SMKN 1 Monterado Segera Batalkan Pungutan Rp150 Ribu

Bengkayang

Editor Admin Dibaca : 235

SMKN 1 Monterado Segera Batalkan Pungutan Rp150 Ribu
SMKN 1 Monterado, Bengkayang.
BENGKAYANG, SP – Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Menterado, Muntuh mengatakan, pihak sekolah dan komite berencana menggelar rapat untuk membatalkan surat pemberitahuan terkait pungutan sebesar Rp150 ribu kepada masing-masing murid peserta Ujian Nasional (UN).

“Rencananya Senin (18/3), kami akan rapat komite untuk terkait masalah itu. Setelah koordinasi dengan berbagai pihak, cukup menjadi bahan pembatalan untuk menarik biaya dari murid seperti yang ada dalam  surat pemberitahuan sebelumnya," kata Muntuh, kepada Suara Pemred, Kamis (14/3).

Dia berharap adanya kepedulian pemerintah daerah terkait kebutuhan sekolah dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang semakin dekat.
Menurut Muntuh, kebutuhan sekolah telah mereka sampaikan kepada pemerintah melalui data pokok pendidikan (Dapodik) dan Takola. 

"Mungkin belum ditanggapi, dan kami harap maklum juga dengan pemerintah. Namun kami yakin lambat laun akan mereka penuhi," ujarnya.

Sebelumnya, Komite SMKN 1 Menterado, Bengkayang, mengeluarkan surat pemberitahan yang ditujukan kepada orangtua murid. Dalam surat tersebut menyebutkan, sekolah memerlukan dana sebesar Rp13,3 juta rupiah untuk penambahan teknisi ujian dan hal-hal lain yang tidak dapat dibiayai oleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Komite. 

Selain itu juga, masih diperlukan dana sebesar Rp6.750.000,  sebagai biaya perpisahan siswa. 

Berdasarkan surat tersebut, masing-masing siswa diminta membayar Rp150 ribu. Menurut keterangan yang tertulis di surat itu, penarikan iuran tersebut sudah disepakati saat sosialisasi ujian, pada tanggal 11 Januari 2019.

Warga Samalantan, Bengkayang, Hermanus menilai, tersadarnya pihak sekolah dan komite terkait pungutan tersebut patut diapresiasi. Pasalnya, jika kemudian tetap dilanjutkan maka berpotensi terjadi tindak pidana pungutan liar.

“Semoga saja ini menjadi pelajaran bagi seluruh sekolah untuk berhati-hati dalam menarik iuran kepada siswa,” ucap Hermanus.

Terlepas dari itu, kejadian ini juga menyadarkan, bahwa peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sekolah, terkait kesiapan Ujian Nasional (UN) masih minim. 

Dia merasa perlu adanya penguatan koordinasi antar sekola dengan pemerintah. Terlebih saat ini SMK dan SMA sudah berada di bawah wewenang Pemprov Kalbar. 

Anggota DPRD Bengkayang, Eddy mengatakan, dirinya apresiasi terhadap kebijakan sekolah yang hendak melakukan pembatalan terhadap pungutan biaya kepada siswa. 

Karena menurut dia, itu tidak perlu lagi dilakukan, karena sudah ada kebijakan Pemprov Kalbar dalam membantu penambahan biaya operasional sekolah melalui APBD tahun 2019. 

"Jika masih dilakukan pungutan tanpa koordinasi dengan dinas terkait. Maka dianggap punggutan liar,” ucapnya.

Dia juga berharap pada masyarakat untuk memantau dan berani melaporkan jika ada pihak sekolah yang membuat kebijakan untuk melakukan pungutan tanpa dasar yang jelas. Jika memang membutuhkan silahkan melakukan koordinasi dengan dinas terkait. 

“Mari awasi kinerja pemerintahan, terutama dalam menyangkut khalayak rammai," ujar Eddy. (nar/ang)