Gidot Larang Warganya Sekolah di Singkawang

Bengkayang

Editor elgiants Dibaca : 527

Gidot Larang Warganya Sekolah di Singkawang
"Kita akan menyurati Pemkot Singkawang supaya tidak menerima siswa-siswi asal Bengkayang, yang mau daftar sekolah di Singkawang," Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot
Pembangunan Dianggap Sia-sia

BENGKAYANG SP –
Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot akan menyurati Pemerintah Kota Singkawang agar tidak menerima pelajar-pelajar asal Bumi Sebalo. Menurut dia, saat ini, tiap desa dan kecamatan sudah didirikan bangunan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).


"Setiap daerah sudah memiliki sekolah. Miris jika masyarakat tidak memanfaatkannya terutama menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah tersebut," kata Gidot, Selasa (12/3).

Bangunan sekolah didirikan akan menjadi sia-sia, jika tidak diisi dengan siswa-siswa yang berasal dari masyarakat setempat. "Kita akan menyurati Pemkot Singkawang supaya tidak menerima siswa-siswi asal Bengkayang, yang mau daftar sekolah di Singkawang," ujarnya.

Pernyataan bupati tersebut ditanggapi sejumlah warga. Robertus misalnya, warga Suti Semarang ini mengatakan, jika memang ada aturan seperti itu, harusnya Pemkab Bengkayang perbaiki dulu kualitas , sarana dan prasarana sekolah. Sehingga layak dan sama dengan sekolah lain.

Menurut dia Dinas Pendidikan perlu direvolusi. "Jika manajemen sekolah sudah baik, sarana dan prasarana sudah menunjang, tidak masalah ada  aturan  seperti itu. Kalau sekolah masih ada Pungli,  fasilitas belum lengkap mana bisa melarang hak orang untuk memilih sekolah di luar," ujar Robertus.

Karena tentulah orangtua memilih sekolah yang baik dan berkualitas bagi anaknya. Ia mencontohkan sekolah yang dibangun di daerah, di desa tidak memadai, tidak ada air, listrik bagaimana, lalu orang memilih sekolah.

"Tentu orangtua memilih sekolah yang unggul bagi anak-anaknya. Lagipula itu hak pribadi orang, walaupun memang ada aturan yang seperti itu, tapi benarkan dulu kualitasnya," tegas Robertus. Ketua Komisi III DPRD Bengkayang, Sarina meminta Pemkab Bengkayang pertimbangkan lagi niat itu.

Mengingat tidak semua orang mampu sekolah di Bengkayang. "Saya sih harus pertimbangankan dulu. Kalau melarang sepenuhnya, karena apa? Kalau hanya takut sekolah kurang murid.

Kalau sekadar imbauan boleh saja. Kalau melarang gimana kalau ada keluarganya yang ada di Singkawang," ujar Sarina. (nar/ang)

Laporkan Masalah yang Terjadi

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang, Gustian Andiwinata mengatakan, pelarangan murid sekolah di luar itu tidak boleh terjadi. Mengingat pemeritah daerah belum mampu memenuhi sarana, baik guru, tenaga kependidikan, dan akses ke sekolah pendukung.  

"Setiap orangtua jelas menginginkan anaknya sekolah dan mendapat pengetahuan yang memenuhi standar pendidikan nasional. Ingin anaknya mendapat pendidikan yang baik dan berkualitas," ujar Gustian.

Sebagai orang Dinas Pendidikan, dia juga menginginkan masyarakat harus  mengisi sekolah-sekolah yang sudah dibangun. Karena akan meringankan biaya dan mendekatkan jarak agar adanya  pengawasan pergaulan dan belajarnya oleh orang tua anak. Oleh sebab itu, masyarakat harus berani sampaikan permasalahan yang terjadi.
 

Dia juga berharap legislatif mendukung program pemerintah dan jangan meletakkan aspirasi-aspirasi mereka pada yang kurang tepat sasaran. Karena dengan adanya sekolah baru yang dibangun, dengan harapan untuk mendekatkan pelayanan agar tidak ada anak-anak yang putus sekolah. (nar/ang)
   

Martono

Pemerhati Pendidikan Bengkayang

Evaluasi Pendidikan Bengkayang

Sebelum melarang sebaiknya terlebih dahulu dijadikan sebagai bahan evaluasi terkait penyebab kurang minatnya siswa untuk sekolah di wilayahnya sendiri. Adapun beberapa hal yang harus dievaluasi oleh Pemkab Bengkayang, yakni pertama; terkait kualitas dan kompetensi guru sebagai tenaga pendidik.

Dalam Undang-undang tentang Sisdiknas, dijelaskan pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kemudian menurut Undang-undang tentang Guru dan Dosen disebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Selanjutnya dijelaskan pula kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kedua, adalah saran dan prasarana pendidikan, terutama keberadaan gedung sekolah, hendaknya mudah diakses dan dekat dengan tempat tinggal peserta didik.

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan.

Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya, begitu juga dengan prasarana. Kemudian yang ketiga ialah akses jalan menuju sekolah.

Zaman semakin berkembang, tentu keberadaan sekolah yang berperan penting terhadap masa depan anak.  Sebab akses jalan juga menjadi penunjang agar anak didik menjadi lebih nyaman dan senang hati saat pergi ke sekolah. (nar/ang)