Cara Pemkab Bengkayang Pertahankan Persatuan dan Kesatuan

Bengkayang

Editor Syafria Arrahman ST Raja Alam Dibaca : 827

Cara Pemkab Bengkayang Pertahankan Persatuan dan Kesatuan
SOSIALISASI – Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (OSO), saat sosialisasi empat pilar bernegara. Sosialisasi ini jadi salah satu cara meningkatkan pemahaman masyarakat akan empat penyokong utama berdirinya negara Indonesia. (NET)
Pemkab Bengkayang, mencoba untuk meningkatkan harkat dan martabat serta moral tingkah laku masyarakat. Satu di antara caranya adalah dengan memberikan pemahaman yang baik, terhadap nilai-nilai Pancasila. Caranya adalah dengan memberikan bekal kepada generasi muda dan penerus dengan ajaran Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Mulai tahun ajaran baru 2017/2018, khusus Sekolah Menengah Pertama (SMP), para pelajar akan diberi bekal P4. Setidaknya pada dua minggu, seluruh siswa harus mengikuti penataran P4.

“Dahulu, program ini sangat terkenal. Kini, kita akan adopsi kembali, terutama untuk siswa SMP, " kata Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot.  

Tentunya untuk merealisasikan hal tersebut, dalam waktu dekat Pemkab akan berkoordinadi dan konsultasi dengan jajaran TNI-Polri. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bengkayang, semuanya akan berbicarakan lebih lanjut.  

Diakui Gidot, akhir-akhir ini, masyarakat dipertontonkan dengan berbagai aksi yang bisa memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sudah saatnya generasi muda kembali diperkenalkan dengan P4.
"Bila dipandang perlu, setiap pejabat yang akan promosi, juga kembali belajar tentang P4," tegasnya.

Melalui P4 dengan pemahaman Eka Prasetya Pancakarsa, bisa dijadikan sebagai panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara. P4 menjabarkan dengan lima asas dalam Pancasila, dan 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila.

Panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR no. II/MPR/1978. Saat ini produk hukum tersebut tidak berlaku lagi karena Ketetapan MPR itu telah dicabut dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998, dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR no. I/MPR/2003.

“Namun dalam perjalanannya, kajian mengenai apakah butir-butir P4 ini benar-benar diamalkan dalam keseharian masyarakat Indonesia, tidak pernah dipublikasikan. P4 perlu diajarkan kembali karena nilai-nilai Pancasila mulai ditinggalkan masyarakat,” paparnya.

Program yang digagas oleh Bupati Gidot, mendapat sambutan luas. Satu di antaranya darki warga Kecamatan Teriak, Hendrikus. Ia sangat setuju, bila Pemkab memulai terlebih dahulu penataran P4 di SMP. Ke depannya, akan dilanjutkan untuk berbagai kalangan.
 
“Pejabat Pemkab yang promosi, juga boleh diberikan penataran P4. Sudah saatnya P4 diajarkan, sehingga moral generasi muda dan tua, tidak kebablasan seperti saat ini," ungkap Hendrikus.

Menurut Hendrikus, ia sangat sedih membaca status atau postingan warga di Mesia Sosial (Medsos) yang mempertontonkan hal-hal yang bertentangan dengan  Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.  

“Semoga dengan proram yang digagas kembali oleh Bupati, bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, terhadap keberagaman yang ada,” tuturnya. (yopi cahyono)