SMKN 1 Monterado Diduga Lakukan Pungli

Bengkayang

Editor Admin Dibaca : 1442

SMKN 1 Monterado Diduga Lakukan Pungli
UJIAN – Seorang siswa SMA tengah mengisi soal Ujian Nasional (UN). Pungutan Rp150 ribu, yang dibebankan kepada orangtua murid SMKN 1 Monterado Bengkayang, dianggap sebagai pungutan liar.
BENGKAYANG, SP – Kebijakan Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Monterado, Bengkayang, menarik pungutan untuk menggelar Ujian Nasional (UN) sebesar Rp150 ribu, menuai polemik.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang, Gustian Andiwinata mengatakan, pihaknya tetap merujuk pada instruksi Gubernur kalimantan Barat, Sutarmidji, bahwa tidak ada pungutan lagi yang dibebankan kepada siswa maupun orangtua, dalam bentuk apapun.  

"Gubernur menegaskan, pada tahun 2019, semua sekolah, jenjang  SMA dan SMK di Kalimantan Barat  akan bebas biaya dari masyarakat atau peserta didik," kata Gustian, Rabu (13/3).

Kemudian jika sekolah mengalami kesulitan biaya dalam berbagai hal yang dihadapi, seharusnya langsung lapor dan minta dana pada Pemerintah Provinsi Kalbar.  Karena  telah dianggarkan dan telah disiapkan dari sumber dana APBD Provinsi Kalbar.

"Jika sekolah masih melakukan suatu pungutan, itu bisa masuk katagori pungutan liar dan harus ditindaklanjuti ke penagak hukum. Masyarakat jangan lagi dibuat susah. Setop Pungli di semua tempat," tegas Gustian. 

Namun demikian, Dinas Pendidikan Bengkayang tidak memiliki kewenangan untuk menindak SMKN 1 Monterado, lantaran berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar. Hanya saja, dia menganjurkan kepada sekolah tersebut untuk tunduk pada aturan dan intruksi gubernur terkait pungutan sekolah.

Sebelumnya, Komite SMKN 1 Menterado, Bengkayang, mengeluarkan surat pemberitahan yang ditujukan kepada orangtua murid. Dalam surat tersebut menyebutkan, sekolah memerlukan dana sebesar Rp13,3 juta rupiah untuk penambahan teknisi ujian dan hal-hal lain yang tidak dapat dibiayai oleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Komite. Selain itu juga, masih diperlukan dana sebesar Rp6.750.000,  sebagai biaya perpisahan. 

Dengan demikian, diminta masing-masing siswa membayar Rp150 ribu. Menurut keterangan di surat itu, hal tersebut sudah disepakati pada saat sosialisasi ujian pada tanggal 11 Januari 2019. 

Menurut Ketua Komite SMKN 1 Monterado, Asmani, surat pemberitahuan untuk memungut kembali biaya dari siswa atas dasar kesepakatan yang sudah dilakukan, saat melakukan  sosialisasi ujian. 
"Surat pemberitahuan itu sudah berdasarkan dari kesepakatan pada sosialisasi ujian," ujarnya singkat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan, bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, bukan untuk mewajibkan penarikan dana dari orangtua siswa.

Permendikbud tentang Komite Sekolah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan. Aturan ini dibuat untuk semakin memperjelas peran komite sekolah. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk mengenai penggalangan dana pendidikan. 

“Bukan untuk mewajibkan pungutan,” ujar Muhajir, belum lama ini.

Terkait pungutan pendidikan berupa iuran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di satuan pendidikan menengah, Mendikbud menegaskan bahwa pungutan tersebut merupakan kewenangan daerah.

"Sejak dulu SMA dan SMK memang tidak gratis. Kalau ada sejumlah daerah yang tidak mewajibkan biaya pendidikan di pendidikan menengah itu bisa saja. Penetapan iuran SPP itu memang kewenangan provinsi atau daerah dan sekolah," ucapnya.

Mendikbud menyampaikan bahwa penarikan iuran SPP Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) biasanya dimaksudkan untuk memajukan sekolah.

Diterangkannya, biaya pendidikan pada SMA dan SMK di Indonesia memang tidak gratis. Namun, cukup banyak Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan menggratiskan biaya pendidikan untuk peserta didik melalui subsidi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) kepada SMA dan SMK di wilayahnya.

"BOS itu prinsipnya bantuan untuk sekolah agar dapat menyelenggarakan pelayanan minimal. Kalau sekolah ingin maju, tidak mungkin hanya mengandalkan dana BOS saja," ujar Muhadjir.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 menegaskan bahwa Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

"Komite sekolah hanya boleh melakukan penggalangan dana dari bantuan dan/atau sumbangan," ujar Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi Chatarina M Girsang. (nar/ang)