasi. 

“Alhamdulillah, dengan bantuan ini, seluruh fasilitas menjadi lebih layak untuk digunakan. Anak-anak pun lebih senang dan nyaman untuk belajar” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono mengatakan, program ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah perkebunan kelapa sawit, juga mendorong terciptanya generasi muda yang cerdas dan berkualitas.

“Ini merupakan satu di antara langkah dari GAPKI bersama anggotanya di Kalbar, untuk ikut membantu program Gubernur Kalbar dalam meningkatkan jumlah desa mandiri di Kalbar, khususnya desa-desa yang ada di sekitar perkebunan kelapa sawit," ujarnya.

Upaya lain yang turut dilakukan oleh GAPKI Kalbar melalui anggota-anggotanya, yakni menerapkan Pertanian Ekologis Terpadu (PET) guna mengajak masyarakat meninggalkan pola bertani dengan cara membuka lahan dengan membakar 

CEO Sinar Mas Agribusiness and Food Wilayah Kalimantan Barat sekaligus Wakil Ketua Umum GAPKI Bidang Urusan Kebijakan Publik, Susanto menuturkan, melalui PET, masyarakat akan tetap dapat bertani dan mendapatkan komoditi pangan yang dibutuhkan. 

“Masyarakat desa diajak untuk melakukan proses belajar dengan praktik di lapangan atau disebut juga sekolah lapangan PET dan kemudian mereplikasikan di kebun masing-masing. Keberhasilan ini dapat terlihat pada keluarga anggota kelompok PET yang mampu mendapatkan penghasilan Rp1 juta – Rp1,3 juta per bulan. Penghasilan tersebut dapat membantu masyarakat anggota kelompok PET untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lainnya seperti biaya sej anak-anak sekolah,” jelasnya.

GAPKI Kalbar pun menyikapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2019 ini dengan menggelar baksos kesehatan. Kegiatan bertajuk "Baksos Pengobatan Dampak Kabut Asap", menyasar sekitar 700 masyarakat di sekitar Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Sabtu (21/9). 

Koordinator GAPKI Wilayah Ketapang, Riduan mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Muara Pawan, Jalan Ketapang-Siduk Km 17, dengan menyasar 700 warga Ketapang.

Pada waktu bersamaan dengan baksos, GAPKI Kalbar juga membagikan masker kepada masyarakat di Kota Pontianak. Sekitar 20 ribu masker dibagikan di jalanan Kota Pontianak.

Selain Kegiatan-kegiatan di atas, Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat bersama GAPKI Kalbar juga menggelar Focus Grup Discussion (FGD) bertajuk "Penanganan Karhutla dan Solusinya" di Ballroom Hotel Ibis Pontianak, Selasa (8/10) lalu. 

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs Didi Haryono SH., MH. mengatakan, bencana karhutla terjadi bukan hanya di Indonesia, bahkan banyak negara maju seperti seperti Kanada, Amerika Serikat juga mengalami permasalahan yang sama. 

Dikatakannya, bahkan negara seperti Rusia pun, masuk dalam urutan pertama negara yang paling bermasalah dengan karhutla. Sementara di Indonesia, masuk dalam urutan keenam dari 250 negara.

"Akibat terjadinya karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, telah menyebabkan kerugian dari tiga aspek, yaitu di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan rusaknya konservasi lahan gambut yang habis terbakar akibat ulah masyarakat yang ingin melaksanakan pembebasan lahan," ujar Didi.

Lahan yang terbakar di wilayah Kalbar pada tahun 2019, kata dia, ada 328.000 hektare. Sementara dalam catatan Polda lima tahun terakhir, fenomena karhutla terbesar di Indonesia terjadi terjadi pada 2015.

Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan karhutla, Didi memberikan enam opsi atau rekomendasi sebagai alternative, agar ke depan tidak lagi terjadi karhutla di Kalbar.

Pertama, agar memasukkan materi pelajaran terkait lahan gambut dalam kurikulum pendidikan, terutama untuk pendidikan SMP dan SMA.

Kedua, rekomendasi agar BMKG dapat berkoordinasi dalam memberikan informasi terkait dengan perkiraan curah hujan. 

“Minimal H-1 dari waktu perkiraan turun hujan, sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tuturnya.

Ketiga, Peraturan Gubernur sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum Kathutla. Keempat, dana CSR Perusahaan dapat dialokasikan untuk memberikan penghargaan bagi masyarakat sekitar yang mengelola lahan tanpa membakar, yang tentu disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.

Kelima, memberdayakan UMKM dan keenam, pemanfaatan sarana dan prasarana Digitasi.

Ketum GAPKI Kalbar, Mukhlis Bentara, berharap perusahaan sawit yang kebunnya berada di Kalbar, bisa segera bergabung di GAPKI Kalbar. Hal itu untuk memudahkan koordinasi, baik untuk kegiatan CSR yang pro masyarakat maupun untuk menanggani dampak dari karhutla di Kalbar. 

Ia menyebutkan, baru ada 59 anggota GAPKI Kalbar, sementara perusahaan sawit ada sekitar 328. 

"Kita akan segera dorong perusahaan untuk masuk ke GAPKI," ujar Mukhlis. 

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara GAPKI Kalbar bersama Polda Kalbar terkait kerja sama pencegahan karhutla melalui pemberian bantuan kepada masyarakat, yang akan membuka lahan yang ramah lingkungan, dengan tidak membakar di sekitar wilayah perkebunan perusahaan anggota GAPKI Kalbar.

Mukhlis menjelaskan bahwa isi kesepakatan tersebut bertujuan mencegah terjadinya karhutla sebagai akibat dari pembukaan lahan oleh masyarakat di sekitar wilayah perkebunan perusahaan anggota GAPKI Kalbar. (*)