40 Persen Pegawai Pemkab Bengkayang Belum Serahkan LHKPN

Bengkayang

Editor Angga Haksoro Dibaca : 336

40 Persen Pegawai Pemkab Bengkayang Belum Serahkan LHKPN
Bengkayang, SP – Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK, melakukan sosilisasi di DPRD dan kantor Pemerintah Kabupaten Bengkayang.  

Sosialisasi terhadap 30 anggota Dewan dilakukan di Aula Kantor DPRD Bengkayang, oleh tim sosialisasi Olivia Kartika dan Ahmad Fauzi. Sedangkan sosialisasi terhadap 412 pegawai sipil Pemkab Bengkayang dilakukan di lantai V Kantor Bupati oleh tim sosialisasi Amelia dan Imam Wahyudi.  

“Sosialisasi LHKPN di Kabupaten Bengkayang dilaksanakan satu hari, selanjutnya akan dilaksanakan di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang,” kata Olivia Kartika, Kamis (1/11)  

Menurut Olivia, peserta sosialisasi di Kantor DPRD sebanyak 30 orang anggota Dewan dan semua mengikuti sosialisasi LHKPN dengan lancar.   

Admin LHKPN KPK di DPRD Kabupaten Bengkayang, Angelus Linus Diman mengatakan baru data 18 anggota Dewan yang berhasil input ke pusat data. Sisanya 12 orang belum masuk input data ke KPK.  

“Semua data sudah diupload, tapi baru sekitar 18 yang sudah konek. Sisanya masih proses. Pada pelaksanaan sosialisasi yang berlangsung dari Jam 9 sampai 12.10 WIB kali ini, semoga semuanya dapat segera dituntaskan, sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir,” kata Linus.  

Berdasarkan catatan tahun 2017, ada 412 pegawai sipil Pemkab Bengkayang yang wajib menyerahkan laporan kekayaan. Baru sekitar 61 persen pegawai yang sudah menyampaikan laporan, sisanya masih dalam proses.  

“Kepatuhannya sudah sekitar 61 persen, jadi ada sekitar 39 persen lagi masih belum melaporkan LHKPN. Bagi yang belum ini KPK memberikan waktu hingga akhir November 2108 untuk segera melaporkan,” ujar Amelia.   

Sedangkan waktu pelaporan LHKPN untuk tahun 2018 dilaporkan pada Januari hingga Maret 2019. “Yang dilaporkan mulai dari harta berupa tanah, bangunan, alat transportasi, hingga utang juga wajib dilaporkan,” terang Amelia  

Admin pelaporan LHKPN KPK Kabupaten Bengkayang, Aprida mengakui masih ada 40 persen pegawai negeri sipil Pemkab Bengkayang yang belum melaporkan kekayaanya. “Ini masih proses hingga selesai 30 November 2018, seperti batas waktu yang telah ditentukan KPK,”  kata Aprida. (nar)