Onkum ASN Bengkayang Diduga Terlibat Politik Praktis

Bengkayang

Editor elgiants Dibaca : 431

Onkum ASN Bengkayang Diduga Terlibat Politik Praktis
SOSIALIASASI-Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkayang saat melakukan sosialisasi pengawasan pemilu belum lama ini. Saat ini pihak Bawaslu Bengkayang tengah menangani laporan adanya oknum PNS di Pemkab Bengkayang yang dianggap memihak salah satu peserta Pemilu
BENGKAYANG, SP- Sepanjang masa kampanye Pemilu 2019 hingga sekarang menyisakan H-7 masa pencoblosan berbagai peristiwa mewarnai suasana dari Pemilu itu sendiri. Tak terkecuali didalamnya ada tudingan soal ketidaknetralan beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang umumnya juga dikenal dengan sebutan PNS. 

Di Kalbar sendiri juga tercatat ada beberapa kasus, mulai dari pose oknum pegawai Rumah Sakit Ade M Joen Sintang dan sekarang ini di Kabupaten Bengkayang dimana ada tudingan yang menyebutkan dugaan oknum ASN yang terlibat dalam politik praktis. 

Kasus ini bermula dari masuknya laporan ke Bawaslu Bengkayang soal adanya ASN yang diduga tidak netral dalam Pemilu. Bawaslu menerima laporan dari pelapor  (L ) yang merupakan Caleg dari partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia (PKPI) atas adanya dugaan kampanye untuk salah satu kandidat. L dalam hal ini melaporkan R (40) yang berstatus ASN, dan bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 001/LP/PL/Kab/20.03/III/2019,  dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 5  Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkayang, Yosef Harry Suyadi membenarkan hal tersebut. Dan  pengumuman tersebut dikeluarkan pada 5 April 2019, dengan  status laporan ditindaklanjuti.

"Berdasar kajian yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Bengkayang, terlapor dinyatakan memenuhi unsur  pelanggaran, yaitu terpenuhinya unsur mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu," ungkapnya kepada Suara Pemred, Rabu (10/4).

Harry mengatakan, Bawaslu Bengkayang sudah melakukan klarifikasi. Untuk laporan tentang ASN sudah ditindaklanjuti. 
"Kita sudah memanggil dan melakukan klarifikasi pada yang bersangkutan. Dan juga sudah melakukan rapat bersama, dan hasil kajian menyimpulkan rekomendasi, yaitu diteruskan ke KASN," ucapnya. 

Sementara itu salah satu anggota DPRD Bengkayang, Esidorus meminta agar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku kepada oknum ASN yang dinyatakan terbukti terlibat dalam upaya mengkampanyekan salah satu peserta Pemilu 2019.

Esidorus juga mengaku dirinya merasa kecewa atas adanya peristiwa tersebut. Mestinya menurut Esidorus seorang ASN bisa mengendalikan diri karena sudah jelas dan nyata seorang ASN dilarang terlibat politik praktis meskipun memiliki hak politik. Hal itu semata-mata demi menjaga kualitas pelayanan seorang ASN terhadap masyarakat.

"Kita sangat menyayangkan adanya ASN yang terlibat dalam politik praktis. Yang diharapkan netral, tapi malah  ikut-ikutan terlibat dalam politik praktis. Dengan mengarahkan sekelompok masyarakat untuk mendukung kandidat dan partai tertentu,” sesal Esidorus

“Kita berharap proses sesuai Hukum dan mekanisme yang ada," pintanya lebih lanjut 
Esidorus berharap,  kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang terlibat dalam politik praktis. Apalagi berstatus sebagai ASN. Hal tersebut jelas dilarang Undang-Undang. 

 "Ada larangan untuk berpolitik praktis, ya harus diikuti. Berharap ini menjadi pembelajaran, dan efek jera bagi siapapun," imbuhnya. (nar/nak)

Diduga Masih ada Yang Lain

Hal senada juga disampaikan, Anggota Komisi I DPRD Bengkayang Bidang Pemeritahan, Politik, Hukum Keamanan dan HAM,  Eddy meminta agar hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu segera ditindaklanjuti oleh komisi ASN. 

"Saya berharap hasil pemeriksaan dari Bawaslu segera ditindaklanjuti oleh komisi ASN. Untuk memberikan sanksi tegas kepada ASN bersangkutan," ujarnya. 

Eddy juga menghimbau, kepada  seluruh ASN untuk menjaga netralitas. Supaya pesta demokrasi tidak dicederai.

Lebih jauh kata Eddy, indikasi keterlibatan ASN dalam politik praktis dan dalam melakukan kampanye terselubung di Bengkayang masih ada. Tidak netral dan berpihak pada peserta pemilu. Bukan ini saja. Hanya saja menurutnya kebetulan ini kemudian dilaporkan. 
"Ada yang lain, menurut pengamatan saya dilapangan, ada yang lain. Hanya tidak terang-terangan, atau mungkin ketidakmauan orang untuk melaporkan ke pihak Bawaslu," ucap anggota dewan dari partai PDIP ini. 

Eddy berharap dan meminta kepada Bupati agar bisa memberikan arahan kepada ASN untuk menjaga netralitas. "Jangan sampai ikut mengerahkan ASN . Karena selain kepala daerah, juga sebagai pimpinan Partai Politik," ungkapnya. 

"Beliau sebagai Bupati, harus menjaga netralitas ASN , yang juga sebagai pengayom dan pembina ASN," harapnya lagi. (nar/nak)