BPN Bengkayang Tegaskan Lahan Sengketa Belum Terdaftar

Bengkayang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 276

BPN Bengkayang Tegaskan Lahan Sengketa Belum Terdaftar
JELASKAN - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkayang, Banu Subekti menjelaskan kepemilihan lahan sengketa Pasar Sanggau Ledo, Bengkayang, Selasa (15/1). (SP/Narwati)
BENGKAYANG, SP - Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkayang, Banu Subekti menegaskan, lahan sengketa Pasar Sanggau Ledo, antara TNI AD wilayah Kodim 1202 Singkawang dengan masyarakat Desa Lembaga, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, belum tersertifikat. Tak satu pun pihak yang memiliki bukti legal. 

“Lahan tersebut belum ada yang mendaftar ke BPN. Keduanya belum memiliki sertifikat,” ujar Banu, Selasa (15/1).

BPN Bengkayang pun belum pernah mengukur wilayah yang disengketakan. Jika di kemudian hari ada yang mengajukan permohonan sertifikat, harus ada dasar bukti kepemilikan kuat. 

“Kita menerbitkan sertifikat pun nanti berdasar hasil putusan sidang di Pengadilan Negeri. Karena masalah ini sudah terlanjur dibawa ke ranah hukum," ujarnya. 

Dia berharap masalah ini diselesaikan secara hukum dan tidak berlarut. Putusan pengadilan nantinya akan jadi jawaban. 

Tokoh masyarakat Kabupaten Bengkayang, Suherman Acap bercerita, 40 tahun lalu tanah tersebut kosong.  Sebelumnya barak militer dan kontraktor jalan pernah berdiri di sana. Masyarakat menyebutnya Asrama Turba.

Beberapa warung sempat berdiri, perkembangan zaman membuatnya kian ramai. Terlebih lokasinya berada di jantung Sanggau Ledo dan dilewati jalan sutera menuju Jagoi Babang, perbatasan Indonesia-Malaysia.

Pascakerusuhan Madura-Dayak tahun 1997, lahan tersebut kosong. 

“Tahun 1999 saya bertemu dengan Danrem Pak Rahmad dulu. Saat itu masih Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sanggau Ledo. Beliau mengatakan tanah tersebut boleh dipakai. Asalkan nanti pihak mereka mau pakai masyarakat siap keluar. Cuma itu pesan lisan dari beliau," ceritanya.

TNI AD mengklaim lahan itu milik mereka. Masyarakat pun menerima dengan meminta bukti kepemilikan. 

“Setahu kami tanah ini tanah milik negara. Karena tanah kosong itu boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sepanjang belum dimiliki," ujarnya ketika itu.  

Sekitar 2013, kebakaran hebat melanda. Pemda sempat berjanji akan mengurus kepemilikan tanah, karena sangat strategis untuk pasar. Namun hingga kini tak ada realisasi.

Hingga 2017, TNI AD wilayah Kodim 1202 Singkawang melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bengkayang dan terdaftar dengan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bek. Mereka mengklaim memiliki dan menguasai tanah dan bangunan.

“Karena ada gugatan itulah, justru membuat kami bertanya, ini tanah benarkah milik TNI AD. Jika benar kenapa mereka melakukan gugatan, toh itu kan tanah mereka," ujarnya. 

PN Bengkayang akhirnya memutuskan gugatan cacat formil. Pihak militer diberi waktu hingga 14 hari sejak putusan 4 Mei 2018 untuk banding. Namun tidak dilakukan. TNI malah memberi surat peringatan pada masyarakat, untuk meninggalkan lokasi dan mengancam akan mengeksekusi paksa. 

"Kami patuh sama keputusan pengadilan. Jika nanti pengadilan mau eksekusi, kami siap. Tapi kalau bukan putusan dari pengadilan kami tetap serahkan ke proses hukum, serahkan pada yang lebih paham tentang hukum," cetusnya. 

Dia berharap kasus ini tersampaikan ke Presiden Jokowi dan Panglima ABRI. Pasalnya, selain memberikan peringatan, militer memberi tanda silang pada sebagian rumah dengan cat semprot merah. Hal ini membuat warga panik. 

“Mereka datang tinggal nyilang-nyilang, tidak juga menampilkan surat perintah atau tugas. Inilah yang justru buat masyarakat panik," tutupnya. (nar/bls)