Proyek PT. GCL Indo 'Makan' Lahan Warga, Kuasa Hukum Gugat ke PTUN

Bengkayang

Editor Admin Dibaca : 310

Proyek PT. GCL Indo  'Makan' Lahan Warga, Kuasa Hukum Gugat ke PTUN
SENGKETA - Kuasa Hukum Hj HIlma, Daniel Edward Tangkau saat berdiri di atas tanah yang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Bengkayang.
BENGKAYANG, SP - Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara di wilayah Pantai Kura-Kura, Desa Tanjung Gundul, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh PT. GCL Indo Tenaga masih diprotes oleh salah satu pemilik yang tanahnya masuk dalam area pembangunan proyek tersebut.

Pihak keluarga pemilik tanah atas nama Hj Hilma menilai, pihak perusahaan tidak membayar ganti rugi sesuai kesepakatan awal yakni senilai Rp900 juta. Sebagaimana janji pihak perusahaan kepada salah satu keluarga yang rumahnya berada di atas tanah tersebut.

"Hilma punya SKT, sekarang dalam proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dalam proses tersebut tidak pernah diganti rugi. Jadi proses pembangunan PLTU tersebut tetap jalan dan Hj Hilma tidak pernah mendapatkan ganti rugi," kata Kuasa Hukum Hj Hilma, Daniel Edward Tangkau di Pontianak, Jumat (21/12).

Dalam proses berjalan ini, lanjut Daniel, tiba-tiba datang teguran terhadap bangunan, di mana bagunan (rumah) yang berdiri di atas lahan tersebut diminta untuk dirobohkan.

"Dulu pada awal-awal sekali pernah ditawarkan, waktu itu menurut klien saya Rp900 juta. Apakah itu bangunan saja, tanah atau kedua duanya kita tidak tahu," terangnya.

Lantaran janji nilai ganti rugi lahan tak sesuai kesepakatan itulah, akhirnya pemilik tanah menolak untuk menerima uang ganti rugi dari perusahaan.

"Akhirnya sekarang sedang diproses di pengadilan bagunan. Karena pihak GCL Indo Tenaga ini, menitip uang Rp324 juta dan Rp42 juta terhadap rumah Udin dan Titin. Sebenarnya, pemilik bangunan itu Hj Hilma. Tapi yang tinggal anak-anaknya," terangnya.

"Uang sejumlah Rp324 juta dan Rp42 juta ini kita tolak. Ahli waris belum mau menerima, karena komitmen awal Rp900 juta. Akhirnya akibat penolakan ini terjadilah sidang di pengadilan dan mediasipun gagal," lanjutnya.

Proses hukum ini, kata Daniel berlangsung di Pengadilan Negeri Bengkayang atas pekara perdata dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Namun pihak PT GCL menganggap ini sudah clear, sehingga proses pembangunan tetap berjalan. Kalau ini sudah clear kan tidak mungkin ada tuntutan, karena SKT masih ada sama Hj Hilma yang sekarang kita pegang untuk bukti di Pengadilan," serunya.  

Kuasa Hukum juga mempertanyakan mengapa HGB proyek tersebut bisa dikeluarkan oleh BPN, padahal masih ada tanah warga yang sedang dalam proses hukum. "BPN bilang PT GCL mengajukan surat lebih dulu, surat apa itu. Saya heran mengapa BPN mengeluarkan HGB, tidakmelihat kah ada bangunan di situ. Ada pohon kelapa ada penghuni, coba ditanya dulu main keluarkan saja. Mereka bilang Hj Hilma sudah terima ganti rugi. Tapi nyatanya sampai sekarang belum menerima," tandasnya.

Adapun luasan lahan milik Hj Hilma, kata Daniel hampir mencapai 3 hektare. Jika dipotong wilayah sempadan laut masih menyisakan sekitar satu hektare lebih. Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk tidak membongkar bangunan di atas tanah tersebut, sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan.

"Mohon kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk tidak membongkar bangunan sampai adanya keputusan tetap dari pengadilan," pungkasnya. (nak)