Rabu, 20 November 2019


AMAN Kalbar Susun Naskah Akademik Perda Perlindungan Masyarakat Adat

Editor:

Angga Haksoro

    |     Pembaca: 436
AMAN Kalbar Susun Naskah Akademik Perda Perlindungan Masyarakat Adat

Bengkayang, SP -  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, menyusun naskah akademik dan rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kab Bengkayang.  

Pertemuan ini dihadiri kepala organisasi pelaksana daerah se-Kabupaten Bengkayang serta perwakilan adat Dayak, Melayu, Tionghoa dan Jawa.   

Ketua Badan Pelaksana Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara  Kalbar, Stepanus Masiun mengatakan semua pihak setuju disusun aturan daerah soal pengakuan dan perlindungan  masyarakat adat di Bengkayang.   

“Nanti akan ada pembahasan formal  di DPRD. Saya yakin akan berjalan baik. Pemerintah menyadari betul kewajiban negara dalam hal ini Pemkab Bengkayang untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat adat,” kata Stepanus Masiun, Selasa (22/10).  

Pengurus Daerah AMAN Singkawang, Bengkayang, dan Sambas (Singbebas), Nico Andasputra meminta perda inisiatif pemerintah bekerja sama dengan AMAN ini segera disahkan DPRD.  

“Banyak hal yang akan kita lakukan dengan Perda ini. Pemerintah Bengkayang sudah memetakan terdapat 12 indikatif hutan adat. Namun ini menjadi masalah karena belum ada peraturannya,” kata Nico.  

DPRD diharapkan segera membentuk pansus perda masyarakat adat. Pengakuan terhadap masyarakat adat dapat mencegah konflik kewilayahan terutama ketika berhubungan dengan investor kelapa sawit.   

“Belum lagi hak guna usaha (HGU) yang menjadi konflik luar biasa. Jika tidak segera disahkan perda ini, permasalahan kedepannya akan semakin besar,” ujar Nico.  

Selain itu pentingnya pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum. Sebab selama ini banyak masalah muncul karena tidak ada hukum yang melindungi kejelasan wilayah adat. (nar)