Sengketa Tanah dengan TNI, Warga Sanggau Ledo Ancam Pindah Malaysia

Bengkayang

Editor hendra anglink Dibaca : 316

Sengketa Tanah dengan TNI, Warga Sanggau Ledo Ancam Pindah Malaysia
Aksi demo
BENGKAYANG, SP - Sejumlah massa perwakilan masyarakat Pasar Sanggau Ledo, Desa Lembang mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bengkayang untuk meminta kepastian hukum terkait sengketa tanah yang ditempati masyarakat selama ini, diduga aset milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Tanah sengketa itu seluas 26.547 meter persegi dan ditempati sekitar 108 Kepala Keluarga (KK). Aksi demo dilakukan di halaman kantor DPRD Kabupaten Bengkayang, Kamis (10/1). 

Aspirasi tersebut bertujuan mencari solusi dan pelindungan hukum serta  meminta agar DPRD dapat menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan TNI AD wilayah Kodim 1202 Singkawang.

Selain itu, aspirasi tersebut juga meminta DPRD memfasilitasi kepastian hukum atas Keputusan Perkara Pengadilan Negeri Bengkayang, Nomor 12 /Pdt/G/2017, Pengadilan Negeri antara Masyarakat dan TNI AD wilayah Kodim 1202 Singkawang. Keputusan di Pengadilan Negeri (PN) itu memenangkan masyarakat.

Setelah  keluar putusan PN, pihak Kodim seolah tidak terima dan tidak menghormati proses hukum yang sudah  berjalan. Kemudian Kodim melayangkan surat peringatan tiga kali. Pada SP3 tersebut menyatakan, Kodim 1202 Singkawang akan melakukan penertiban dan pembongkaran terhadap bangunan yang ada di atas tanah aset TNI AD. 

Dalam SP3 tersebut juga menjelaskan, agar masyarakat segera mengosongkan dan meninggalkan lahan tersebut. Pengosongan aset paling lambat tanggal 11 Januari 2019, bangunan harus sudah kosong atau rata dengan tanah. Apabila sudah bertepatan dengan tanggal yang ditentukan pada surat peringatan ketiga, maka akan dikosongkan oleh pihak Kodim.

Dengan adanya ancaman tersebut, warga menilai TNI AD telah bersikap arogan dan bersikap diskriminasi terhadap masyarakat. Mereka juga tidak menerima hasil putusan dari PN.
Bahkan, sikap arogansi itu membuat beberapa anggota TNI AD memalang rumah warga.

Atas dasar itu, sejumlah warga mendatangi kantor DPRD untuk meminta bantuan dalam penyelesaian sengketa dan menyampaikan aspirasi terkait dengan pembongkaran rumah warga yang akan dilakukan pada 11 Januari.

Jika Aspirasi yang disampaikan hari ini tidak ditanggapi, warga mengancam akan pindah ke Malaysia. Sebab, pihak TNI AD sudah mengeluarkan SP3 kepada masyarakat bahwa pada tanggal 11 Januari, rumah warga yang berada di tanah sengketa tersebut akan dibongkar. Pada tanggal yang telah ditetapkan pula, pihak TNI AD akan melakukan pengusuran.

Ketua Koordinator Lapangan, F Sarkawi  mengatakan, sebelum digusur sejumlah anggota TNI AD Wilayah Kodim 1202 Singkawang telah memalang rumah warga, membuat tanda silang X mengunakan cat pylox warna merah.

"Kesannya TNI AD tidak menerima hasil putusan Pengadilan Negeri yang putusannya berpihak pada masyarakat Sanggau Ledo. Jadi, beberapa anggota dari TNI AD datang dan memalang rumah warga dengan cat Pilok warna merah, atas nama atas (pimpinan). Tanda silang itu kalau kami orang Dayak sudah mengancam dan mau mati artinya," ungkapnya.

Kemudian kata dia, jika memang tidak terima dengan hasil putusan dari Pengadilan Negeri, harusnya mereka melakukan naik banding. Tidak dengan cara yang arogansi kepada masyarakat.

"Ini sama saja mengintimidasi kami sebagai masyarakat yang sudah menetap puluhan tahun di atas tanah tersebut. Hormatilah putusan hukum yang sudah ada," ujarnya.
 
Menurut Sarkawi, ketika keputusan pengadilan sudah inkrah, hargai keputusan itu. Tidak perlu melakukan tindakan secara tidak formal. Sebab secara psikis, imbuhnya, mereka terancam.

"kami meminta kepada DPRD, melalui aspirasi hari ini, arogansi sikap TNI AD tidak terjadi lagi. Kita warga Sanggau Ledo mau agar kondisi tetap damai dan kondusif jelang pemilu," harapnya.

Sementara itu, Penerangan Kodim Singkawang, Sersan Hendi enggan berkomentar terkait polemik tersebut. 

"Maaf ya, kami hanya bawahan tidak bisa berkomentar tentang itu. Dandim lagi keluar kota juga," ucapnya. 

TNI Tak Berhak Eksekusi 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Yosua Sugara menanggapi dengan baik aspirasi masyarakat Sanggau Ledo. DPRD akan memfasilitasi dengan menyurati Pemda (Bupati) agar permasalahannya segera selesai dan tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari.  

Sementara itu, anggota DPRD Komisi A Kabupaten Bengkayang, dari Fraksi Hanura Badaruddin, menegaskan bahwa TNI AD tidak berhak melakukan eksekusi rumah warga. Eksekusi itu ada di kepolisian, sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri.

"Misal tidak puas hasil putusan PN, mestinya melakukan banding. Tidak ada hak TNI melakukan eksekusi. Jika dilakukan eksekusi akan cacat hukum," ujarnya. (nar/lha)