14 Miliar Temuan BPK Mengendap, Terkesan Dibiarkan Pemkab Bengkayang

Bengkayang

Editor Nanak Dibaca : 779

14 Miliar Temuan BPK Mengendap,  Terkesan Dibiarkan Pemkab Bengkayang
NET
"Temuan BPK RI periode 2015-2018 sebesar Rp41 miliar rupiah, dari jumlah tersebut masih tersisa Rp14 miliar yang belum diselesaikan oleh sejumlah OPD di Kabupaten Bengkayang,” Inspektur Bengkayang, M. Ali

BENGKAYANG, SP- Inspektorat Kabupaten Bengkayang memastikan bahwa hasil temuan yang direkomendasi oleh BPK RI sebesar Rp41 milyar tahun 2015-2018, sebanyak 14 miliar diantaranya belum ditindak lanjuti. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Inpektorat Kabupaten Bengkayang M. Ali, Jumat (10/5).

"Temuan BPK RI periode 2015-2018 sebesar Rp41 miliar rupiah, dari jumlah tersebut masih tersisa Rp14 miliar yang belum diselesaikan oleh sejumlah OPD di Kabupaten Bengkayang sampai dengan semester kedua tahun 2018," jelas Ali. 

Rata-rata kata Ali, kasus yang ditemukan adalah masalah di SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), hal ini karena TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah belum berjalan maksimal. Karena kendala umum yang menyebabkan belum optimalnya tingkat penyelesaian kerugiam negara atau daerah adalah belum optimalnya kinerja Tim Penyelesaian Kerugian daerah atau Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dalam memproses penyelesaian kerugian  negara atau daerah.

Adapun susunan TP-TGR diantaranya sebagai Ketua Sekretaris Daerah (Sekda), Wakil Ketua Inspektur, Sekretaris BPKAD, Anggota Kepala Bagian Hukum dan bidang Perbendaharaan BPKAD. "Seharusnya dalam waktu 60 hari sejak temuan BPK RI sudah harus ditindak lanjuti," ujarnya.

Total temuan BPK RI tahun 2016 adalah Rp1,6 miliar yang belum dikembalikan sisa Rp132 juta. "Dan adanya sisa tunggakan sebesar Rp14 miliar rupiah hasil temuan BPK RI ini sudah kami serahkan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Bengkayang agar di cek secara berkala dan disampaikan ke masing-masing OPD," imbuhnya.

Sementara itu,  Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang Martinus Hasibuan menegaskan terkait temuan BPK RI, antara Pemkab Bengkayang dan Kejaksaan Negeri sudah ada MoU Penanganan Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Namun sejauh ini belum ada satupun kasus Perdata dan TUN berdasarkan MOU yang disampaikan kepada kejaksaan.

"Kejaksaan tidak bisa membantu Pemkab dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebaiknya Pemkab segera menyampaikan kepada kami, agar kami segera menindak lanjuti temuan BPK RI itu dan membentuk serta menyuruh tim pengacara negara mengecek ke lapangan temuan apa saja yang belum diselesaikan, itulah fungsi adanya MOU bidang hukum khususnya bidang Perdata dan tata Usaha Negara," kata Martinus.

Sekali lagi, kata Martinus hingga hari ini belum ada Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyampaikan hasil temuan yang akan ditindak lanjuti karena belun diselesaikan. Padalah belum lama ini, Pemkab Bengkayang Teken MoU Dengan Kejaksaan Negeri Bengkayang Bidang Hukum dan TUN (16/4) dalam kesempatan itu, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot mengatakan kerjasama antara Pemkab dengan Kejari ini  bertujuan untuk mendapatkan bantuan hukum dengan adanya  Nota Kesepahaman Hukum dalam penanganan penyelesaian bidang Hukum yang timbul di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, baik itu perkara Perdata maupun Perkara Tata Usahan Negara.

"Perjanjian ini membantu Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mempeoleh dukungan dari Kejaksaan Negeri Bengkayang berupa bantuan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya. Apabila ada konflik dengan hukum khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara," ujar Gidot kala itu.

Jika suatu hari nanti kata Gidot, terjadi konflik Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dapat di selesaikan dengan maksimal sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Bupati Dinilai Tidak Serius

Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, Eddy mengklaim pihak DPRD Bengkayang sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada Pemkab Bengkayang terkait hasil temuan LHP BPK tersebut. Namun kata Eddy rekomendasi tersebut tidak pernah mendapat perhatian serius dari OPD yang ada.

“Hasil temuan berdasarkan LHP BPK, sudah sering di rekomendasikan DPRD, baik melalui pemandangan umum maupun pemandangan akhir fraksi, khususnya terkait dengan Perda Pertanggunggjawabn APBD, namun tidak pernah diperhatikan dengan serius oleh  OPD yang masih ditemukan permasalahan itu,” ujar Eddy sat dikomfirmasi, Jumat sore (10/5).

Lebih lanjut Eddy menjelaskan sehubungan dengan temuan yang harus dilakukan ganti rugi, sebetulnya Kabupaten Bengkayang sudah mempunyai Perda TPT-GR.

“Saya melalui DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk segera menyelesaikan  temuan-temuan yang terindikasi merugikan keuangan daerah, karena hasil temuan-temuan BPK tersebut menjadi penyebab pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang, mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK,” seru Eddy.

Edyy menyebut dirinya selaku wakil rakyat selalu Saya mendorong Pemda untuk bisa memperoleh opini WTP (Wajar Dengan Pengecualian), sebab kata Eddy jika mampu berturut-turut tiga kali memperoleh predikat WTP,  maka Pemerintah pusat akan memberikan Dana Insentif Daerah (DID).

“Namun apa daya sikap tidak mau berubah menjadi permasalahan yang sangat krusial. Pada prinsipnya harus ada kemauan dan keseriusan kepala daerah untuk menyelesaikannya. Kalau kepala OPD nya tidak bisa menyelesaikan,  segera diganti saja, jangan dibiarkan berlarut-larut dan merugikan masyarakat Kabupaten Bengkayang,” pungkasnya. (nar/nak)