Kejaksaan Negeri Teken MoU Bidang Perdata dan TUN, Implementasi UU dan Amanat Jaksa Agung

Bengkayang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 124

Kejaksaan Negeri Teken MoU Bidang Perdata dan TUN, Implementasi UU dan Amanat Jaksa Agung
KERJA SAMA - PDAM Kabupaten Bengkayang dan Kejaksaan Negeri Bengkayang kembali teken MoU atau kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), di Aula Kejaksaan Negeri Bengkayang, Selasa (26/2). (SP/Narwa
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang, Martinus Hasibuan
"Ke depan, saya berharap agar kesepakatan ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan dari kerja sama dapat berhasil sesuai yang diharapkan."

BENGKAYANG, SP - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang dan Kejaksaan Negeri Bengkayang kembali teken Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), di Aula Kejaksaan Negeri Bengkayang, Selasa (26/2). 

Kesepakatan bersama ini, mengingat tugas dan fungsi PDAM Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Terutama dalam hal  memberikan pelayanan dan penyedia air bersih kepada masyarakat Bengkayang.

Hal tersebut, tak menutup kemungkinan bahwa dalam memberikan pelayanan akan mengalami permasalahan hukum, khususnya bidang keperdataan. Oleh karena itu, JPN akan siap bekerja dengan maksimal dalam mewakili PDAM Kabupaten Bengkayang dalam menangani masalah hukum perdata yang dihadapi.

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang, Martinus Hasibuan mengatakan, kerja sama kedua lembaga itu untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang,  serta amanat dari Jaksa Agung mengenai fungsi dan tugas pokok Kejaksaan, terutama pada bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

"Penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan TUN  ini, bukanlah pertama kali dilakukan antara Kejari Bengkayang dengan PDAM Bengkayang. Namun sudah dilakukan untuk kedua kalinya, setelah kesepakatan sebelumnya berakhir pada 12 Oktober 2018 lalu," ujar Martinus.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum tidak hanya memiliki fungsi penuntutan, tetapi dibebani juga dengan tugas lain, seperti dalam bidang perdata dan TUN.

Kejaksaan Negeri Bengkayang melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan selalu siap dan bersedia memberikan bantuan hukum kepada PDAM Kabupaten Bengkayang. Jika PDAM menghadapi masalah, JPN akan mewakili PDAM untuk menyelesaikan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Kesepakatan bersama ini berlangsung selama dua tahun ke depan dan terbatas hanya pada bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

"Ke depan, saya berharap agar kesepakatan ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan dari kerja sama dapat berhasil sesuai yang diharapkan dan pada gilirannya, Kejaksaan dapat memberikan bantuan secara optimal," tutur Martinus.

Namun perlu diingat, imbuh Martinus, bantuan hukum yang diberikan hanyalah sebatas mengenai permasalahan hukum di bidang Perdata ataupun TUN. Tapi jika PDAM bermasalah dengan hukum di bidang pidana, JPN tidak dapat memberikan bantuan hukum karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan bertentangan dengan peran Kejaksaan Negeri sebagai aparat penegak hukum.

Selain bantuan hukum, pokok kesepakatan yang ditandatangani itu menyangkut pula tentang pemberian pertimbangan hukum yang meliputi pemberian pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), serta audit hukum (legal audit). 

"Apabila nantinya pihak PDAM Kabupaten Bengkayang membutuhkan pertimbangan hukum, kami akan menunjuk dan membentuk tim JPN yang memiliki kompetensi terkait permasalahan dimohon, agar pemberian pertimbangan hukum dapat dilakukan secara optimal, objektif, dan sebatas pada analisa yuridis formal saja," ungkapnya. 

Pokok kesepakatan ini berkaitan juga dengan tindakan hukum lain, yakni kegiatan JPN untuk konsiliator, mediator, dan fasilitator dalam penyelesaian sengketa perdata yang mungkin akan dihadapi oleh PDAM Kabupaten Bengkayang nantinya.

"Tugas dan Fungsi JPN dalam memberikan tindakan hukum lainnya ini, tidak lain merupakan upaya Kejaksaan dalam rangka menyelamatkan, memulihkan atau melindungi aset negara atau kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah," terangnya. (nar/lha) 

Masih Perlu Pendampingan Masalah Hukum

Direktur PDAM Kabupaten Bengkayang, Barudin, mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan kerja sama yang baik selama ini dalam Permasalahan hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

"Terselenggara kerja sama yang kedua kalinya dengan Kejaksaan Negeri merupakan bentuk kerja sama yang baik. Sebab, selaku BUMD akan bersinggungan dengan masyarakat terkait pelayanan publik," ungkap Barudin.

Menurut Barudin, sebelumnya kerap terjadi permasalahan menyangkut rekening air, namun berkat  bantuan Kejaksaan Negeri semua bisa diatasi dengan baik.

"Insan PDAM Kabupaten Bengkayang masih banyak kekurangan, sehingga perlu adanya pendampingan dalam hal permasalahan hukum bidang perdata dan TUN," tuturnya. 

Saat ini, permasalahan yang dihadapi, yakni sudah empat tahun belum mendapatkan Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Walau terbatas, pada 2018, PDAM mendapatkan Juara III terbaik dalam hal Pengelolaan PDAM dan audit BPKP dinyatakan WTP.

Badurin pun mengungkapkan, ada lima karyawan unsur yang ditangani PDAM Bengkayang, yaitu PT MBM, PDAB, non-Pemda, eks Pegawai PDAM Sambas, dan PKK, yang sebelumnya overlapping. Seiring kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bengkayang, karyawan PDAM Bengkayang saat ini tidak overlapping. Karena, penanganan untuk 100 pelanggan, satu karyawan atau sekarang sebanyak 54 karyawan, dengan pelanggan mencapai 6 ribu lebih pelanggan. (nar/lha)